riau24 Hearing Komisi III DPRD Inhil, Dewan Minta Pemkab Segera Lunas Hutang ke Rekanan
Senin, 22 Oktober 2018

Advertorial DPRD Indragiri Hilir

Hearing Komisi III DPRD Inhil, Dewan Minta Pemkab Segera Lunas Hutang ke Rekanan

1
Hearing Komisi III DPRD Inhil, Dewan Minta Pemkab Segera Lunas Hutang ke Rekanan
Hearing Komisi III DPRD Inhil, Dewan Minta Pemkab Segera Lunas Hutang ke Rekanan
Inhil, Riau24.comKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk segera melunasi hutang daerah kepada pihak rekanan.

Hal itu disampaikan saat hearing Komisi III DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil, yang digelar di Ruang Banggar Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin, 29 Mei 2017 malam.

Hearing tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD, Iwan Taruna didampingi para anggota, serta diikuti perwakilan sejumlah OPD terkait.

Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna mengatakan, ada hutang daerah kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2016 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Inhil mengakui bahwa memang ada beberapa paket yang belum dibayar dan sudah dianggarkan di tahun 2017, yakni 2 paket pemeliharaan dan 3 paket pembangunan drainase.

"Tidak ada halangan untuk menyelesaikannya di tahun ini," katanya.

Senada dengan itu, perwakilan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Inhil, Yusnaldi mengungkapkan bahwa dinasnya memiliki hutang sekitar Rp 5 M lebih, yang datanya sudah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah dilakukan verifikasi.

"Hasilnya menunggu LHP, kalau memang tidak ada masalah tentu bisa dibayarkan," tambahnya.

Khusus untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016, lanjut Yusnaldi, ada persyaratan yang harus dipenuhi, yakni berupa surat pernyataan dari kepala daerah yang menyatakan bahwa daerah memang mempunyai hutang.

"Kalau ini bisa direalisasikan dan dipenuhi, maka tidak akan membebani APBD Kabupaten. Tapi jika tidak, maka harus dialokasikan melalui APBD Kabupaten," ujarnya.

Sementara perwakilan BPKAD Inhil menjelaskan, dari awal penganggaran pihaknya sudah mendesak agar pembayaran hutang tersebut dianggarkan di APBD Murni, bukan diperubahan. Ini dimaksudkan agar bisa cepat dibayarkan.

"Kita sudah minta ke SKPD untuk mengawal ini agar bisa dibayarkan. Yang penting persyaratannya dilengkapi, sehingga ada legalnya bagi kami untuk membayar," ungkapnya.

Sedangkan menurut perwakilan Inspektorat Inhil, hutang daerah tersebut tergantung pada SKPD masing-masing untuk membayarkannya. Pasalnya, persoalan ini terjadi harus dikarenakan keterlambatan pencairan, bukan terlambat pengerjaannya.

"Jadi, harus ada juga surat pernyataan antara pihak terkait tentang keterlambatan pencairan," terangnya.

Setelah mendengar penjelasan dari berbagai perwakilan OPD terkait, Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Haryanto berharap agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

"Ini yang harus kita pikirkan bersama, jangan pula gara-gara ini pihak rekanan tekor semua karena menutupi hutang," imbuhnya.   (***)


Adv/DPRD

 
 
 

Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

S128agen.net
Senin, 28 Mei 2018 00:21 wib
Cashback Setiap Hari Terbesar Piala Dunia Russia 2018 Khusus Permainan SPORTBOOK Dari AGENS128 Cashback 10% - Cashback 15% Berlaku 14 Juni - 15 Juli 2018 CHAT KAMI DI SINI BOSKU Untuk Promo Ini Sangat TERBATAS. Ayo Segera Daftarkan Diri Anda Bersama Kami. Dan Dapatkan Bonus - Bonus Lainnya. Hanya di S128agen .net Online Terpercaya
Nama :
Komentar :
     
riau24_tymsx_3833.jpg
Pelalawan, Riau24.com - Sejak berjalannya Program Percepatan Infrastruktur Desa (PPID) di kabupaten Pelalawan, demi mewujudkan Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri Aman dan Sejahtera), program tersebut terus digalakkan oleh HM Harris di periode kedua menjabat bersama Wakilnya, Drs Zardewan.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru