riau24 Rapat Paripurna DPRD Indragiri Hili Sahkan Ranperda APBD Inhil 2018
Selasa, 12 Desember 2017

Advertorial DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

Rapat Paripurna DPRD Indragiri Hili Sahkan Ranperda APBD Inhil 2018

1
Rapat Paripurna, DPRD Inhil Sahkan Ranperda APBD Inhil 2018
Rapat Paripurna DPRD Indragiri Hili Sahkan Ranperda APBD Inhil 2018
Inhil, Riau24.comRancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil tahun anggaran 2018 telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Inhil. Oleh karena itu, Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan bahwa proses yang dilalui patut untuk disyukuri.

 
Pengesahan Ranperda APBD Inhil tahun 2018 dengan total nilai belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp. 2,14 trilyun itu dihadiri oleh segenap unsur pimpinan DPRD Inhil beserta anggota dan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.
 
"Proses penyusunan APBD tahun anggaran 2018 ini patut disyukuri. Saya mengungkapkan apresiasi atas pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh anggota DPRD Inhil," kata Bupati.
 
Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, Bupati mengaku, masih dijumpai beberapa kekurangan dan hal tersebut akan menjadi perhatian untuk kemudian diperbaiki.
 
"Kekurangan-kekurangan yang ada akan diperbaiki melalui koordinasi dengan berbagai pihak lintas sektoral," tukas Bupati.
 
Untuk itu, Bupati mengatakan, dukungan dari DPRD Inhil sangat diharapkan dalam kelangsungan penyelenggaraan daerah yang baik.
 
Pada rapat paripurna kali ini, selain mengagendakan pengesahan APBD Inhil untuk tahun anggaran 2018, juga dilakukan pengesahan bersama 5 (Lima) Ranperda oleh Pemerintah Kabupaten Inhil dan DPRD.
 
Adapun 5 (lima) Ranperda yang turut disahkan bersamaan dengan Ranperda tentang APBD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2018, ialah sebagai berikut:
 
1. Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
 
2. Ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 
3. Ranperda tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
 
4. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Inhil nomor 1 tahun 2011 tentang pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
 
5. Ranperda tentang penyelenggaraan pariwisata.
 
Bupati Inhil memgaku, dengan adanya laporan hasil pembahasan oleh Panitia Khusu terhadap 5 Ranperda, maka hal tersebut akan mampu memandu langkah Pemerintahan Kabupaten Inhil dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
 
"Kami berharap, agar jalinan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Inhil dan DPRD dapat terus dilakukan di masa - masa yang akan datang," tandas Bupati.   (***)

 
Adv/DPRD 
 
 
 

Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_mmuc9_3424.jpg
Inhil, Riau24.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dapat lebih proaktif, dalam mencari sumber dana bagi pembangunan pasar terapung yang saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan, Minggu 10 Desember 2017.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru