riau24 Bupati Inhil Beri Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi Tentang RAPBD Perubahan TA 2017
Sabtu, 25 November 2017

Advertorial Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Bupati Inhil Beri Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi Tentang RAPBD Perubahan TA 2017

0
Bupati Inhil Beri Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi Tentang RAPBD Perubahan TA 2017
Bupati Inhil Beri Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi Tentang RAPBD Perubahan TA 2017
Inhil, Riau24.comBupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi tentang RAPBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2017 dalam Rapat Paripurna Ke - 7 Masa Persidangan III (Tiga) Tahun Sidang 2017 di Kantor DPRD Inhil, Jalan Subrantas, Tembilahan, Senin, 30 Oktober 2017 malam.
 
Sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Inhil telah memberikan masing - masing pemandangan ihwal kinerja komprehensif Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun anggaran.
 
Untuk itu, guna merespons kritik dan saran yang diberikan oleh fraksi - fraksi di DPRD Kabupaten Inhil, Bupati Inhil secara langsung menyampaikan jawabannya atas pemandangan umum tersebut sebagai perwakilan dari pihak Pemerintah Kabupaten Inhil.
 
Salah satu kritik dan saran yang dijawab oleh Bupati Inhil ialah pemandangan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB dalam pandangannya, menilai 61 persen realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Inhil belum mencapai angka maksimal. Terlebih, waktu realisasi PAD sudah memasuki akhir semester 2 (Dua).
 
Tak hanya itu, PKB mengkritisi, hal - hal lain yang berkaitan dengan keuangan daerah, diantaranta tenang serapan belanja modal, Dana Alokasi Khusus, keterbatasan KUA dan PPAS, APBD dan capaian ekonomi daerah.
 
Bupati Inhil dalam penyampaiannya mengatakan, pihak Pemerintah Daerah akan berupaya untuk sesegera mungkin melengkapi dokumen pelelangan dengan cara mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni.
 
Disamping itu pula, Bupati dengan tegas menyatakan pihak Pemerintah Daerah akan mencari formula baru untuk menggesa gelontoran Dana Alokasi Khusus yang sebelumnya mengalami keterlambatan dengan realisasi yang relatif rendah.
 
"Kami (Pemkab Inhil, red) juga akan berupaya semaksimal mungkin mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif," urai Bupati.
 
Ihwal keterlambatan pengesahan APBD, baik murni maupun perubahan yang terjadi pada tahun anggaran 2017, diungkapkan Bupati, pihaknya akan berupaya mempercepat penjadwalan dan penyelesaian sejumlah kegiatan serta mengharapkan kerja sama dari pihak DPRD Inhil.
 
"Atas pemandangan umum yang telah diberikan, saya mewakili Pemerintah Kabupaten Inhil mengucapkan terima kasih," tandas Bupati.
 
Rapat Paripurna Ke - 7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam SPi., MSi., ini juga mengagendakan pidato jawaban Bupati tentang 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah tahun 2017 serta dilangsungkan juga pengumuman keanggotaan Pansus terhadap 5 Ranperda Tahun 2017, pengambilan keputusan Dewan dan pengumuman penetapan pimpinan pansus terhadap 5 Ranperda tahun 2017.
 
Turut hadir dalam rapat paripurna, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Said Syarifuddin, segenap unsur pimpinan DPRD Inhil dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.  (***)



 
Adv/diskominfo 

Loading...

Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_teu3c_3350.jpg
Kuansing, Riau24.com - Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, H. Halim menghimbau kepada seluruh media massa yang melakukan kegiatan jurnalistik di Kuansing, untuk tidak membuat berita yang bersifat mengadu domba, baik antara Bupati dan Wakil Bupati, Eksekutif (Pemerintah) dan Legislatif (DPRD), maupun antara Bupati -Wabup dengan Pimpinan OPD (Organisasi Pimpinan Daerah).
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru