riau24 Dilema Transportasi Online
Kamis, 14 Desember 2017

Opini

Dilema Transportasi Online

0
Dilema Transportasi Online

Untuk kali kedua protes besar-besaran terjadi dan menjadi perhatian publik terkait dengan transaksi online di bidang transportasi. Pertama, pada Desember 2015, protes dilakukan oleh para pengemudi Go-Jek dan GrabBike. Ketika itu Menteri Perhubungan (Menhub) Ignatius Jonan menerbitkan aturan yang melarang Go-Jek, GrabBike, dan angkutan berbasis aplikasi lain beroperasi. Tapi tak sampai 24 jam, larangan itu langsung dianulir oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebetulnya larangan itu bukan tanpa dasar. Memang ada peraturan perundangan yang membatasi kendaraan pribadi tidak boleh dijadikan transportasi umum. Tetapi kemudian Presiden Jokowi memerintahkan agar aturan itu dicabut mengingat kebutuhan masyarakat yang tinggi.

Kedua, terjadi Senin, 14 Maret 2016, ketika Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) berdemonstrasi mempermasalahkan legalitas taksi berbasis aplikasi, yaitu Uber dan GrabCar. Para pendemo membubarkan diri ketika ada rencana pemerintah untuk memblokir aplikasi yang digunakan taksi berpelat hitam itu.

Para pendemo mengungkapkan, bahwa beroperasinya taksi berbasis aplikasi telah berimbas pada pendapatan taksi non-aplikasi. Terdapat 170.000 sopir angkutan umum di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang terimbas taksi online.

Menanggapi dua protes itu, sikap pemerintah berbeda dan sangat bertolak belakang. Meski sesungguhnya persoalannya sama, seputar penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk layanan pemesanan jasa angkutan.

Yang pertama digunakan oleh kendaraan roda dua (Go-Jek dan GrabBike),dengan keputusan menganulir larangan beroperasinya Go-Jek dan GrabBike. Sedangkan yang kedua penggunaan aplikasi online untuk roda empat (Uber dan GrabCar), yang dilayangkan Menhub Ignatius Jonan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Dalam suratnya Menhub menyampaikan permintaan agar aplikasi Uber dan GrabCar dilarang, dan pemerintah berencana memblokir aplikasi Uber dan GrabCar.
Logika umum yang berkembang, mestinya pemerintah harus bersikap sama, karena baik itu Go-Jek dan GrabBike maupun Uber dan GrabCar, menggunakan aplikasi berbasis online. Sehingga terlihat sekali ada kerancuan cara berpikir dalam dua sikap ini, padahal persoalannya sama dan sebangun.

Tulisan berikut tentu tidak hendak mempertanyakan terhadap sikap pemerintah yang berbeda itu, tetapi lebih pada mengajak berpikir terhadap masa depan penggunaan berbagai aplikasi berbasis online atau transaksi online.

Hal ini menjadi sangat penting, karena sebuah keniscayaan, bahwa masa depan adalah era di mana berbagai aplikasi dari penggunaan TIK dalam bentuk transaksi online atau elektronik, tidak terhindarkan, dan berkembang memenuhi keinginan masyarakat. Jangan sampai ke depan terjadi protes serupa dari para pemilik gerai di berbagai pusat perbelanjaan, terhadap sepinya pembeli yang datang ke gerai, sehingga menyebabkan omzet mereka turun.


Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_e3zes_3426.jpg
Inhil, Riau24.com - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengikuti prosesi pelepasan pawai ta'aruf sebagai awal dimulainya  serangkaian kegiatan dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke - 36 Provinsi Riau di Kota Dumai, Minggu 10 Desember 2017.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru