riau24 Kezaliman Penguasa dan Utilitarianisme
Minggu, 17 Desember 2017

Opini

Kezaliman Penguasa dan Utilitarianisme

0
Kezaliman Penguasa dan Utilitarianisme
SETELAH penggusuran penghuni bantaran sungai Kampung Pulo, Jakarta, kita juga pernah dikejutkan dengan peresmian waduk Jatigede, Sumedang, di mana proyek raksasa ini menenggelamkan belasan desa. Kedua peristiwa ini menyedot perhatian karena terkait dengan Ahok dan Jokowi. 

Tak seperti di Jawa Barat, Jakarta bergolak akibat bentrokan antara satuan keamanan dan warga yang menghuni di pinggiran sungai. Keterlibatan tokoh lokal, Sandyawan Sumardi dan Habib Soleh, melawan penguasa menambah marak api pertikaian. Melihat kenyataan ini, sudah saatnya semua pihak memikirkan kembali kehendak untuk maju dan kebahagiaan yang hendak dicapai. 

Namun perlahan tapi pasti, kasus di atas meruap bersama peristiwa lain yang tak kalah miris, dari bom Sarinah hingga tragedi pengusiran anggota Gabungan Fajar Nusantara dari Mempawah, Kalimantan. Betapapun antara satu kasus dengan kasus lain tak berhubungan, ada pertanyaan etik yang bisa diajukan, apakah boleh mengorbankan segelintir untuk kebahagiaan atau kepentingan orang banyak? 

Pelaku bom bunuh diri akan dicopot kewarganegaraannya, anggota Gafatar dibiarkan terusir dan penghuni Kampung Pulo diusir. Sekilas, pengusiran segelintir korban untuk kenyamanan dan rasa aman khalayak benar secara etika utilitarian. Betulkah? 

Pertanyaan di atas makin penting untuk dibahas ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat mengumpat dengan mengatakan bahwa ia bisa membunuh 2.000 warga Kampung Pulo untuk menyelamatkan 10 juta warga Jakarta. Tak pelak, kata-kata kasar tersebut memantik kegusaran. 

Orang ramai tidak lagi menyimak sikap Ahok, tetapi menohok kekasarannya yang dianggap melampaui batas. Tiba-tiba, kata "membunuh" dianggap ucapan yang tak pantas diungkap oleh pemimpin, betapa lema (kata) ini bisa bermakna kiasan. Padahal, kita harus mafhum bahwa mantan Bupati Belitung ini dikenal suka menghamburkan kata-kata kasar. 

Etika   
Secara filosofis, perbuatan baik itu dilihat dari niat (intention) dan akibat (consequence). Menurut Immanuel Kant, filsuf Jerman, secara deontologis orang itu dianggap baik ketika melompat ke sungai dengan niat untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, meskipun akhirnya yang bersangkutan tidak bisa mengangkat korban karena ternyata tak bisa berenang. 

Tak pelak, ide Kant ini dianggap tak sepenuhnya mutlak. Karena, niat baik tak cukup jika pelaku menjadi korban dari kehendak mulia. 

Sementara, John Stuart Mill sebagai tokoh utilitarianisme melihat perbuatan itu baik, dilihat dari akibat yang ditimbulkan secara sosial maupun politik. Sikap pragmatis ini tentu saja menjadi pilihan orang ramai karena kebanyakan mereka bertindak atas dasar keinginan untuk mendapatkan keuntungan. 

Lebih jauh, Mill dalam On Liberty menegaskan bahwa tindakan yang menyebabkan kebahagiaan untuk sebagian besar orang adalah dibenarkan, meskipun pada gilirannya ada segelintir yang dikorbankan. Di sini kebebasan individu dijamin dan negara bisa mengekang apabila tindakan mereka membahayakan orang lain. 

Atas dasar inilah apa yang dilakukan Ahok bisa dibenarkan secara utilitarian, yaitu "mengusir" segelintir warga kampung Pulo untuk menyelamatkan jutaan warga Jakarta dari bencana banjir. Hanya, adalah sikap penguasa ini konsisten, mengingat ada kritik bahwa kebanyakan korban adalah kaum Marhaen, seperti mereka yang melakukan hal serupa luput dari tindakan keras tersebut disebabkan kedudukannya yang kuat. 

Hanya, pernyataan "membunuh" tak elok diungkapkan mengingat kata ini betapapun mempunyai makna konotatif akan menimbulkan prasangka bahwa orang nomor satu itu kejam. Proses mediasi yang dilakukan sebelum pembongkaran dan penyediaan rumah susun bagi warga yang diusir pun tidak bermakna karena ditelan sentimen dan citra kepongahan sang penguasa. 

Pada waktu yang sama, kaum Marhaen tidak bisa seenaknya menggunakan lahan publik untuk tempat tinggal, apalagi mengklaim tanah yang bermasalah. Siapa pun pelaku kesalahan wajib diingatkan dan bisa dibui jika berdegil. Meja hijau adalah tempat terakhir untuk menegakkan keadilan. 

Lalu, bagaimana dengan kasus-kasus lain seperti perusahaan Merah Putih di Rembang yang akan mengeksploitasi kawasan subur itu untuk mengeruk bahan baku semen? Di sini kesenangan bukan hanya tentang kecipratan keuntungan yang diraup warga sekitar berupa peluang pekerjaan dan ekonomi lokal, namun kerusakan jangka panjang yang menjadikan lingkungan tak ubahnya tanah mati. 

Tentu saja drama penggusuran rumah warga di Luar Batang, Jakarta, begitu memilukan. Dengan mengerahkan ribuan aparat dari pelbagai kesatuan, penguasa menggunakan kekerasan atas nama penertiban, yang sejatinya mencerminkan kegagalan pemerintah berkomunikasi dengan warganya.

Bagikan :
Sumber:
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_nfrwg_3427.jpg
Inhil, Riau24.com - Bupati Inhil HM Wardan terus melakukan peninjauan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di lapangan, guna memastikan pengerjaannya berjalan dengan baik.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru