riau24 Wacana Tax Amnesty Yang Perlu Dikaji Ulang
Jumat, 15 Desember 2017

Opini

Wacana Tax Amnesty Yang Perlu Dikaji Ulang

0
Ilustrasi
Wacana Tax Amnesty Yang Perlu Dikaji Ulang

Jakarta, Riau24.com - BEBERAPA minggu terakhir, isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) kembali memanas. Karena panasnya, dunia internasional pun mulai menaruh perhatian pada isu ini. Sebagai contoh, pada 9 April lalu majalah terkemuka di dunia The Economist ikut membahas wacana RUU Tax Amnesty. RUU Tax Amnesty memang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, bahkan RUU ini termasuk salah satu agenda utama yang harus dibahas dan diselesaikan tahun ini.

Pembahasan RUU Tax Amnesty memang sudah sangat berlarut-larut. Meski demikian, tampaknya akhir bulan ini RUU Tax Amnesty akan disahkan. Dalam beberapa minggu ke depan, DPR dan pemerintah akan menggodok RUU secara intensif. Jika tidak ada halangan, besar kemungkinan RUU Tax Amnesty akan segera lahir karena memang mayoritas fraksi di DPR telah satu suara. Hanya Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS yang meminta pengesahan RUU ditunda.

Defisit, Shortfall, dan Repatriasi Modal

Tak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin ada wacana RUU Tax Amnesty jika tidak ada penyebabnya. Dalam jangka pendek, setidaknya ada dua faktor pendorong (push factors) pemerintah mendesak pengesahan RUU Tax Amnesty.

Pertama, ancaman defisit anggaran yang semakin lebar. Berdasarkan undang-undang (UU) Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, batas kumulatif maksimal defisit anggaran pemerintah (pusat dan daerah) sebesar 3% dari total pendapatan domestik bruto (PDB).

Awalnya asumsi defisit anggaran pemerintah pada APBN 2016 tercatat hanya sebesar 2,1% terhadap PDB. Kemudian, menteri keuangan belakangan mengakui angka ini akan melebar ke level 2,5% atau setara dengan penambahan defisit sebesar Rp40 triliun. Angka ini dapat lebih besar lagi jika target penerimaan negara, khususnya dari sisi penerimaan pajak dan migas meleset jauh.

Kedua, ancaman terjadinya shortfall penerimaan negara. Shortfall adalah kondisi di mana realisasi penerimaan negara jauh di bawah target. Isu shortfall sudah terjadi sejak tahun lalu, namun bak keledai dungu yang jatuh di lubang yang sama, isu ini kembali muncul. Lebih ironis, argumen pemerintah terkait penyebab shortfall masih sama seperti tahun lalu, yaitu penerimaan pajak yang tidak mencapai target dan kedua penerimaan migas yang anjlok lantaran harga minyak dunia sangat rendah.

Sebenarnya pangkal dari kedua masalah tersebut adalah asumsi-asumsi APBN yang terlampau optimistis (overoptimistic). Sudah dua tahun terakhir asumsi-asumsi yang ditetapkan pemerintah dalam APBN (khususnya dari sisi penerimaan) terlalu berlebihan, bahkan terkesan tak masuk akal. Contohnya, bagaimana mungkin pemerintah menargetkan lonjakan penerimaan pajak saat perekonomian sedang melambat?

Selain itu, pemerintah juga kurang hati-hati dalam mengantisipasi dampak eksternal, seperti anjloknya harga minyak dunia terhadap kesehatan fiskal. Andai saja pemerintah lebih realistis dalam menyusun berbagai asumsi APBN, niscaya ancaman defisit anggaran dan shortfall tidak akan selebar saat ini.

Selain itu, pemerintah berpendapat kebijakan tax amnesty dapat mengundang triliunan uang para warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri kembali ke dalam negeri (repatriasi modal). Masih menurut pemerintah, kebijakan ini akan menambah akumulasi modal yang berakibat pada meningkatnya basis pajak (tax base) di Indonesia. Alhasil, dalam jangka menengah-panjang kebijakan tersebut dapat menopang peningkatan penerimaan dan rasio pajak (tax ratio).
Bak gayung bersambut argumen repatriasi modal menjadi masuk akal setelah terbongkarnya kasus Panama Papers. Bocoran dokumen menunjukkan ribuan nama wajib pajak Indonesia yang terlibat, baik badan (perusahaan) atau pun perseorangan.


Bagikan :
Sumber:
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_e3zes_3426.jpg
Inhil, Riau24.com - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengikuti prosesi pelepasan pawai ta'aruf sebagai awal dimulainya  serangkaian kegiatan dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke - 36 Provinsi Riau di Kota Dumai, Minggu 10 Desember 2017.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru