riau24 Diwarnai Aksi Protes, DPRD Riau Setujui APBD Riau Tahun 2018 Sebesar Rp 10,091Triliun
Selasa, 12 Desember 2017

Advertorial DPRD Riau

Diwarnai Aksi Protes, DPRD Riau Setujui APBD Riau Tahun 2018 Sebesar Rp 10,091Triliun

1
Diwarnai Aksi Protes, DPRD Riau Setujui APBD Riau Tahun 2018 Sebesar Rp 10,091Triliun
Diwarnai Aksi Protes, DPRD Riau Setujui APBD Riau Tahun 2018 Sebesar Rp 10,091Triliun
Pekanbaru, Riau24.comSetelah melakukan pembahasan panjang, akhirnya DPRD Riau menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 sebesar Rp 10.091.185.626.547.40 pada Rabu malam 29 November 2017.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Riau Sunaryo yang didampingi Ketua DPRD Riau Septina Primawati, dan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Kordias Pasaribu dan 45 orang Anggota DPRD Riau dari 65 orang.

Sementara itu dari pihak pemerintah dihadiri Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, Forkopimda dan Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemrov Riau.

Namun sebelum dibacakan hasil laporan badan anggaran (banggar) tersebut, paripurna yang berlangsung hingga tengah malam itu sempat diwarnai aksi protes oleh beberapa anggota DPRD Riau.

Di antaranya Muhammad Adil yang memprotes ketidakhadiran gubernur dalam pengesahan RAPBD 2018 ini.

"Instruksi pimpinan saya mempertanyakan soal ketidakhadiran pak gubernur dalam acara yang sangat penting ini. Apa alasan beliau tidak hadir. Sebab acara ini penting, sedangkan Presiden saja hadir dalam pengesahan APBN, kok gubernur tidak hadir," katanya.

Menangapi pertanyaan itu beberapa anggota DPRD Riau interupsi untuk menjelaskan ketidakhadiran gubernur. Alhasil kesimpulannya paripurna pengesahan APBD 2018 dilanjutkan.

"Saya rasa ketidakhadiran gubernur sudah jelas bahwa beliau berhalangan hadir karena urusan yang beliau anggap penting, jadi paripurna tetap lanjut sebab tidak ada melanggar hukum, kehadiran wakil gubernur sudah mewakili karena satu paket,"jawab Sunaryo.

Usai di lanjutkan, Sugeng Pranoto, ditunjuk sebagai Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) dalam menyampaikan laporan hasil banggar.

Dalam laporannya ia menyampaikan bahwa APBD Riau tahun anggaran 2018 ini berjumlah Rp 10.136.926.710.000, atau lebih rendah Rp. 45.741.083.452.60 dibandingkan dengan rancangan perubahan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019 sebesar Rp. 10.136.926.710.000

Adapun rinciannya lanjut dia ialah untuk total belanja daerah yang disepakati ialah sebesar Rp.510.145.520.1889.24 atau turun 4,91 persen dari yang diusulkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Riau tahun 2018 yang sebelum pembahasan Bangar dengan TAPD provinsi Riau sebesar Rp. 9.887.577.703.329.14.

"Jumlah ini jika dibanding tahun 2017 (setelah perubahan) juga turun, tahun lalu sebesar Rp. 10.397.723.223.518.30," jelasnya.

Kemudian untuk total belanja sendiri katanya tidak mengalami penurunan melainkan mengalami kenaikkan. Dalam KUA PPAS 2018 sebelum pembahasan di Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp. 9.887.577.703.329.14 dan sekarang setelah ditetapkan naik menjadi Rp. 203.607.923.218.25 atau 2,06 persen.

"Jadi besaran nilai APBD 2018 pemerintah provinsi Riau berjumlah Rp. 10.091.185.626.547.00,"paparnya.

Usai menyampaikan laporan banggar, seluruh anggota DPRD menyetujui APBD murni 2018 ini setelah ditanya oleh Sunaryo. Wakil rakyat ini kemudian langsung mengetok palu sebagai tanda raperda APBD  2018 sudah disahkan.

Sementara itu wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Riau dan TAPD dalam menyelesaikan APBD ini.

"Saya memberikan penghargaan yang setinggi- tinggi kepada anggota DPRD Riau khususnya kepada seluruh fraksi dan komisi yang telah banyak mencurahkan energi, fikiran, saran, tanggapan dan koreksi terhadap rancangan APBD Riau 2018 ini, sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa persetujuan penetapan APBD ini dalam waktu yang relatif singkat ini,"katanya.

Menurutnya apa yang telah direkomendasikan bersama ini telah dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan baik dari belanja, pengeluaran hingga pendapatan daerah oleh DPRD dan TAPD.

"Dan untuk proses selanjutnya RAPD ini akan kami sampaikan dokumennya ke Kementrian dalam negeri untuk di evaluasi,"jelasnya

Dan kepada seluruh jajaran eksekutif ia berharap agar dapat meningkat kinerja dalam melaksanakan program pembangunan agar pemanfaatan anggaran bisa maksimal, efektif dan efesiensi.   (***)

R24/iko


Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_mmuc9_3424.jpg
Inhil, Riau24.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dapat lebih proaktif, dalam mencari sumber dana bagi pembangunan pasar terapung yang saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan, Minggu 10 Desember 2017.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru