riau24 Khitah Ekonomi Kerakyatan NU
Jumat, 15 Desember 2017

Opini

Khitah Ekonomi Kerakyatan NU

0
Khitah Ekonomi Kerakyatan NU

Jakarta, Riau24.com - NAHDLATUL Ulama (NU) sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan didirikan tentu saja bukan bertujuan hanya untuk semata-mata menyebarkan nilai-nilai keagamaan yang ramah ala ahlussunnah wal jama ahlussunnah wal jamaah, namun lebih dari yang tidak kalah penting adalah dari itu, NU sesungguhnya dilahirkan dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan. Penguatan ekonomi kerakyatan adalah isu penting yang menjadi tonggak berdirinya NU. Adanya Nahdlatut Tujjar atau semacam serikat pedagang yang menjadi cikal bakal berdirinya NU adalah bukti nyata bahwa isu ekonomi tidak bisa dipandang sebelah mata.

Komitmen NU untuk memajukan ekonomi kerakyatan bisa kita temukan dalam Statute NU fatsal 3: "mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan, dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh sjara”mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan, dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh sjara.

Mengenai salah satu tujuan diberdirikannya NU yang berkonsentrasi untuk memberikan perhatian kepada ekonomi kerakyatan tersebut tercantum dalam ekonomi kerakyatan ala NU tentu saja menyangkut banyak bidang, seperti perdagangan, penyediaan barang dan jasa, dan tentu saja pertanian dan yang terakhir tentu saja kelautan. Khusus untuk sektor dua ekonomi yang terakhir, yakni tentang pertanian dan juga kelautan, perhatian NU tidak main-main. Sebab kita tahu bahwa sektor pertanian dan kelautan ini merupakan sektor dominan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan Nahdliyin.

Perhatian ke Sektor Pertanian
Sebelumnya pada tahun lalu saya pernah menulis di salah satu media nasional mengenai kondisi pertanian kita yang masih tertinggal. Pada tahun 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa pada tahun 2013 45% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, di urutan kedua menyusul sektor industri dengan porsi 23,5% dan sisanya tersebar di pelbagai sektor di luar dua sektor mainstream tersebut.

Dengan kenyataan seperti itu, tidak mengherankan NU memberikan perhatian dengan porsi yang sangat besar terhadap sektor pertanian, baik pada tingkat mikro maupun makro. Perhatian terhadap sektor pertanian itu dibuktikan dengan rekomendasi muktamar 32 di Makassar 2010 yang memerintahkan kepada PBNU untuk melakukan serangkaian advokasi dan mendesak pemerintah untuk menciptakan keadilan ekonomi terutama pada sektor pertanian.

Adalah merupakan sebuah ironi bahwa dengan penduduk yang sebagian besar memilih pertanian sebagai ladang mata pencarian, hari ini kita masih mengimpor pelbagai bahan pokok makanan. Pada keadaan yang demikian, sesungguhnya yang menjadi korban utama atas kebijakan impor bahan pangan adalah rakyat kecil yang berprofesi petani tersebut.


Bagikan :
Sumber:
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_e3zes_3426.jpg
Inhil, Riau24.com - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengikuti prosesi pelepasan pawai ta'aruf sebagai awal dimulainya  serangkaian kegiatan dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke - 36 Provinsi Riau di Kota Dumai, Minggu 10 Desember 2017.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru