riau24 Ekonomi Indonesia Sebenarnya Seperti Apa?
Senin, 11 Desember 2017

Ekonomi Indonesia Sebenarnya Seperti Apa?

0
Darmin Nasution
Ekonomi Indonesia Sebenarnya Seperti Apa?
Jakarta, Riau24.com -Untuk memahami deregulasi dan prospek ekonomi Indonesia ke depan, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Sebetulnya apa yang kita hadapi sekarang di perekonomian adalah gabungan dari dinamika global dengan apa yang kita bangun paling tidak selama beberapa belas tahun terakhir, setelah krisis Asia tahun 1998.

Sebetulnya boleh dikatakan, ekonomi kita sudah mulai pulih dari dampak krisis 1998 pada 2004-2005. Saya ingat waktu itu, saya masih menjabat sebagai Dirjen Pajak pada awal 2006. Kala itu kemudian terjadi krisis keuangan di Amerika Serikat (AS) tahun 2007 dan dampaknya pada perekonomian kita baru muncul pada 2008.

Kejadian tersebut sebetulnya pengaruhnya cukup dalam pada perekonomian Amerika Serikat. Dan semangat untuk melakukan reformasi struktural itu juga tinggi.

Jika kita masih ingat, tahun itu dan beberapa tahun sesudahnya, ada banyak demo-demo bahkan orang menginap di Wall Street untuk memprotes gejolak yang kemudian dikaitkan dengan sektor keuangan yang sudah  bergerak terlalu jauh.

Di sana sendiri memang cukup kuat pandangan bahwa sektor keuangan --yang berkembang dengan berbagai instrumen dan derivatifnya-- melahirkan ketimpangan yang boleh dikatakan luar biasa.

Menariknya, Amerika Serikat kemudian mampu mencari jalan keluar dengan kebijakan quantitative easing  (pelonggaran moneter). Implikasi dari kebijakan itu adalah pemerintah Amerika kemudian mengeluarkan likuiditas besar-besaran untuk membeli berbagai aset di dalam perekonomiannya untuk melakukan penyelamatan.

Tidak lumrah

Sebetulnya itu langkah yang tidak lumrah di dalam khasanah ekonomi dan keuangan karena tingkat suku bunga kemudian didorong mendekati nol. Nah, sebagai hasilnya, pasokan dolar AS meningkat secara tajam.

Ibarat air bah, dia mencari tempat-tempat yang lebih rendah untuk mengalir. Artinya, dia mencari tempat investasi yang memberikan imbal hasil yang relatif menarik dan itu tempatnya, pada umumnya, di negara-negara berkembang.

Saya ingat periode itu, karena waktu itu saya adalah Gubernur Bank Indonesia (BI). Yang namanya dana itu bergelombang-gelombang datang dan mendorong rupiah menjadi kuat sekali bahkan pernah mencapai Rp 8.500 per dolar AS.

Kala itu, kita bersama-sama Menteri Keuangan sebetulnya sudah menyadari bahwa ini enggak boleh terlalu jauh, karena pada saatnya dia pergi, kita akan menghadapi masalah lagi. Berkah harga komoditas sudah tidak ada lagi. Harga-harga komoditas sekarang turun, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM).

Lalu barulah kita sadar bahwa kita tidak membangun industri manufaktur. Nah, sayangnya memang pada waktu itu, pemerintah juga cukup menikmati gelombang masuknya dolar AS. Karena begitu dolar AS masuk, dia mau tidak mau ditukar ke rupiah dan pasokan rupiah juga meningkat dengan cepat.

Imbasnya, kredit perbankan pertumbuhannya setahun bisa 40 persen. Itu luar biasa sekali. Sayangnya saat itu tidak tercapai kesepakatan kalau arus masuk dolar ini harus agak ditahan karena kita juga menerbitkan surat utang yang memerlukan demand (permintaan).

Nah, dalam periode yang sama terjadi pula siklus naik, siklus meningkat dari harga komoditi hasil sumber daya alam (SDA). Bersamaan juga dengan bangkitnya ekonomi Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga permintaan terhadap hasil-hasil SDA semakin meningkat. Dan boleh dikatakan itu suatu super siklus dalam konteks harga dan permintaan dari hasil-hasil SDA.

Industri manufaktur tidak didorong

Sebetulnya kalau kita boleh mengulang sejarah, periode itu semestinya dimanfaatkan untuk mendorong lahirnya industri manufaktur. Nah, kenapa itu tidak terjadi?

Karena pertumbuhan ekonomi kita lumayan tinggi pada waktu itu, sudah di atas 6 persen. Dan harga komoditi yang terus meroket membuat neraca pembayaran, transaksi berjalan surplus. Jadi ideal sekali memang terlihat bahwa pertumbuhan yang relatif tinggi dibarengi dengan transaksi berjalan yang surplus. Sehingga ya apalagi kurangnya? Kira-kira begitu.

Jadi tidak cukup lagi motivasi untuk mendorong lahirnya sektor industri manufaktur. Bukan berarti tidak lahir, tapi tidak berkembang. Ada, tetapi sektor yang memanfaatkan permintaan dalam negeri. Jadi kalau dilihat investasi di sektor industri pada waktu itu--apakah investasi dari luar ataukah dari dalam negeri--diarahkan ke pasar dalam negeri.

Walaupun begitu, transaksi berjalan tetap positif. Tentu hal ini tidak bisa berlangsung terus menerus begitu. Siklus itu akhirnya mulai terganggu dan terus menurun dimulai dengan pindahnya krisis ke Eropa. Kita melihat bahwa Uni Eropa sempat terancam pecah karena ada persoalan internal. Tapi kemudian memang tekanan krisis pindah ke sana.

Saya ingat siklus naik itu mulai berbalik menjadi siklus turun, di sektor komoditi SDA, sejak krisis Yunani terjadi. Itu terjadi pada kuartal IV 2011. Sejak itu, sampai sekarang yang kita hadapi adalah siklus turun dari sektor SDA.

Apa langkah pemerintah?

Nah, kira-kira dengan latar belakang seperti itu. Pada waktu pemerintahan baru naik, apa yang dihadapi sebetulnya adalah kita tidak memiliki sektor industri yang cukup untuk digerakkan, sementara sektor penghasil  SDA merosot seiring dengan penurunan harga yang berlaku sampai hari ini dan bahkan sampai tahun depan.

Dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, apa yang dilakukan pemerintah?

Semua menyadari perlambatan ekonomi kemudian terjadi di dalam negeri dan perlambatan itu sudah mulai terlihat sejak 2012.

Secara global, yang pertama-tama sebetulnya mungkin begini penjelasannya. Untuk menjawab situasi demikian, di ranking pertama yang harus dilakukan adalah mendorong ekspor. Sayangnya, tidak ada yang bisa didorong karena hasil sumber daya alam yang diandalkan sedang merosot.

Industrinya tidak cukup kuat, tidak cukup basis untuk itu. Ya, sehingga pilihan sudah tinggal dua lagi urutannya. Pertama, investasi terutama mengundang investor dari luar. Kedua, pengeluaran pemerintah.

Diakui atau tidak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita kemudian didesain sangat optimis karena semangat untuk mendorong kegiatan ekonomi itu kembali melalui belanja barang pemerintah.

Sedangkan dalam hal investasi, disadari bahwa dunia memang sedang tidak begitu berminat untuk melakukan investasi.

Satu-satunya cara adalah mencoba menawarkan infrastruktur yang kemudian ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan atau bahkan negara-negara lain. Jadi bukan mekanisme pasar yang normal yang ditempuh.

Menawarkan pembangkit listrik 35.000 MW, misalnya. Kita mengundang investor dari China, dari Jepang dan dari Timur Tengah. Juga menawarkan pembangunan pelabuhan dan kereta api. Ingatkan tentang rencana pembangunan kereta api cepat, termasuk kereta api ringan?

Intinya adalah mengundang dana masuk. Itu bisa terjadi, tapi tidak bisa cepat. Investasi ratusan juta dolar AS untuk satu investasi, pasti memerlukan waktu bahkan meminta berbagai kemudahan. Baru investornya tertarik.

Jika kita ingat, harapan terhadap peranan pengeluaran pemerintah itu cukup tinggi. Bukan hanya terlihat dari target APBN yang cukup ambisius, tetapi pada waktu kuartal II 2015, ada suatu harapan bahwa dana akan keluar pada akhir kuartal III 2015.

Ya, jangan anggap langsung keluar pada kuartal II juga. Saya rasanya sudah mulai bergabung di pemerintahan pada waktu itu, pada Agustus-September 2015.



Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_fbdat_3388.jpg
Inhil, Riau24.com - APBD 2018 sudah disahkan sebesar Rp1,8 triliun, jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Inhil di tahun 2017 sebesar Rp1,9 triliun, maka terjadi penurunan pada Pendapatan Daerah sebesar Rp95 miliar atau minus 4.94 persen.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru