riau24 Komisi E DPRD Riau Hearing SKPD Mitra Kerja
Selasa, 12 Desember 2017

Advetorial Parlemen DPRD Riau

Komisi E DPRD Riau Hearing SKPD Mitra Kerja

0
Komisi E DPRD Riau Hearing SKPD Mitra Kerja
Pekanbaru, Riau24.com - Komisi E DPRD Riau melakukan hearing bersama SKPD mitra kerja. Selain bersama SKPD hearing juga dilakukan serta Bappeda Riau.
Hearing dilakukan seiring banyaknya hasil reses yang tidak masuk.

Sementara anggota DPRD Riau sendiri sudah membuat program untuk dimasukkan ke dalam SKPD. Tentu hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Masyarakat pasti akan mempertanyakan bagaimana kinerja para anggota dewan yang ada di Riau.

Karena masalah keterbukaan dan transparansi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih menjadi pertanyaan. Apalagi kinerja SKPD masih menjadi tanda tanya.

Parahnya lagi, ketika ditanyakan tentang aspirasi hasil reses. Ketika ditanyakan kepada setiap SKPD tentang aspirasi hasil reses yang  dimasukkan di dalam program, ternyata tiba-tiba hilang begitu saja di Bappeda.

Oleh karena itu, Komisi E DPRD Riau melakukan hearing, pada Rabu (18/5) siang. Dengan tujuan, agar semuanya menjadi jelas.

Sehingga tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Sehingga apa yang jadi kendala bisa diselesaikan dengan baik.

Selain itu, dengan adanya hearing langkah-langkah yang diambil dapat dirumuskan bersama. Karena selama ini kinerja SKPD belum menunjukkan hasil yang maksimal. Dengan hasil yang maksimal, tentu dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
 
Hearing dipimpin oleh Masnur SH. Masnur SH merupakan Ketua Komisi E DPRD Riau.
Dalam hearing tersebut juga tampak hadir sejumlah anggota lainnya. Seperti Nazlah, Adrian, Sugeng, Ramos, Adil, Ade Hartati. Juga tampak hadir SKPD menjadi mitra kerja, dan Bappeda Riau. Hearing pun berlangsung dengan alot. Bahkan terkesan panas. Masing-masing memiliki pendapat sendiri-sendiri dalam hearing tersebut.
 
Hal ini berawal ketika anggota DPRD menuturkan, karena ada banyak aspirasi tak diakomodir dalam APBD Riau.
Tentu banyaknya aspirasi yang tidak diakomodir menjadi tanda tanya besar bagi sejumlah anggota dewan.
Sementara, mereka juga memiliki tanggung jawab bagi masyarakat. Saat reses, masyarakat sudah memberikan aspirasi untuk dapat membangun daerahnya.

Kalau ternyata tidak diakomodir dalam APBD tentu jadi pertanyaan. Dikemanakan aspirasi rakyat selama ini ?

Apakah hanya jadi sekedar aspirasi tanpa ada realiasi ?

Hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan saat hearing berlangsung.

Salah seorang anggota Dewan, Ade Hartati menyatakan kekecewaannya. Karena selama ia menjabat, belum ada satu pun inspirasi saat reses yang direalisasikan.

Sementara, mereka memiliki tanggungjawab kepada masyarakat. Masyarakat menaruh harapan kepada anggota dewan.  Kepada siapa lagi rakyat menaruh harapan kalau bukan kepada anggota dewan yang sudah dipilih. Karena Ade menganggap waktu 20 bulan, sudah waktu yang cukup lama. Bahkan sudah hampir berjalan 2 tahun. Kalau belum ada realisasi, tentu hal itu juga menjadi tanya tanya besar.

"Sudah 20 bulan saya berada di DPRD ini. Tapi nyatanya selama 20 bulan saya di DPRD ini, tetapi tidak satu pun aspirasi terealisasi", ujarnya.

Sementara menurut beliau, masalah reses sudah diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang sudah mengatur semua tentang masalah reses dan aspirasi masyarakat. Karena masyarakat juga memiliki hak untuk memberikan aspirasi.

"Saya juga heran, kenapa belum direalisasikan. Padahal, reses sudah diatur itu didalam Undang-undang negara ini. Apalagi ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kalau semua sudah diatur Undang-Undang, kenapa tidak direalisasikan?,” pungkasnya.

Anggota Komisi E DPRD Riau ini menambahkan, aspirasi yang ada itu jelas merupakan hasil reses yang sudah dilaksanakan. Ia pun menyebut, seluruh aspirasi sudah didapat dan pokok pikiran DPRD sudah disampaikan. Tapi nyatanya tak pernah terealisasikan hingga saat ini.
 
“Untuk itu, kedepan dalam setiap agenda rapat berencana akan mengundang Tipikor atau pun KPK RI. Supaya KPK maupun Tipikor juga turut mengetahui hal ini. Karena, ini terkesannya aparatur di SKPD tak melaksanakan program yang telah disusun dalam APBD Riau," kata Ade Hartati, yang diaminkan oleh sejumlah DPRD lainnya.
 
Mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru inipun menegaskan, bahwa lembaga ini lahir karena proses demokrasi yang dipilih masyarakat.  Jadi sudah sepantasnya, hal-hal yang diutarakan masyarakat hendaknya jadi prioritas utama. Apalagi APBD juga didapatkan dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Sehingga wajar, kalau masyarakat memberikan aspirasi untuk membangun kota Bertuah.

"Para anggota DPRD ini dipilih oleh masyakarat. Karena mereka berharap dengan adanya orang-orang yang dipilih untuk duduk di bangku dewan, aspirasi mereka dapat direalisasikan.
Sehingga, kalau ada aspirasi warga yang disampaikan dan tak ditanggapi tentunya hal ini merupakan penggangkangan demokrasi. Karena kita dipilih rakyat, dan harus bekerja untuk rakyat".
 
Senada dengan hal itu, Ketua Komisi E DPRD Riau Masnur, menyebutkan hasil reses ini merupakan aspirasi masyarakat yang seyogyanya itu diakomodir pemerintah.

"Sudah seharusnya hal ini diakomodir langsung oleh pemerintah. Karena hal ini telah diatur undang-undang. Jangan jadi haram aspirasi di SKPD. Karena aspirasi ini juga datanya dari rakyat. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan aspirasi yang ada kepada rakyat. Jangan sampai rakyat kecewa," sebutnya.
 
Padahal ungkap Politisi Golkar ini, semuanya sudah diatur Undang-undang. Saat ini terkesan, sepertinya haram bila ada aspirasi di SKPD. Sebab selama ini hanya menjadi keluhan saja. SKPD seakan tak mengakomodir atau mengharamkan aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPRD Riau dalam program di tiap SKPD. Padahal, anggota DPRD menyampaikan aspirasi, untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan pribadi.
 
"Kami tidak mau meributkan hal ini. Masalah aspirasi yang selama ini kami berikan, tampaknya menjadi hal yang haram di SKPD. Kami hanya minta semuanya dilakukan dengan baik. Kami tak mau ribut tentang hal ini"

Masnur juga berharap, agar hubungan baik antara SKPD dan Bappeda tercipta. Karena dari SKPD sendiri, Bappeda dianggap 'main potong' sendiri. Dalam hal ini, Masnur berharap agar kepentingan masyarakat dapat jadi prioritas.

"Nanti setelah KUA-PPAS dan juga setelah ada menjadi buku tersebut. Makanya, kami meminta pada SKPD ini agar bisa mengakomodir aspirasi DPRD. Diminta juga kepada pihak Bappeda Riau agar tak 'main potong' seperti yang dipaparkan SKPD. Jadi dari pihak SKPD dan pihak Bappeda Riau tercipta hubungan yang baik. Tidak saling potong seperti yang dituduhkan. Dalam kasus ini, rakyat yang jadi korban. Aspirasi yang sudah mereka berikan tentu saja ditunggu realiasinya," pintanya.
 
Ahmad Hijazi turut dikonfirmasi untuk menanggapi hal itu. Ahmad Hijazi selaku mewakili Kepala Bappeda Riau mengatakan, tak mengetahui persis muasalnya permasalah selama ini.

Ia beralasan, sampai saat ini baru enam bulan mejabat Sekretaris di instansi Bappeda Riau ini. Oleh karena itu, ia mengaku tidak tahu persis duduk permasalahannya.

Enam bulan menjabat, membuat Ahmad Hijazi belum tahu banyak tentang masalah SKPD. Sehingga ia tidak bisa memberikan komentar yang lebih lanjut.

Ahmad tidak mau, memperkeruh suasana yang ada saat ini. Mengingat ia, juga belum paham benar masalahnya.
 
"Saya tak mengetahui persis apa menjadi permasalahan. Karena baru enam bulan mejabat sebagai Sekretaris Bappeda Riau. Jadi untuk sekarang, saya tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut. Saya juga kurang tahu persis mengetahui apakah tak dimasukkan SKPD atau memang tidak masuk. Atau  karena terkena dievaluasi Bappeda Riau dibidang terkait," ungkap Ahmad Hijazi.



R24/dev/rul

Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_mmuc9_3424.jpg
Inhil, Riau24.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dapat lebih proaktif, dalam mencari sumber dana bagi pembangunan pasar terapung yang saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan, Minggu 10 Desember 2017.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru