riau24 Mengukur Demokrasi di Bumi Pertiwi
Senin, 11 Desember 2017

Mengukur Demokrasi di Bumi Pertiwi

2
ilustrasi
Mengukur Demokrasi di Bumi Pertiwi
UPAYA MENCARI esensi demokrasi tidak hanya melibatkan masalah-masalah yang bersifat kontekstual namun juga masalah-masalah yang berkaitan dengan sub-sub ordinat yang menjadi penguat esensi tersebut.

Akhir Desember 2015, Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilukada secara serentak untuk pertama kalinya akan dilaksanakan.

Elit-elit dari berbagai partai politik semakin sibuk dengan urusannya sendiri, misal mempersiapkan calon yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah hingga  mempersiapkan solusi terhadap masalah yang tak terduga tentunya. Lobi-lobi dan negoisasi politik pun gencar dilakukan. Indeks komunikasi antara kader dan pemimpin partai maupun yang lainnya juga semakin intensif.

Tak pelak, Saya dapat menyebut pemilu yang menjadi label demokrasi kita kebanyakan dijalankan hanya untuk kepentingan satu kelompok semata. Itulah mengapa Socrates begitu tak sepakat dengan demokrasi. Ia lebih menyarankan meristokrasi, dimana masyarakat di pimpin oleh orang-orang yang mempunyai keahlian tinggi dibidang yang dibutuhkan lembaga-lembaga penguasa.

Tapi toh, kalau demokrasi menjadi tradisi yang dihormati, pemimpin terpilih pun akan malu dan mengundurkan diri bila tak sanggup mengemban amanat rakyat dan tak becus memimpin negeri. Bila dia tetap ngotot, rakyat yang sudah tak puas akan menggusurnya dalam pemilihan berikut. Sekonyol-konyolnya sistem yang terkandung dalam demokrasi, ia punya mekanisme untuk memperbaiki diri, karena dunia dimana ia hidup memang tak sempurna. Kalau pemimpin mengelak dari perbaikan lantaran tak sempurna, lalu dengan segala cara mengelabui rakyat dan menyulap pemilu, tak pelak kita bisa menyebut demokrasi telah dikebiri.

Keagungan Demokrasi

Perjalanan dalam menemukan demokrasi yang sejati merupakan perjuangan yang berat, dalam bagian ini penulis ingin menyegarkan kembali bagaimana pelaksanaan demokrasi di bumi pertiwi ini. Pada masa pemerintahan Soekarno misalnya, kebanyakan orang menyebutnya sebagai pencipta demokrasi terpimpin. Salah satu keputusannya yang terkenal adalah Dekrit 5 Juli 1959. Namun, yang perlu menjadi  perhatian pembaca adalah sebetulnya Demokrasi Terpimpin itu sebagian besar diciptakan oleh militer.

Pada masa itu mereka lah yang paling kuat, yang paling bisa mendesak. Dalam hal dekrit, Soekarno tidak mau melakukannya kecuali karena dalam keadaan terpaksa. Soekarno tahu bahwa tidak mungkin untuk mengontrol seluruh militer. Kemudian mulailah terjadi konflik antara mereka. Keinginan militer untuk duduk di kabinet adalah tuntutan utama mereka. Pada masa itu, Soekarno memang sudah menepati keinginan militer. Namun, militer belum puas dan meminta lebih dari jatah yang telah diberikan. Dan akhirnya militer bisa mengontrol pemerintahan pada masa itu.

Beralih ke masa pemerintahan Soeharto dimana pemilu yang merupakan label demokrasi, pada masa itu hanya dijadikan sebagai sebuah simbolitas dari partai pendukung pemerintahan, yaitu Partai Golkar.

Pemilu yang dijalankan oleh pemerintahan tak pelak hanya sebagai ajang dimana partai-partai minoritas mengambil “sesuap” keuntungan yang tersisa. Kursi-kursi yang ada di DPR maupun yang ada di kabinet diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai Golkar. Sistem otoriter yang terbentuk pada masa pemerintahan telah “memasung” demokrasi .

Namun, berkat kegigihan para pemuda dan masyarakat pada era 1998, sistem yang terkonstruksi dengan rapi pada masa pemerintahan Soeharto hampir menghancurkan demokrasi, perlahan menunjukkan jati dirinya. Dengan tergulingnya rezim Soeharto dan  kemudian digantikan oleh B.J Habibi, demokrasi yang katanya “demokrasi yang sesungguhnya” mulai menampakkan dirinya. Kebebasan pers, menyampaikan pendapat dan menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah filosofi demokrasi yang didengungkan pada masa itu.

Walaupun kita tahu bahwa pelaksanaan pada masa itu, demokrasi cenderung bergerak pada kurva perekonstruksian ulang pondasi dan penguat demokrasi tersebut. Begitu juga pada masa pemerintahan Megawati yang melakukan rekontruksi kelembagaan yang ada, merupakan langkah yang ditempuh guna meningkatkan pelaksanaan demokrasi, begitu juga pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pelaksanaan pemilu yang telah dilakukan sebanyak dua kali dan memenangkan dirinya, merupakan pelaksanaan yang masih banyak menggunakan peran local strong man . Kurang seimbangnya antara hak dan kewajiban masyarakat maupun pemerintah pada masa itu juga semakin membuyarkan esensi demokrasi. Kurangnya kesadaran politik masyarakat juga menjadikan esensi demokrasi semakin menjauh dari bumi pertiwi.

Mengukur Demokrasi Sekarang

Sejak 17 tahun demokrasi dijalankan, konstelasi yang dibangun dalam upaya menemukan jati diri demokrasi belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2014, sekitar 56,6 juta masyarakat Indonesia tidak ikut andil dalam pemilihan presiden. Mereka berdalih dengan alasan pemilihan yang sudah sering mereka lakukan hanya berbuah omong kosong dari “calon” yang hendak dipilih, masyarakat beranggapan golput menjadi pilihan terbaik.

Tidak sampai disitu, banyaknya kasus-kasus demonstrasi yang berujung anarkis semakin membuyarkan esensi demokrasi. Pada tahun 2014 sekitar 30 persen pelaku demonstrasi yang berujung tindakan anarkisme memberikan alasan bahwa mereka melakukan ini akibat tuntutan mereka tidak didengar. Pelakunya kebanyakan berasal dari kaum intelektual muda. Tidak sampai disitu, pemilihan kepala daerah yang akan dilangsungkan pada tanggal 9 Desember yang akan datang, juga menjadi sasaran bagi “penggila” kekuasaan.

Proses pendaftaran yang dilaksanakan pada 26-28 Juli akan menjadi hari dimana kita akan tahu siapa saja yang akan menjadi calon kepala daerah, tentunya merupakan salah satu indikator untuk menilai pelaksanaan demokrasi itu nantinya. Selain masalah-masalah persiapan yang ada, kontestasi pemilu yang akan diselenggarakan pada Desember nanti juga dapat kita perhatikan apakah memang benar orang-orang yang dipilih memiliki kompeten dan memiliki kapabilitas dibidangnya? jika ya, maka waktu yang akan menjawabnya.

Jika tidak, pertanyaaan yang bertubi-tubi bisa kita lontarkan kepada partai pendukung calon tersebut. Kapabilitas dan kemampuan yang dimiliki seorang calon merupakan titik singgung dimana pemimpin yang tepat bertemu dengan bidang yang hendak dijalankannya. Selain menyangkut masalah personal, hal-hal yang menyangkut multipersonal dan partai juga harus diperhatikan dalam usaha mengukur demokrasi tersebut.

Dalam ajang pemilu yang akan diselenggarakan pada Desember tahun ini, ada dua partai yang masih memiliki konflik internal. Partai Golkar dan Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) yang sampai saat ini memiliki dualisme kepengurusan, terancam tidak ikut dalam percaturan pemilu ini. Masalah dualisme ini sudah masuk tahap pengadilan. Menunggu putusan sidang, pilihan islah dan negoisasi antara kedua belah pihak sebenarnya juga sudah disarankan.

Tidak hanya dari masyarakat, KPU maupun DPR juga sudah menyarankan ini. Selain itu langka yang diambil DPR dengan membuat surat rekomendasi kepada KPU, juga harus mendapat perhatian KPU. Rekomendasi yang disampaikan memuat tentang keputusan yang hendak digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun, keputusan yang diambil tentunya tidak bersifat final dan hal ini bukan menambah menyelesaikan masalah, malah akan membuat masalah ini berlarut-larut. Pihak penyelenggara sebaiknya tetap berpedoman pada putusan akhir untuk meredam dan mempermudah jalannya tahapan Pemilukada dari awal hingga selesai.

Kesimpulan dan Saran

Berkaca dari pemaparan penulis diatas, masih banyak ditemukan masalah-masalah yang menghambat pertumbuhan demokrasi di negeri ini.  Tak pelak dapat penulis katakan, Pancasila yang menjadi dasar dan warisan leluhur negeri ini perlu direvisi. Pancasila sebagai label demokrasi sering dijadikan perlindungan orang-orang yang tak mengerti demokrasi. Konflik dan sengketa pemilu tidak mencerminkan bagaimana tujuan sila keempat. Konflik yang bernuansa SARA juga telah menciderai tujuan dari sila kedua dan kelima. Demokrasi yang berjalan saat ini masih berseberangan dengan cita-cita luhur Pancasila.

Selain itu, ada dua poin penting yang perlu diperhatikan dalam penemuan esensi demokrasi yang sebenarnya. Poin pertama yang bisa disingkap ialah, bahwa demokrasi tidak berbicara sebatas teori. Artinya, pemakaian makna demokrasi haruslah diimplementasikan dengan benar agar mencerminkan suatu identitas dan jati diri dari negara yang menganut sistem demokrasi.

Poin kedua, tonggak-tonggak demokrasi ternyata tidaklah dipancangkan di atas peristiwa-peristiwa jaya, sebaliknya justru menguat karena derita-derita; suatu konsekuensi logis dari perjuangan demokrasi menjadi semu ketika derita-derita itu diheroisasi, menjadi sejarah teatrikal yang ditulis penuh kegagahan. Sangat disayangkan, realitas membenturkannya dengan kegagalan-kegagalan, berulang-ulang dari masa ke masa sehingga setiap orang yang ingin memperjuangkan demokrasi sejak semula sadar untuk tak sekadar mempersiapkan kemenangan, namun siap bilamana kalah. Kemauan untuk menerima dan mempelajari kekalahan itulah basis pijakan untuk maju bagi upaya pencarian esensi demokrasi. (**)

Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Yen tania
Kamis, 01 Oktober 2015 21:44 wib
Mantap tu....
Bambang kompak
Selasa, 22 September 2015 14:41 wib
Imperium demokrasi yang dibangun negeri ini hanyalah sebuah fragmen dari sebuah naskah yang satire, meskipun tata alur lakon yang hendak digarap awalnya adalah berniat untuk melakukan dekonstruksi politik dan budaya, tapi apa yang terjadi????? Kalau boleh jujur.. Hari ini pancasila dan UUD 45 bukan lagi produk aktual, ia harus di rekonstruksi demi menjawab cabaran zaman. Atas nama kemuliaan normatif, kita selalu dipaksa untuk memahami dan meneguk risau dari tiap peristiwa yang ada. Munkinkah in
Nama :
Komentar :
     
riau24_mmuc9_3424.jpg
Inhil, Riau24.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dapat lebih proaktif, dalam mencari sumber dana bagi pembangunan pasar terapung yang saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan, Minggu 10 Desember 2017.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru