riau24 Pilgub DKI Dua Putaran
Senin, 18 Desember 2017

Opini

Pilgub DKI Dua Putaran

0
Pilgub DKI Dua Putaran
SAMPAI saat ini mayoritas kalangan ahli hukum dan penyelenggara pemilihan berpendapat, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 diselenggarakan dua putaran. Dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah ketentuan Pasal 11 (2) Undang-Undang (UU) Nomor 29/2007, yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-X/2012. Dua dasar hukum itu menegaskan kekhususan DKI Jakarta sebagai daerah istimewa yang salah satu keistimewaannya adalah menyaratkan pemenang pilgub memperoleh suara 50% lebih.

Apakah dasar hukum tersebut masih dapat dipertahankan dengan situasi pelaksanaan pilkada serentak yang pada 2020 berlaku secara nasional? Penulis berkeyakinan bahwa ketentuan tersebut sudah tidak relevan dan mestinya dipertimbangkan untuk diubah oleh pembuat UU saat ini yang sedang melakukan revisi terhadap ketentuan UU Nomor 1/2015 dan UU Nomor 8/2015 dengan beberapa alasan.

Pertama, kesepakatan nasional yang telah menjadi open legal policy saat ini menetapkan bahwa pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia dilangsungkan satu putaran. Pembuat hukum telah memilih model majority system menggantikan model plurality system dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya. Lagipula dengan model penurunan tingkat partisipasi pemilih dari waktu ke waktu dan tidak ada pengaruh signifikan antara minimal perolehan suara 30% atau 50%, dengan legitimasi kepemimpinan politik kepala daerah, semakin memperkuat argumen pilihan legal policy tersebut. Hasilnya, aturan yang menetapkan syarat minimal perolehan suara di dalam UU Pilkada dihapus.

Policy sistem ini harusnya berlaku untuk seluruh pelaksanaan pilkada tanpa kecuali. Perubahan kebijakan sistem dari majority ke plurality yang dimulai dengan pemberlakuan UU Nomor 8/2015 (Vide Pasal 107) harusnya diikuti oleh UU Nomor 29/2007. Ini bukan sekadar berbicara soal posisi dan dasar kekhususan, melainkan pada konsistensi perubahan kebijakan dari satu model sistem ke sistem lain. Di mana kebijakan tersebut (open legal policy) merupakan ratio legis (Arab: ‘illat ) dari sebuah produk hukum yang oleh MK sering dijadikan sebagai dasar penetapan konstitusionalitas sebuah norma UU.

Mengikuti prinsip yang dikenal dalam ilmu Ushul Fiqh (jurisprudensi hukum Islam), hukum itu berlaku dan berubah sesuai dengan keberadaan ‘illat -nya (al hukmu aduru ma’a ‘illatihi ). Ketika ‘illat-nya (kebijakan) berubah, sudah seharusnya ketentuan hukumnya juga berubah. ‘Illat yang menjadi dasar hukum ini adalah hukum itu sendiri sehingga dengan datangnya belakangan, ketentuan asas dari legal maxim "lex posterior derogat legi priori" patut dipertimbangkan dalam memahami situasi hukum ini.

Singkatnya, open legal policy para pembuat UU yang memilih sistem plurality untuk pilkada saat ini telah me-naskh (membatalkan) open legal policy lama yang memilih sistem majority. Perubahan kebijakan inilah yang harus dipahami secara kontekstual dan holistik oleh penyelenggara pemilihan dan juga aparat hukum lain. Khususnya, dalam melaksanakan Pilgub DKI Jakarta tahun depan yang merupakan bagian dari rangkaian pilkada serentak dengan daerah lain di Indonesia.

Konsisten dan sebagai turunan dari argumen di atas, sebagai alasan kedua, pilkada serentak dapat dimaknai tidak hanya serentak waktunya, tapi juga serentak dan seragam perangkat hukumnya. Dari aspek waktu, jika pilgub di Ibu Kota tetap mungkin dilaksanakan dua putaran, keserentakan itu menjadi tiada. Pada saat seluruh pilkada di daerah lain pada 2017 dan pada 2020 telah usai, masih ada kemungkinan akan tersisa satu lagi pilkada yang dilaksanakan terpisah yaitu pilgub putaran kedua di Ibu Kota. Di mana aspek serentaknya jika KPU DKI Jakarta masih dibebani lagi dengan satu putaran pada saat seluruh KPU lain sudah selesai menjalankan tugasnya?


Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_nfrwg_3427.jpg
Inhil, Riau24.com - Bupati Inhil HM Wardan terus melakukan peninjauan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di lapangan, guna memastikan pengerjaannya berjalan dengan baik.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru