riau24 DPRD Inhil Minta Sekda Tak Beri Izin Kepala OPD Melakukan DL Sebelum Pelaksanaan Lelang
Rabu, 24 Januari 2018

Advertorial DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

DPRD Inhil Minta Sekda Tak Beri Izin Kepala OPD Melakukan DL Sebelum Pelaksanaan Lelang

0
DPRD Inhil Minta Sekda Tak Beri Izin Kepala OPD Melakukan DL Sebelum Pelaksanaan Lelang
DPRD Inhil Minta Sekda Tak Beri Izin Kepala OPD Melakukan DL Sebelum Pelaksanaan Lelang
Inhil, Riau24.comDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil Riau melalui Badan Anggaran (Banggar) meminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) agar sebelum tahapan waktu pelaksanaan sampai dengan pelelangan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak memperkenakan perjalanan dinas keluar daerah kepada OPD terkait.

''Sebelum tahapan waktu pelaksanaan kegiatan sudah dapat dipastikan dan dilaksanakan sesuai dengan waktu pelaksanaanya, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku atau sebagaimana yang disampaikan dalam rekomendasi laporan Banggar DPRD, kami minta Kepala OPD tak diberikan izin keluar daerah,'' pinta Edi Hariyanto Sindrang selaku Juru Bicara Banggar DPRD Inhil saat Paripurna pengesahan APBD Inhil 2018, Senin 27 November 2017.

Tidak hanya itu, ia pun mengingatkan baik kepada Bupati Inhil maupun OPD, PPKD dan TAPD, setelah APBD 2018 disepakati untuk segera menyusun Time Schedule proses pelaksaaan program kegiatan sesuai dengan waktu sampai pelaksanaan yang sudah diatur dalam peraturan  perundang-undangan.

''Kepada OPD terkait agar setelah DPA SKPD atau DPA OPD yang telah disahkan, agar segera melaksanakan program kegiatannya, tidak menunda-nunda lagi pelaksanaannya, dan segera menyampaikan kepada bagian Unit Pelelangan di Sekretaris Daerah bagi kegiatan yang akan dilelang untuk segera dilaksanakan pelaksanaannya,'' tegasnya.

Kepada Bagian Unit Pelelangan di Sekretaris Daerah ia pun meminta agar dokumen yang sudah diterima dari OPD, tidak juga menunda-nunda pelaksanaanya dan segera menayangkan pelelanganya, sesuai dengan aturan yang berlaku .

Ia pun mengingatkan pengalaman tahun anggaran 2017, khususnya pelaksanaan pekerjaan yang sumber pendanaanya dari pos dana Dak Fisik , yang pelaksanaan kegiatanya banyak yang gagal dalam pekerjaanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tahun 2017 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 50 TAHUN 2017 Tentang Pengelolaan Transfer kedaerah dan dana desa, sebagaimana diatur pasal 84, dimana dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran maka dak fisik tidak disalurkan.


''Hal ini tentunya sangat-sangat merugikan daerah, dan akan menjadi beban bagi APBD, untuk  itu kepada OPD terkait yang melaksanakan program kegiatan yang bersumber dari Dak Fisik agar dapat mempedomi pelaksanaanya terutama dari persoalan  waktu pelaksanaannya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ada, agar kegagalan serupa tidak terulang dan terjadi lagi ditahun anggaran 2018,'' tegas Edi Hariyanto Sindrang.   (***)




Adv/DPRD
 
 
 

Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_ewy7f_3485.jpg
Inhil, Riau24.com - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan dengan tegas melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil ikut - ikutan dalam berjalannya proses politik praktis menjelang Pilkada Serentak pada bulan Juni mendatang.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru