riau24 Pemprov Riau Sampaikan Jawaban LKPJ 2017 Gubernur Riau dan Sekaligus Pembentukan Pansus
Minggu, 22 April 2018

Advertorial DPRD Provinsi Riau

Pemprov Riau Sampaikan Jawaban LKPJ 2017 Gubernur Riau dan Sekaligus Pembentukan Pansus

3
Pemprov Riau Sampaikan Jawaban LKPJ 2017 Gubernur Riau dan Sekaligus Pembentukan Pansus
Pemprov Riau Sampaikan Jawaban LKPJ 2017 Gubernur Riau dan Sekaligus Pembentukan Pansus
Pekanbaru, Riau24.com- Dihadiri 33 anggota dewan, DPRD Provinsi Riau kembali mengelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertangungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2017 yang sebelumnya tertunda. Kamis 5 April 2018.

Sidang paripurna kali ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sunaryo, yang didampingi Ketua DPRD Riau Septina Primawati serta dihadiri Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi mewakili Plt Gubernur Riau dan Forkompinda.

Dalam pidatonya, Ahmad Hijazi memaparkan jawaban Pemprov Riau terhadap masukan dari 8 Fraksi di DPRD Riau terkait LKPJ ini.

Dari fraksi Golkar, ia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas apresiasi yang disampaikan oleh fraksi Golkar mengenai pencapaian pemerintah provinsi Riau tahun 2017 mengenai pembangunan positif, penurunan jumlah penduduk miskin dan antisipasi bencana alam di Provinsi Riau.

"Mengenai pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau, kami sependapat dengan pandangan umum fraksi Golkar agar kita bersama mendorong upaya pencegahan pengesahan Peraturan daerah tentang RTRW yang dapat berdampak cukup besar bagi pembangunan di provinsi Riau,"katanya.



Kemudian mengenai kenaikan inflasi di Riau, ia menjelaskan bahwa hal tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 4 plus minus 1% (year on year). Disamping itu pihaknya akan terus berupaya untuk menjaga tingkat inflasi yang kondusif dengan mengoptimalkan kinerja tim Pemantauan dan pengendalian inflasi daerah atau (TPID).

"Tentang target yang belum tercapai dan upaya inovatif dalam pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD), dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Riau terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah di samping upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta membangun sistem manajemen penerimaan daerah melalui perluasan basis penerimaan pengendalian atas penagihan peningkatan efisiensi administrasi pendapatan dan pendekatan transparansi dan akuntabilitas," jelasnya.

Dicontohkannya seperti peningkatan target penerimaan daerah khususnya PAD akan terus dioptimalkan, baik dari jenis pajak daerah, retribusi daerah maupun dan lain-lain. Kemudian berkenaan dengan kerjasama pemerintah provinsi Riau dengan dunia usaha atau lembaga, Pemprov Riau sependapat untuk terus dikembangkan dan juga mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar dapat segera terwujud sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan menguntungkan bagi pemerintah provinsi Riau.

Selanjutnya, dari fraksi PDIP Perjuangan, ia juga sependapat dengan pandangan fraksi PDIP Perjuangan,  bahwa persentase penduduk miskin di pedesaan patut disyukuri, mengenai ketimpangan tingkat kemiskinan penduduk di pedesaan dan perkotaan dapat diberikan solusi dengan pemberian dana desa oleh pemerintah pusat supaya bisa mendorongnya pembangunan di desa.

"Mengenai komitmen kepala daerah terhadap misi pembangunan jangka menengah daerah 2014-2019 terutama untuk peningkatan pembangunan infrastruktur, dapat kami jelaskan bahwa kita tetap berkomitmen sesuai dengan dokumen RPJMD, RKPD  tahun 2017 dan APBD tahun 2017. Pada tahun 2017 alokasi untuk belanja modal dan infrastruktur sebesar 23% meningkat dari tahun 2016 sebesar 22,77%. Realiasi belanja hibah sebesar 8,76% sebagian besar diperuntukkan bagi dana BOS sebesar Rp 993 Miliar untuk mendukung pendidikan di provinsi Riau," pungkasnya.

Sementara itu dari fraksi Demokrat sendiri, mengenai skala prioritas pembangunan di provinsi Riau, ia mengatakan pemprov Riau telah berkerja bersama antara eksekutif dan legislatif yang tertuang dalam KUA-PPAS, sehingga penentuannya sudah melalui pertimbangan yang matang dan komperensif.

Pembangunan saat ini harus benar-benar dilandaskan pada prinsip prinsip akuntabilitas, transparansi dan tata kelola yang baik, sehingga kedepan pelaksanaan pembangunan diharapkan semakin cepat dan lancar sejalan dengan semakin diterapkannya e-government oleh pemerintah provinsi Riau.

"Berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di provinsi Riau patut kita syukuri, bahwa dengan tantangan perekonomian cukup berat dan sumber daya pembangunan yang terbatas, jumlah masyarakat miskin dan pengangguran di provinsi Riau mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di Riau pada bulan September 2017 sebesar 7,41% atau turun sebesar 1,04% dibandingkan dengan September 2016. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 sebesar 72% menjadi 6,22% 2017 atau turun sebesar 1 koma 20%," paparnya.

Terkait permasalahan kurang efektifnya kinerja BUMD, pada tahun 2017 telah dilaksanakan evaluasi penilaian tingkat kesehatan BUMD dari sektor keuangan. Yang meliputi 3 sektor yakni keuangan, administrasi dan operasional.

Mengenai pandangan umum fraksi Demokrat tentang kurang efektifitasnya kinerja Bank Riau yang terlihat dengan menurunnya keuntungan Bank Riau, ia mengatakan bahwa hal tersebut telah mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Namun bila ditinjau berdasarkan pembagian deviden kinerja bank Riau Kepri,   masih terlihat mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari pembagian deviden tahun 2016 untuk pemerintah Riau sebesar Rp 73,206 Miliar meningkat menjadi 108,552 miliar atau sebesar 48,20%.



Dan terkait turunnya nilai ekspor non migas pada tahun 2017 menurutnya disebabkan belum pulihnya perekonomian dunia sehingga menyebabkan nilai ekspor CPO dan bubur kertas, mengalami fluktuatif yang signifikan. Untuk itu Pemprov Riau senantiasa mendorong diverifikasi produk ekspor dan pergeseran struktur ekonomi Riau ke arah tumbuhnya ekspor dan pergeseran ekspor produk industri perdagangan dan pariwisata.

Kemudian fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dia menjelaskan lambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2017, disebabkan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan salah satu sektor penyumbang dominan dalam PDRB provinsi Riau yang mengalami kontraksi sehingga berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.  Oleh sebab itu secara perlahan-lahan Pemprov mulai mengurangi ketergantungan pada sektor ini dengan mendorong pertumbuhan sektor non Migas.

"Terkait dengan beberapa urusan pelayanan di dinas pendidikan yang realisasinya rendah, yaitu karena disebabkan penyelenggara pendidikan SMK yang terealisasi hayat 43,94 % dan penyelenggaraan pendidikan SMA 45,08%, karena tidak terlaksananya pengadaan peralatan yang bersumber dari dana DAK atau dana alokasi khusus. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan Kemendikbud membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga berimbas pada keterlambatan pelelangan dan pencairan dana triwulan ke  di Kemenkeu," paparnya.

Selanjutnya fraksi Gerindra Sejahtera, dia mengatakan penyampaian LKPJ ini sudah mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Mengenai realisasi penyerapan anggaran, Pemprov Riau sependapat dengan pandangan umum fraksi Gerindra untuk memaksimalkan kinerja pemerintah di masa yang akan datang.

"Dan mengenai populasi beberapa jenis ternak unggulan masyarakat dapat kami jelaskan bahwa data yang disajikan pada LKPJ tahun 2017 masih merupakan angka sementara. Hasil validasi terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2017 perkembangan ternak kerbau mengalami peningkatan mencapai 2,03% sedangkan ternak ruminasia kecil (kambing dan domba) mengalami peningkatan sebesar 10,7% untuk kambing dan 47,77% untuk domba,"jelasnya.

Ditambahkan Ahmad Hijazi, untuk batas wilayah antara kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru, telah dapat diselesaikan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 tahun 2015 tentang batas daerah kabupaten dan kota Pekanbaru provinsi Riau. Dan mengenai prestasi yang sudah dicapai pada tahun 2017 kedepannya lebih di tingkatkan, sedangkan besaran realisasi anggaran akan tetap menjadi perhatian dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (PKB), menanggapi pandangan umum fraksi partai kebangkitan bangsa pemprov Riau mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pada tahun anggaran 2017 pada 22 Maret 2008 lalu, telah dilaksanakan berdasarkan undangan resmi DPD Riau nomor: 005/389/UM, tanggal 20 Maret 2018 tentang penyampaian keterangan pertanggungjawaban dalam (LKPJ) gubernur Riau tahun 2017 dan telah memenuhi kuorum serta telah disepakati oleh masing-masing Ketua Fraksi dan anggota DPD Riau untuk dapat dilanjutkan.

Selanjutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menanggapi pandangan umum fraksi PPP tentang kendala PAD dan potensi sumber pendapatan lain dapat jelaskan bahwa kendala penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kondisi perekonomian daerah yang belum pulih sepenuhnya sehingga belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan keadaan kapasitas produksi sektor industri di provinsi Riau.

Sedangkan untuk penerimaan pajak rokok dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah yang hanya menyalurkan pajak rokok untuk periode 11 bulan dalam tahun berjalan. Untuk itu Pemprov Riau mengharapkan keterbukaan pemerintah dalam memberikan akses data dan informasi sehingga dapat diperoleh kepastian penerimaan pajak rokok yang menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan pandangan fraksi PPP.

"Pemerintah Riau terus berupa menggali sumber pendapatan yang sesuai dengan keunggulan yang dimiliki provinsi Riau pendapatan tersebut dapat diperoleh antara lain melalui inovasi Program ekonomi daerah, peluang kemitraan pemerintah daerah dengan swasta dan program inovasi lainya,"ujarnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi Golkar, pemerintah Riau saat ini juga sedang mengembangkan sistem manajemen pendapatan daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapat, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan dan pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi secara nasional melalui aplikasi Samsat online nasional yang dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi dan data penerimaan daerah.



Dan terakhir fraksi gabungan Nasdem dan Hanura. Sekdaprov menyampaikan mengenai pemerataan prioritas pembangunan daerah di wilayah pesisir seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, akan terus dilakukan oleh pemerintah provinsi Riau, antara lain melalui bantuan keuangan dan belanja langsung infrastruktur yang dialokasikan di OPD terkait dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah provinsi Riau.

"Mengenai perbaikan pelayanan kesehatan di RSUD Arifin Achmad, Pemprov Riau menyampaikan ucapan terima kasih karena hal ini sejalan dengan tujuan perbaikan dan pengembangan pelayanan kesehatan yang sedang dilaksanakan. Dan perihal adanya keluhan antrian dan lamanya pelayanan dapat dijelaskan bahwa upaya peningkatan pelayanan yang terus-menerus dilaksanakan sebab RSUD Arifin Achmad sebagai rumah sakit rujukan di provinsi Riau sehingga harus mampu memberikan pelayanan kesehatan Kepada seluruh masyarakat di provinsi Riau,"jelasnya.

Terkait permasalahan tidak dibayarkan honorer, keamanan, pengawas lapangan, mekanik operator dan operator di stadion utama sebanyak 25 orang selama 6 bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2017, dikarenakan pemprov Riau baru dapat membayarkan honorarium tenaga PTT selama 6 bulan terhitung Januari sampai dengan Juni 2017 sesuai dengan kemampuan Anggara yang dimiliki

Setelah usai membacanya LPKJ, dilanjutkan pembentukan Pansus, yang diputusan sebagai ketua Aherson dan wakil ketua Mansyur. Sementara anggota diantaranya Supriati, Yulisman, Karmila Sari, Masnur, Almainis, Sugeng Pranoto, Tengku Rusli Ahmad, Asri Auzar, Muhammad Edy Yatim, Yurjani Moga, Ade Hartati Rahmad, Taufik Arrakhman,  Ade Agus Hartanto, Sugianto, Muhammad Arfah dan Said Ismail. (***)



R24/Adv/DPRD


Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

NanaS128
Rabu, 18 April 2018 11:48 wib
Promo S128Agen Spesial Untuk Anda SEKARANG JUGA
NanaS128
Minggu, 15 April 2018 10:55 wib
Daftar Piala Dunia 2018 dapat Hadiah
S128agen.net
Selasa, 10 April 2018 09:57 wib
The Best Agen Game Betting di Indonesia Dengan Bonus Terbanyak www.agens128.org - SABUNG AYAM, - ADU BANTENG, - SPORTSBOOK, - CASINO, - BOLA TANGKAS, - TEMBAK IKAN, - TOGEL, - POKER LIVE, DLL. - BONUS REFERAL 5%+2% HOT - CASHBACK 5%-7% BAHKAN HINGGA 10% CHAT KAMI DI SINI BOSKU
Nama :
Komentar :
     
riau24_hfgu6_3621.jpg
Pekanbaru, Riau24.com - Sampah tak selamanya identik dengan masalah. Melalui pemanfaatan dan pengolahan yang baik, sampah dapat bernilai ekonomis. Seperti yang dilakukan Karang Taruna Kelurahan Pematang Pudu, Mandau, Bengkalis, lewat pembentukan Bank Sampah Pematang Pudu Bersih (BS PPB).
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru