riau24 Kuota BPJS Kategori PBI Penuh, DPRD Inhil Sarankan Pemerintah Gratiskan Biaya Berobat Masyarakat Tak Mampu
Selasa, 12 Desember 2017

Advertorial DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

Kuota BPJS Kategori PBI Penuh, DPRD Inhil Sarankan Pemerintah Gratiskan Biaya Berobat Masyarakat Tak Mampu

0
Kuota BPJS Kategori PBI Penuh, DPRD Inhil Sarankan Pemerintah Gratiskan Biaya Berobat Masyarakat Tak Mampu
Kuota BPJS Kategori PBI Penuh, DPRD Inhil Sarankan Pemerintah Gratiskan Biaya Berobat Masyarakat Tak Mampu
Inhil, Riau24.comSebanyak 142.991 jiwa kuota BPJS Kesehatan kategori Penerima Batuan Iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang iuran perbulannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, Riau sudah penuh terisi.
 
Walaupun sudah overload, namun demikian, masih banyak masyarakat miskin yang belum tercover, sehingga Pemkab melalui Dinas Sosial melakukan verifikasi data yang ada, karena disinyalir banyak masyarakat mampu yang termasuk dalam 142.991 jiwa iurannya yang dibayarkan Pemkab Inhil itu.
 
Yang terjadi saat ini, ketika ada masyarakat miskin yang harus mendapat tindakan pengobatan, tidak bisa lagi ditanggung oleh Pemkab Inhil, karena kuota yang telah penuh tersebut, sementara proses verifikasi belum juga terselesaikan.
 
Menanggapi permasalah itu, Komisi IV DPRD Inhil menyarankan sementara menunggu proses verifikasi data selesai, Pemkab harus mengambil langkah dengan mengratiskan biaya berobat bagi orang yang benar-benar miskin.
 
''Kan RSUD Puri Husada itu punya Pemkab juga, ya gratiskan saja masyarakat yang berobat, kan tidak mungkin menunggu proses verifikasi selesai baru bisa berobat gratis, sementara jika sakit, harus segera diambil tindakan medis'' ujar Sekretaris Komisi IV, Herwanissitas, Senin 16 Oktober 2017.
 
Ia pun menegaskan, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar ditanggung oleh negara, sehinga bila ada masyarakat miskin yang sakit, sudah menjadi tugas Pemerintah yang menanggung biaya pengobatannya.
 
''Kita juga mengingatkan, kepada yang mampu agar jangan berpura-pura miskin hanya untuk mendapatkan pengobatan gratis, kasian masyarakat kita yang benar-benar miskin,'' tukas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.  (***)


 
Adv/DPRD 

Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_mmuc9_3424.jpg
Inhil, Riau24.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dapat lebih proaktif, dalam mencari sumber dana bagi pembangunan pasar terapung yang saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan, Minggu 10 Desember 2017.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru