riau24 Yunita: Upayakan Naik Peringkat, 10 UPTD Diusulkan ke Gubernur
Selasa, 21 November 2017

Advertorial Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Yunita: Upayakan Naik Peringkat, 10 UPTD Diusulkan ke Gubernur

0
Yunita: Upayakan Naik Peringkat, 10 UPTD Diusulkan ke Gubernur
Yunita: Upayakan Naik Peringkat, 10 UPTD Diusulkan ke Gubernur
Kuansing, Riau24.com - Pada awal pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih dinilai sedikit. Hal ini disebabkan jumlah pegawai yang minim. Namun beberapa tahun kemudian, jumlah pegawai semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Bahkan pada tahun 2015 lalu, jumlah SKPD bertambah menjadi sekitar 26 Dinas dan Badan. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah, ada perubahan terhadap perangkat daerah tersebut.

"Dulu namanya SKPD dan berubah nama menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang sebelumnya mencapai lebih kurang 26 SKPD, namun saat ini mengalami perampingan," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Kepala Bagian Organisasi, Yunita Trisia, SH, MH ketika dihubungi Riau24.com di ruang kerjanya.


Menurutnya, beberapa Dinas dan Badan juga dirampingkan, namun bagian di Sekretariat Daerah (Sekda) malahan bertambah dan salah satunya di Bagian Hukum Sekda. 

Dengan diberlakukannya PP No. 18/2016, Bagian Hukum dan Organisasi dipecah menjadi dua bagian yaitu Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.

Sesuai pengorganisasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan Analisis Jabatan (Anjab) Tata Laksana, Peningkatan kinerja reformasi birokrasi.

"Setelah berdiri harus lebih maksimal dalam pengelolaan, dan juga harus lebih maksimal dalam tata kelola pemerintahan," ujarnya.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tufoksi), Bagian Organisasi saat ini baru berbenah dan melakukan evaluasi kelembagaan dan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Kemudian dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), wajib dilalui oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bertujuan untuk melindungi pekerja atau bekerja berdasarkan SOP.

Menyinggung dalam Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Kuansing saat ini masih tergolong C, dan sesuai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 ini, harus masuk dalam kategori CC, dan tahun 2018 mendatang harus lebih meningkat dan naik peringkat/ kategori B.

"Untuk memperbaiki pencapaian tersebut, maka dilakukan asistensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar baik dokumen LAKIPnya," tuturnya.

Menyinggung soal jumlah Unit Pelayan Teknis Daerah (UPTD) yang sebelumnya mencapai 102 buah, maka sesuai Permendagri No. 12/2017 tentang Pedoman pembentukan UPTD harus memiliki atau ada Anjab dan ABK, seperti dalam Ratio belanja pegawai," katanya.

"Akibatnya sebanyak 67 UPTD yang hilang atau tidak disetujui, dan hanya 35 UPTD yang diakomodir/ Lolos dan mendapat persetujuan Gubernur," ulasnya.

UPTD yang mendapat Persetujuan Gubernur Riau No. 060/ORG/36.13 tanggal 19 Juli 2017 Perihal Persetujuan Pembentukan UPTD Kabupaten Kuantan Singingi, sebanyak 35 UPTD dengan rincian:

1. Dinas Kesehatan 25 UPTD
2. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 2 UPTD (Bidang Stasiun Distribusi Benih dan Balai Benih ikan)
3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 1 UPTD (Sanggar Kegiatan Belajar)
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 UPTD
5. Badan Pendapatan Daerah 5 UPTD

Sedangkan UPTD yang tidak mendapat Persetujuan Gubernur sebanyak 67 UPTD dengan rincian :
1. Dinas Pertanian 42 UPTD (10 Bidang Perkebunan, 7 Bidang Peternakan, 14 Bidang Tanaman Pangan, 1 Balai Benih). 
2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15 UPTD
3. Dinas Perikanan 5 UPTD, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 15 UPTD

"Kita sangat sayangkan 10 UPTD di Dinas Pertanian hilang, kita akan usulkan ke Gubernur. Usulan itu secepatnya dilakukan, dan Provinsi sangat mendukung dan memfasilitasi pembentukan UPTD baru di Dinas Pertanian tersebut," tukasnya.   (***)




R24/adv


Loading...

Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_9rtpl_3339.jpg
Inhil, Riau24.com - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memberikan reward bagi atlit peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau Ke - IX (Sembilan) Tahun 2017 di Kabupaten Kampar yang berlangsung selama 12 hari, dari tanggal 28 Oktober sampai 8 November 2017.
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru