riau24 DPRD Inhil Tandatangani MoU dengan Kejari
Rabu, 24 Januari 2018

Advertorial DPRD Kabupaten Indragiri Hilir

DPRD Inhil Tandatangani MoU dengan Kejari

0
DPRD Inhil Tandatangani MoU dengan Kejari
DPRD Inhil Tandatangani MoU dengan Kejari
Inhil, Riau24.comMendukung tugas pokok dan fungsinya, DPRD Inhil kembali melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari), Selasa 21 November 2017.

Prosesi penandatanganan MoU yang digelar di Kantor Kejari ini, dilakukan langsung oleh seluruh unsur pimpinan DPRD Inhil, yakni Ketua DPRD H Dani M Nursalam S.Pi M.Si, serta para Wakil DPRD DR Ferryandi, DR Mariyanto dan DR Syahruddin bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Lulus Mustofa.
 
Tampak hadir Sekretaris DPRD H Fauzan Hamid, sejumlah Pejabat Eselon di lingkungan Sekretariat DPRD dan segenap jajaran Kejari Kabupaten Inhil.
 
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Dani menjelaskan, MoU tersebut sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya atau tepatnya sekitar 2 tahun yang lalu, hanya saja ini sudah memasuki tahap kedua, dalam rangka penguatan fungsi DPRD terutama yang berkaitan dengan produk produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda), yang nantinya akan dihasilkan oleh DPRD bersama Pemkab Inhil.
 
"Melalui MoU ini, diharapkan kita bisa dibantu oleh pihak Kejaksaan, khususnya yang berkaitan dengan materinya (Materi Perda, red)," terang Dani saat diwawancarai awak media usai melakukan penandatanganan MoU di Kantor Kejari Kabupaten Inhil.
 
Apalagi, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, DPRD merupakan salah satu lembaga pemerintah yang juga menghasilkan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan publik secara langsung.
 
"Jadi, ini rawan kalau nantinya ada keputusan yang berlawanan dengan masyarakat, sehingga kita membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan yang merupakan pengacara negara," tambahnya.
 
Senada dengan itu, Kajari Lulus Mustofa berharap agar ke depan seluruh kegiatan di DPRD tidak ada yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
 
"Melalui MoU ini kita bisa bekerjasama, seperti kalau ada pembahasan Perda atau lainnya yang berkaitan dengan hukum bisa didampingi agar tidak menyimpang," pungkasnya.    (***)



R24/adv

Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_ewy7f_3485.jpg
Inhil, Riau24.com - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan dengan tegas melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil ikut - ikutan dalam berjalannya proses politik praktis menjelang Pilkada Serentak pada bulan Juni mendatang.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru