riau24 Politisi Muda, Korupsi dan Pembiayaan Parpol
Rabu, 13 Desember 2017

Politisi Muda, Korupsi dan Pembiayaan Parpol

0
Politisi Muda, Korupsi dan Pembiayaan Parpol

Riau24.com - ANGKA 13 adalah angka yang sering diasosiasikan dengan kesialan dan pada 13 Januari 2016 PDIP mengalami kesialan. Salah satu anggota DPR RI 2014-2019 dari partai politik (parpol) berlambang banteng bermoncong putih ini dicokok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seorang politisi perempuan muda harus rela dibawa ke Kuningan karena tertangkap tangan menerima sejumlah uang suap untuk proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 Undang­-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke­-1 KUHP disangkakan sebagai aturan hukum yang telah dilanggar. Sebagai sanksi, PDIP telah memecatnya dan tentu segera menyiapkan pengganti antarwaktu untuk mengisi kekosongan kursi PDIP di DPR RI.

Ironis. Kasus serupa yang menimpa beberapa anggota DPR RI sebelumnya tidak menjadi pembelajaran bagi anggota Dewan yang lain untuk tidak korupsi. Lebih parah, politisi muda yang digadang­-gadang bisa menjadi motor praktik berpolitik yang bersih ternyata tidak steril dari godaan korupsi, yang menurut Indriyanto Seno Adji dapat dimasukkan dalam kriteria pelanggaran HAM berat dan termasuk dalam gross violation of human rights sebagaimana terdapat di dalam doktrin International Covenant Economic and Social Right. Kenapa perilaku koruptif ini terus berulang di DPR RI, sementara menurut sebuah pepatah, hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama dua kali?

Pembiayaan Parpol oleh Negara
Undang­-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 telah mengatur sumber keuangan partai politik, yaitu (1) iuran anggota partai politik bersangkutan, (2) sumbangan yang sah menurut hukum, (3) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Faktanya, partai politik tetap mengalami kesulitan mencari sumber pendanaan. Bekerja sama dengan KOPEL Makassar, Kemitraan telah melakukan sebuah kajian pada 2013 tentang pembiayaan partai politik dengan mengambil kasus tiga partai besar yakni Golkar, PAN, dan PPP di Sulawesi Selatan. Temuan riset menunjukkan bahwa pemasukan partai jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran partai. Biaya operasional yang dikeluarkan partai dua kali lipat dari pemasukan misalnya pengeluaran PPP sebanyak Rp8 miliar, PAN Rp4 miliar, dan Golkar Rp15 miliar. Sementara pemasukannya untuk PPP hanya Rp1,5 miliar, PAN Rp1,4 miliar, dan Golkar Rp3,8 miliar.


Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_sde4m_3406.jpg
Inhil, Riau24.com - Puluhan pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) dan Dewan Pimpinan Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Pulau Burung berikrar untuk senantiasa berupaya mencapai tujuan dan mematuhi peraturan organisasi yang berlaku.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru