riau24 Pengembangan Asesment Center BKP2D Provinsi Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Advertorial Pemerintah Provinsi Riau

Pengembangan Asesment Center BKP2D Provinsi Riau

0
Pengembangan Asesment Center BKP2D Provinsi Riau
Pengembangan Asesment Center BKP2D Provinsi Riau

Pekanbaru, Riau24.com - Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, perlu diberikan berbagai upaya peningkatan dan pengembangan potensi. Hal ini dilakukan agar ASN memiliki integritas, profesional, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Ditambah lagi, diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN yang telah dimulai sejak Januari tahun 2016 akan menimbulkan dampak arus bebas jasa, investasi, modal dan tenaga kerja. Sehingga akan menuntut pemerintah untuk meluncurkan strategi guna meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dimana dalam hal ini ASN sebagai roda dalam penggerak pemerintahan.

Permasalahan ini ditangkap secara jeli oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau yang menilai keharusan menyiapkan diri untuk menghadapi segala tantangan menjadi kewajiban instansi-instansi pemerintah dengan segenap aparatur yang ada di dalamnya. 

Oleh sebab itu, salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan potensi ASN yang memiliki daya saing serta dapat memberikan berbagai inovasi di lingkungan pemerintahan adalah dengan menjalankan program Assessment Center yang dalam pengembangannya dibentuklah UPT. Assessment Center pada 2015 lalu.

“Terkait dengan Assessment Center, Pemprov Riau melalui BPK2D pada tahun 2015 membentuk UPT Assessment Center. UPT ini telah kita kembangkan salah satunya dengan cara menyiapkan tenaga assessornya,” ujar Kepala BKP2D Provinsi Riau, Asrizal.

                           
                                             Foto : Kepala BKP2D Provinsi Riau, Asrizal
 

Dalam rangka menyiapkan tenaga assessor ditingkat Provinsi Riau, Pemprov Riau telah menyelenggarakan Diklat Assessor SDM Aparatur bagi ASN yang telah disaring melalui Seleksi Assessor Provinsi Riau. 

Sebanyak 66 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Riau telah mendaftar untuk mengikuti seleksi jabatan fungsional Assessor. Namun pada saat seleksi peserta yang ikut berjumlah 51 orang.

Seleksi difasilitasi oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ditargetkan untuk memperoleh 15 calon peserta Diklat Assessor SDM Aparatur. Namun hasil seleksi hanya merekomendasikan 14 peserta untuk mengikuti Diklat Assessor SDM Aparatur. 
"Proses Seleksi Assessor tersebut bertujuan untuk mendapat Aparatur Sipil yang benar-benar memenuhi kompetensi sebagai Fungsional Assessor," lanjutnya.

Diklat ini berlangsung selama hampir 3 minggu dengan narasumber yang berasal dari BKN. “Diklat ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh peserta dapat memperkuat pembentukan dan pengembangan Assessment Center Provinsi Riau ke depannya,” sambungnya.

Sampai hari ini, kata Asrizal, UPT. Assessment Center telah memiliki 300 tenaga assessor dimana 13 diantaranya bersertifikasi dari BKN yang memiliki kompetensi untuk melakukan assessment terhadap ASN di lingkungan Pemprov Riau.

Selain dengan melakukan pembenahan dari segi sumber daya manusia (SDM) dengan besarnya jumlah tenaga assessor yang dimiliki saat ini, Asrizal menilai perlu untuk dilakukannya pembenahan pada segi infrastruktur.

“Dari segi programnya tahun ini kan kita sudah melaksanakan pendidikan sehingga akhirnya kita punya assesor sebanyak 300 orang. Selain itu juga ruang kerjanya kita benahi sesuai  tuntutan pelaksanaan assessment tersebut,” jelas Asrizal kepada Riau24.com.

Tim assessor yang diberikan tugas untuk melakukan penilaian dan mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh pegawai ini sudah diberdayakan pada proses assessment pemilihan sekretaris daerah Provinsi Riau yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Oleh karena pelibatan dari tim assessor tersebut maka akhirnya terpilih dua nama untuk dikirim ke Menteri Dalam Negeri sehingga akhirnya terpilihlah satu nama yang akan menduduki jabatan berikut untuk beberapa tahun mendatang.

Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan Pemetaan Jabatan Administrator (Pejabat Struktural Eselon III) dan Jabatan pengawas (Pejabat Struktural Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada bulan Agustus 2016 lalu.

Kegiatan ini berlangsung di dua tempat yakni Ruang Kenanga dan Auditorium Menara Lancang Kuning yang terletak di Jalan Sudirman Pekanbaru. Sebanyak 104 pejabat setingkat Eselon III di lingkungan Pemprov Riau telah mengikuti kegiatan ini.

Asrizal pada saat itu berkesempatan memberikan sambutan dan motivasi kepada seluruh peserta. Dalam sambutannya, Asrizal menyampaikan harapannya di dalam tubuh aparatur Provinsi Riau. "Dengan adanya kegiatan seperti ini agar dapat menciptakan aparatur yang profesional dan berintegritas," katanya.

Kegiatan ini bertujuan agar dapat memotret dan mengetahui kompetensi manajerial dari pejabat administrasi esselon III dan IV baik itu pejabat administrator maupun pengawas. Selain itu penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah dan mengimplementasikan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melakukan penilaian ditangani oleh tim Assessor BKN dan dibantu oleh 13 orang assessor BKP2D Provinsi Riau. Dari hasil kegiatan wawancara yang telah dilaksanakan, untuk proses pemetaan Jabatan Administrator (esselon III) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, pada 19 September 2016 lalu dilakukan diskusi (Assesor Meeting) pengolahan hasil pelaksanaan wawancara. Assessor Meeting yang dilaksanakan oleh tim assessor Upt. Assessment dan Pembinaan Rohani Kepegawaian BKP2D Provinsi Riau.

Hasil dari assessor meeting ini akan diserahkan kepada Gubernur Riau yang akan dijadikan bahan pertimbangan.
Kemudian, kata Asrizal, pada tanggal 3 Oktober mendatang akan dilaksanakan pemetaan jabatan Administrator (Pejabat Struktural Eselon III) dan Jabatan pengawas (Pejabat Struktural Eselon IV) tahap II.

                      

“Nantinya pada bulan Desember akan masuk pegawai yang berpangkat IV/a ke atas, ini tujuannya. Karena Assessment Cneter ini kan untuk mengetahui talenta yang dimiliki pegawai dalam rangka pengembangan karirnya, tentu nanti kita akan mengarahkan sesuai dengan talentanya yang dimiliki,” terangnya.

Ditambakan Asrizal, tim assessor ini juga dilengkapi dengan psikolog-psikolog yang nanti akan diberdayakan untuk memberikan solusi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bermasalah dalam tugasnya.
“Jadi titik beratnya tidak hanya kepada sanksi, tetapi bagaimana kita bisa mengedukasi dan membina PNS yang bermasalah tersebut untuk kemudian memperbaiki kinerjanya ke depannya,” tuturnya.

Kamudian, berkat kinerja yang diberikan oleh tim assessor juga pelaksanaannya, BKP2D Provinsi Riau memperoleh penghargaan BKN Award dalam kategori terbaik III Implementasi Assessment Center Tingkat Nasional.
"Alhamdulillah BKP2D Riau mendapat BKN Award pada Rakor Kepegawaian Nasional tahun 2016, Kamis (26/5/2016) kemarin," ungkap Kepala BKP2D Riau, Asrizal beberapa bulan yang lalu.

Dikatakan Asrizal, dari delapan kategori BKN AWARD yang diberikan, pemberian Award tersebut didasarkan pada evaluasi terhadap pembinaan manajemen kepegawaian yang dilakukan oleh Pemprov Riau dalam kurun waktu tahun 2015 dan 2016.

"Award ini kita dapat setelah melewati beberapa tahap evaluasi, di antaranya telah melaksanakan seleksi terbuka JTP (Jabatan Tinggi Pratama) sebanyak 63 jabatan, seleksi lanjutan JTP Sekretaris Dewan, dan mengirimkan 6 PNS untuk ikut Diklat jabatan fungsional asessor," ulasnya.

Kemudian, BKP2D Riau juga berhasil melaksanakan diklat jabatan fungsional asessor bekerjasama dengan BKN di Pekanbaru untuk 14 orang PNS. Telah memiliki 13 asessor yang bersertifikasi dan melaksanakan seleksi terbuka JTM (Jabatan Tinggi Madya) Sekdaprov Riau.

BKN menyelenggarakan BKN Award dengan mengumumkan pemenang penghargaan atas penilaian kualitas layanan kepegawaian unit-unit kepegawaian instansi/BKD melalui BKN Award. Terdiri atas 8 kategori yaitu Kepegawaian, Pelayanan Pengadaan dan Kepangkatan, Pelayanan Pensiun, Implementasi Computer Assisted Test (CAT BKN), Implementasi Penilaian Kinerja, Implementasi Assessment Center, Pelaksanaan e-PUPNS, dan BKD Inovatif.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Rakornas Kepegawaian 2016, yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla sekaligus menyerahkan trofi BKN Award. Dalam sambutannya Jusuf Kalla menegaskan bahwa "ASN dituntut untuk mengubah karakter, harus lebih inovatif, dan kreatif melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental,” ujar JK kala itu.

BKN Award sendiri merupakan penghargaan kepada instansi yang berhasil dalam menyelenggarakan manajemen ASN secara kreatif, inovatif, akuntabel, konsisten, sesuai dengan kaidah, norma, standar dan prosedur yang berlaku. Penghargaan yang diberikan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pengelola kepegawaian di instansi, mendorong kreatifitas dan inovasi, serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan manajemen ASN.

Dalam Kategori impelementasi Assessment Center Provinsi Riau meraih peringkat ke-3 (tiga). Hal ini merupakan suatu kebanggaan yang diraih oleh Provinsi Riau khususnya bagi BKP2D Provinsi Riau. Semoga hal ini dapat mendorong semakin baiknya pengelolaan kepegawaian di Indonesia umumnya dan di Provinsi Riau khususnya.

Asrizal melanjutkan, ke depannya pihaknya juga akan melakukan assessment pada proses mutasi pejabat Administrator (Pejabat Struktural Eselon III) dan pejabat pengawas (Pejabat Struktural Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Tidak hanya itu, implementasi dari Assessment Center yang baru bisa dilaksanakan untuk tingkat pemerintah provinsi ini akan dikembangkan dengan  memperbantukan tenaga tim assessornya jika kabupaten/kota membutuhkan pelaksanaan assessment untuk pejabat tinggi pratama masing-masing kabupaten/kota.

“Seluruh kabupaten/kota yang ada dalam pemerintah provinsi ini kita akan fasilitasi, dan bahkan seandainya juga kita mampu, kita juga memfasilitasi kabupaten lain yang ada di luar Ptovinsi Riau. Namun, Pembiayaan akan ditanggung kabupaten/kota masing-masing,” pungkasnya.

Sehingga pada tahun mendatang, seluruh pegawai baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan memiliki full talent sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

“Artinya kita punya kelompok-kelompok talenta aparatur yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Full talent inilah yang kita arahkan dalam karir mereka nanti. Contohnya dia punya potensi di bidang keuangan, dia punya potensi di bidang pengawasan, dia punya potensi di bidang infrastruktur. Sehingga dari awal mereka sudah punya pegangan, punya arah, memahami letak potensi di mana,” tutup Asrizal.


 

R24/ntg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_mmuc9_3424.jpg
Inhil, Riau24.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dapat lebih proaktif, dalam mencari sumber dana bagi pembangunan pasar terapung yang saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan, Minggu 10 Desember 2017.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru