riau24 Riau Terima WTP Dari BPK RI, Septina Harapkan Pengelolaan Keuangan Riau Lebih Baik Lagi
Rabu, 26 Juli 2017

Advertorial DPRD Provinsi Riau

Riau Terima WTP Dari BPK RI, Septina Harapkan Pengelolaan Keuangan Riau Lebih Baik Lagi

0
Riau Terima WTP Dari BPK RI, Septina Harapkan Pengelolaan Keuangan Riau Lebih Baik Lagi
Riau Terima WTP Dari BPK RI, Septina Harapkan  Pengelolaan Keuangan Riau Lebih Baik Lagi
Pekanbaru, Riau24.comPemerintah provinsi Riau kembali mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait hasil pengelolaan keuangan daerah.


Serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini langsung diserahkan oleh anggota tim 7 BPK RI Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi kepada DPRD dan pemerintah provinsi Riau dalam sidang paripurna DPRD Riau yang dipimpin oleh ketua DPRD Riau Septian Primawati Selasa 30 Mei 2017.

Dalam kesempatan itu hadir gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, tiga wakil ketua DPRD Riau, Sunaryo, Manahara Manurung dan Noviwaldy Jusman. Serta 50 anggota DPRD Riau dan stakeholder sekretariat pemerintah provinsi Riau.

Dalam pidatonya Dedi menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan daerah ini adalah merupakan bagian konstitusional badan pemeriksaan keungan (BPK) sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan yang tertuang dalam pasal 17 UU tahun 2004. Yang isinya ialah mengamanatkan BPK untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan kepada pimpinan sesuai dengan tingkat kewenangannya.



Terkait tujuan dari pemeriksaan terhadap laporan keuangan ini katanya ialah untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan menurut peraturan perundang -undangan dengan kriteria yang sudah ditentukan.


Diantara ketentuan itu ialah, pertama kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akutansi pemerintah, kedua kecukupan informasi laporan keuangan dan ketiga efektifitas sistem pengendalian intern, dan keempat kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.


"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi Riau tahun 2016, maka BPK memberikan opini WTP kepada Pemerintah Riau, "katanya.


Dengan demikian lanjutnya pemerintah provinsi Riau dinilai telah berhasil mempertahankan opini WTP-nya. Namun demikian, BPK masih menemukan masalah yang perlu menjadi perhatian ialah pertama masih terdapat anggaran dan pelaksaan kegiatan yang bukan kewenangan pemerintah . Kedua pengelolaan transaksi akhir belum terbit, dan pengendalian atas pengadaan barang jasa 2016 belum efektif untuk menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara.


"Catatan ini diharapkan dapat menjadi perbaikan dan evaluasi bagi pemerintah dan DPRD provinsi Riau kedepannya,"terangnya.


Terkait hasil LHP ini ia meminta untuk ditindaklanjuti oleh gubenur dan DPRD Riau sesuai pasal 20 UU no 15 tahun 2004, bahwa penjabat wajib menindak lanjuti rekomendasi hasil laporan pemeriksaan jawaban atas pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dan disampaikan pada BPK selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.


"bagi pimpinan dan anggota DPRD Riau ingin memerlukan penjelasan lebih lanjut atas subtansi laporan maka DPRD bisa mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Provinsi Riau,"cetusnya.


Sementara itu Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan perwakilan Riau yang telah memberikan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan daerahnya dengan predikat opini WTP.


Soal masukan yang disampaikan BPK, Gubri segera akan menindaklanjutinya sesuai dengan amanat undang-undang.


"Pemprov harus memperhatikan beberapa hal yang disampaikan BPK demi meningkatkan laporan keuangan pemerintah Riau yang akan datang. Apa yang disampaikan oleh BPK akan kami tindaklanjut,"ujarnya.


Sementara ketua DPRD Riau Septina menyampaikan bahwa paripurna kali ini merupakan acara yang sangat penting bagi pemerintah Riau. Sebab LHP yang diserahkan ini sebagai wujud dan tangung jawab pemerintah provinsi Riau kedepannya.


"Apa yang menjadi masukan dan kritikan dari BPK akan kita evaluasi kedepannya semoga pengelolaan keuangan lebih baik lagi. Dan LHP yang disampaikan ini akan kita tindak lanjuti sesuai arahan BPK,"paparnya. (***)


R24/iko


Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_sednz_3026.jpg
Kuansing, Riau24.com - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengikuti segenap rangkaian prosesi peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke - 71 Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU) dan pelantikan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Muslimat NU se - Kabupaten Inhil di Mesjid Yayasan Amal Bhkati Pancasila (YAMP), Tembilahan, Selasa, 25 Juli 2017 pagi.
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru