riau24 Memulihkan Kewibawaan Negara
Kamis, 14 Desember 2017

Opini

Memulihkan Kewibawaan Negara

0
Memulihkan Kewibawaan Negara
SETELAH diketahui sarat praktik koruptif dan melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, teranyar proyek reklamasi Teluk Jakarta menampakkan tabiat utuhnya: melemahkan kewibawaan negara. Pemerintahan Jokowi-JK di dalam visi misinya, "Jalan Perubahan untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian" (Mei, 2014), telah berhasil mendeteksi perihal merosotnya wibawa negara sebagai satu dari tiga persoalan pokok bangsa. Ada lima kondisi yang menyebabkan menurunnya wibawa negara.

Pertama, ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga. Kedua, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah. Ketiga, membiarkan pelanggaran HAM. Keempat, lemah dalam penegakan hukum. Kelima, tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Gejala kelimanya semakin terasa pada tahapan stadium lanjut polemik reklamasi di Teluk Jakarta.

Abai  
Reklamasi 17 pulau baru maupun tanggul raksasa di depan Teluk Jakarta bukanlah solusi mengatasi banjir dan kemiskinan bagi warga Ibu Kota. Sebaliknya, proyek ini berpotensi memperluas area genangan banjir Jakarta hingga 31.000 hektare pada 2100 (KKP, 2015).

Tidak cukup banjir, dua proyek ini bahkan berpeluang menggerus Pulau Onrust dan pulau-pulau lain di sebelah barat Teluk Jakarta. Kerusakan lingkungan dan penggusuran nelayan di luar Jakarta bahkan semakin sulit dihindari. Untuk keperluan pengurukan tanggul raksasa beserta 17 pulau barunya dibutuhkan sedikitnya 800 juta metrik ton material pasir.

Kini risikonya justru semakin besar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan hampir seluruh dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pulau-pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta tidak memasukkan kajian kebutuhan bahan urukan, ketersediaan air bersih, dan pengaruh reklamasi terhadap kegiatan vital.

Tepatlah prakarsa Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli pada 18 April 2016 bersama-sama Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), serta sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menghentikan sementara (moratorium) proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sayangnya, dua pekan setelah moratorium, kegiatan reklamasi dengan seluruh risikonya masih saja membayangi kehidupan warga.

Dari Muara Angke, Jakarta, warga nelayan dengan mudah menyaksikan masih ada kegiatan reklamasi di Pulau G. Beragam aktivitas pembangunan juga masih berlangsung di Pulau C dan D, dengan dalih ketelanjuran. Di Desa Lontar, Banten, keresahan warga bahkan berlanjut setelah melihat kapal-kapal penambang pasir masih beroperasi dengan jarak hanya 2-3 mil dari garis pantai. Dus , tersungkurnya kewibawaan negara akibat tidak dijalankannya seruan moratorium reklamasi di Jakarta akan berdampak buruk terhadap penanganan lebih dari 30 proyek reklamasi lain, di luar Ibu Kota.


Bagikan :
Sumber:
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_sde4m_3406.jpg
Inhil, Riau24.com - Puluhan pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) dan Dewan Pimpinan Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Pulau Burung berikrar untuk senantiasa berupaya mencapai tujuan dan mematuhi peraturan organisasi yang berlaku.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru