riau24 Pembangunan Belum Terarah, DPRD Inhil Minta Tiap OPD Lakukan Perbaikan Dalam Validasi Data
Rabu, 24 Januari 2018

Advertorial DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

Pembangunan Belum Terarah, DPRD Inhil Minta Tiap OPD Lakukan Perbaikan Dalam Validasi Data

0
Pembangunan Belum Terarah, DPRD Inhil Minta Tiap OPD Lakukan Perbaikan Dalam Validasi Data
Pembangunan Belum Terarah, DPRD Inhil Minta Tiap OPD Lakukan Perbaikan Dalam Validasi Data
Inhil, Riau24.com - Agar pelaksanaan pembangunan bisa lebih terarah dan fokus pasa sasaran yang ingin dicapai, maka harus dilakukan perbaikan terhadap validasi data yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil).



Hal itu disampaikan Edi Hariyanto, selaku Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat membacakan saran, catatan dan koreksi Banggar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam SPi MSi, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.


Disampaikan Edi, masih terdapat berbagai persoalan di Pemkab Inhil, khususnya persoalan validasi data pada OPD.


Dimana, masih banyak OPD belum memiliki data yang baik, sehingga berbagai kebijakan pelaksanaan program kegiatan belum terarah sesuai dengan kebutuhan yang ada, seperti contoh pada Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta beberapa OPD lainnya.

Gambaran ini, lanjut Edi, dapat terlihat ketika berbicara tentang jumlah penduduk di Inhil, ada perbedaan antara data di RPJMD, data BPS dan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Belum lagi ketika bicara tentang berapa jumlah masyarakat tidak mampu yang berhak menerima BPJS PBI, yang sebagaimana diketahui bahwa jumlah penerima Kartu BPJS PBI yang sudah dikeluarkan hampir sama dengan setengah jumlah penduduk Inhil, tetapi anehnya masih banyak masyarakat yang benar-benar tidak mampu justru tidak mendapatkan Kartu BPJS PBI.

Begitu juga tentang data base sekolah, tambah Edi, baik dari jumlah kerusakan sekolah, kebutuhannya, penyebaran dan distribusi guru yang belum merata dan lain-lain persoalan.

"Yang semuanya ini perlu segera dilakukan perbaikan terhadap validasi data yang ter up to date secara baik, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah dan fokus pasa sasaran yang akan tercapai," ujarnya.    (***)



Adv/DPRD

Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_ewy7f_3485.jpg
Inhil, Riau24.com - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan dengan tegas melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil ikut - ikutan dalam berjalannya proses politik praktis menjelang Pilkada Serentak pada bulan Juni mendatang.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru