riau24 Kuansing Menunggu Proses Pengesahan Perda RTRW
Kamis, 19 Oktober 2017

Infrastruktur

Kuansing Menunggu Proses Pengesahan Perda RTRW

0
Kabid Tata Ruang dan Jasa Kontruksi Dinas PUPR Kuansing, Suyono, ST, M.Eng
Kuansing Menunggu Proses Pengesahan Perda RTRW
Riau24.com - KUANSING - Kabupaten Kuantan Singingi akan berusia 18 tahun pada tanggal 12 Oktober 2017 mendatang. Selama masa itu banyak sekali perubahan yang telah dialami kabupaten ini.

Pembangunan telah dilaksanakan di berbagai bidang agar daerah ini bisa lebih maju dan sejajar dengan daerah lainnya. Namun saat ini telah terjadi kekosongan aturan dalam penggunaan ruang, karena RTRW yang dimiliki Kuansing sudah habis masa berlakunya.

Sementara RTRW Kuansing yang baru belum bisa disahkan karena belum tuntasnya proses pengesahan RTRW Provinsi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuantan Singingi H. Azwan, S.Sos, M.Si melalui Kabid Tata Ruang dan Jasa Kontruksi Suyono, ST, M.Eng ketika dihubungi Riau24.Com di ruang kerjanya mengatakan, dalam pemberian izin penggunaan ruang saat ini masih menunggu Perda, yang substansinya Perda Nomor I Tahun 2004 tentang RT/RW Kuansing 2004 - 2013, sebutnya.

Untuk rekomendasi penggunaan ruang di kota Teluk Kuantan, saat ini masih menggunakan Perbup nomor 47 Tahun 2009, yang seharusnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

" Jadi kita belum memiliki Perda RDTR, akan tetapi hanya mengacu pada Perbup saja," ungkapnya.

Menurutnya, selama ini hanya berpedoman kepada Perbup Penggunaan lahan, padahal Perbup tersebut yang secara hukum tidak ada di Tata Ruang, tapi hanya di bagian operasional seperti jalan dan pemberian izin serta yang lainnya.

" Pemberian Rekomendasi izin lokasi tentang penggunaan lahan seperti pabrik, perkebunan, perumahan, memang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang jumlahnya telah mencapai lebih puluhan," paparnya.

Rekomendasi diberikan oleh Dinas PUPR, dan pemberian izin langsung ke Badan Pelayanan Satu Pintu (Badan Penanaman Modal, Investasi dan Ketenagakerjaan). "Namun dalam pemberian rekomendasi, Kita pelajari terlebih dahulu izinnya untuk apa, dan kemudian kita survey dan setelah itu baru kita petakan," tuturnya.

Menurutnya. segala sesuatunya tentu harus dianalisa terlebih dahulu, apakah pemberian izin untuk perumahan maupun untuk perkebunan, bagaimana pula dalam rencana penggunaan lahan, setelah itu baru lah dibuat kan surat rekomendasi.***

Zar/3/adv

Loading...

Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_utsyv_3212.jpg
Inhil, Riau24.com - Setelah sepekan lebih akhirnya banjir yang melanda Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, perlahan surut, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan turun kelapangan untuk pastikan kampung pengungsi sudah layak ditempati kembali, Selasa 17 Oktober 2017 siang.
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru