riau24 Politik Pemberantasan Korupsi
Senin, 18 Desember 2017

Politik Pemberantasan Korupsi

0
Margarito Kamis, Doktor Tata Negara & Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate. (Foto: Koran SINDO)
Politik Pemberantasan Korupsi
Riau24.com - KOMISIONER Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang baru telah bekerja. Tidak seperti biasanya, mereka, entah apa pertimbangannya, memulainya dengan bertukar pikiran antarsesama organ yang memiliki kewenangan memberantas korupsi. Bahkan, entah apa pertimbangannya pula, mereka juga bertukar pikiran dengan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Apakah semua itu merupakan refleksi arah, gairah, dan suasana baru dari komisioner baru di medan pemberantasan korupsi? Hanya merekalah yang tahu. Apakah kenyataan itu juga merupakan refleksi kesadaran betapa korupsi tidak dapat dihadapi oleh KPK semata? Mungkin hanya mereka pulalah yang tahu. Satu hal, sejarah korupsi adalah sejarah tentang relasi kekuasaan politik dan ekonomi yang diselewengkan. 

Determinasi Politik
Gagalnya pembahasan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap karena berbagai sebab politik, berantakannya penyidikan beberapa dugaan tindak pidana korupsi pada masa Pak Suprapto sebagai jaksa agung, lumpuhnya implementasi gagasan pembenahan birokrasi pada masa pemerintahan Bung Karno, serta rapuhnya pemberantasan korupsi pada pemerintahan Pak Harto; semua itu jelas. Semuanya memastikan satu hal: hasrat dan lingkungan politik menjadi faktor determinan gagalnya usaha pemberantasan korupsi.

Nalarnya, kesungguhan politik pemberantasan korupsi harus dikristalkan menjadi hasrat bangsa. Hasrat ini tampaknya mengkristal di tengah gelombang reformasi, dan hebatnya membuahkan terbentuknya KPK. Karena berinduk pada hasrat itu, KPK dibuat istimewa dalam lalu lintas kewenangan dan hubungan antarorgan pemberantasan korupsi.

Heboh, heboh, dan heboh menjadi, kalau bukan ciri, kondisi sine quo non setiap kali satu kasus korupsi diungkap KPK. Gegap gempita, untuk tak mengatakan gaduh, selalu begitu, mengiringi setiap satu atau beberapa kasus korupsi diungkap KPK. Gegap gempita itu sedemikian hebatnya, mengerdilkan sistem hukum yang mengakui hak setiap orang mendudukan hukum atas kasus yang menimpa dirinya. Gegap gempita itu menghasilkan stereotipe sosiologis yang mengerikan. Orang yang diduga sebagai pelaku, betapapun belum jelas hukumnya, serta-merta distereotipekan sebagai koruptor. Yang ada di seberang penilaian itu, segera terstereotipe sebagai koruptor menyerang balik, dan lainnya, yang sama mengerikannya dengan fitnah. 

Cara itu mungkin dianggap ampuh. Kenyataannya, dari waktu ke waktu laporan kepada KPK tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, tak menemukan titik turun. Fakta menunjukkan sebaliknya. Korupsi terus meningkat dan menggila. Menariknya, fakta itu ternalar sedemikian rupa sehingga menghasilkan spektrum, KPK muncul sebagai satu-satunya organ andal, tanpa kekurangan, dan terus bergerak maju, tampak melampaui hasrat awalnya. Sayangnya, perlahan tapi pasti, sebagian orang tersangka, mulai mengenali kelemahan kerja penyidikan KPK. 

Ketidakcukupan hukum, karena tak cukup bukti awal, dan keliru dalam prosedur penyidikan menjadi rangsangan koreksi atas penyidikan beberapa kasus di KPK. Sebagian berhasil, dan sebagian gagal. Tapi poinnya, menarik. Gegap gempita itu akhirnya terlabeli, yang cukup beralasan, beraroma propaganda.         

Arahnya   
Propaganda tak mungkin tak mengecoh, memiliki batas memukau, berhasil pada suatu waktu, tetapi akan gagal pada waktu yang lain. Semakin sering digunakan, semakin sering pula memperlihatkan kelemahannya. Kala kelemahannya semakin sering dikenali, keandalan propaganda akan merosot. Propaganda, betapapun dapat dijadikan amunisi utama dalam politik pemberantasan korupsi dan tentu dibutuhkan, jelas tak cukup.

Birokrasi, suka atau tidak, karena eksistensinya berada di jantung urusan kehidupan nasional, terutama politik, hukum dan ekonomi, harus dibenahi. Intensitas usaha meningkatkan derajat akuntabilitas setiap aspek teknis di dalamnya, pantas digelorakan. Evaluasi performa birokrasi, tak mungkin dikualifikasi sebagai kerja mengada-ada. Usaha ini, karena sifat dan tujuannya, harus dinilai sebagai langkah nonhukum pidana, penting, dalam medan pertempuran melawan korupsi. 

Gelora ini, mau atau tidak, harus dipertimbangkan sebagai trek tambahan dalam medan pemberantasan korupsi. Langkah-langkah pembaruan tatanan tata laksana birokrasi, mutlak digencarkan. Konsekuensinya aparatur nonhukum pidana, terasa masuk akal diberi tanggung jawab, strategis, dalam medan ini.



Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_nfrwg_3427.jpg
Inhil, Riau24.com - Bupati Inhil HM Wardan terus melakukan peninjauan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di lapangan, guna memastikan pengerjaannya berjalan dengan baik.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru