riau24 Terowongan Penetapan Tersangka
Selasa, 19 Desember 2017

Opini

Terowongan Penetapan Tersangka

0
Terowongan Penetapan Tersangka
Jakarta, Riau24.com - ”Realitasnya, ketidaksalahan [tersangka] sering kali terdeteksi paling akurat justru sebelum maupun setelah persidangan.” (Robert J Smith, Recalibrating Constitutional Innocence Protection)

Beberapa bulan silam Mirna tewas setelah meminum kopi yang sudah dibubuhi sianida. Publik, termasuk saya, menaruh harapan besar bahwa kepolisian akan mampu mengusut kasus ini hingga tuntas dan pelaku (pelaku)nya dihukum setimpal.

Namun, sulit diingkari, perkembangan kasus kopi sianida berpotensi membawa konsekuensi tidak ringan bagi kepolisian. Pasalnya, setelah melalui tahapan-tahapan kerja yang dramatis, polisi kemudian mantap menetapkan J sebagai tersangka dan menjebloskannya ke dalam tahanan.

Namun ketika masa penahanan J semakin mendekati akhir, kejaksaan menilai berkas perkara J belum kunjung lengkap. Kemampuan memecahkan kasus kejahatan merupakan salah satu parameter kinerja kepolisian, khususnya unit reserse dan kriminal.

Apalagi terhadap kejadian-kejadian kriminalitas yang menyedot perhatian publik, polisi akan memprioritaskan penuntasan investigasi atas kasus itu. Tujuannya pertama, memenuhi kebutuhan korban dan keluarganya akan keadilan.

Kedua, menjawab ekspektasi masyarakat bahwa polisi mampu bekerja sampai selesai sehingga terbit rasa aman di khalayak luas. Ketiga, memenuhi instruksi atasan. Keempat, menghasilkan portofolio yang berkontribusi bagi pengembangan karier para personel yang menangani kasus dimaksud.

Tingginya atensi khalayak luas terhadap suatu kasus pada gilirannya bisa memunculkan kerawanan terhadap kerja polisi. Pada tataran individu personel polisi, tekanan hebat yang datang dari kasus-kasus besar berpotensi memunculkan penyimpangan berpikir (bias kognitif).

Manakala proses berpikir jalan pintas (mental shortcut ) sudah menjangkiti satu-dua penyidik, apalagi pejabat yang mengendalikan unit kerja terkait, situasi berisiko yang dapat terbentuk berikutnya adalah groupthink.

Cirinya, tindak-tanduk unit kerja tersebut menjadi serbagegabah demi mengejar tenggat waktu sekaligus memelihara momentum kepercayaan publik. Termasuk tindakan yang jauh dari kehati-hatian adalah sulitnya polisi keluar dari keyakinan intuitif bukan objektif berdasarkan bukti yang kadung terbangun bahwa orang tertentu adalah pelaku kejahatan yang mereka cari.
 
Boleh jadi dibutuhkan diskusi panjang untuk menyimpulkan apakah penetapan tersangka yang terlalu dini, apalagi disusul dengan penahanan tersangka tersebut, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Persoalan kompleks ini berkutat pada mencari keseimbangan antara dua kutub. Kutub pertama adalah kewenangan polisi untuk melakukan investigasi serta mengemban amanah masyarakat. Adapun kutub seberangnya adalah hak tersangka selaku orang yang tetap dipandang dengan praduga tak bersalah serta tidak ingin diperlakukan secara semena-mena.

Selain itu, penetapan tersangka yang dilakukan secara prematur akan memantik pertanyaan tentang pertanggungjawaban kepolisian atas pengeluaran biaya investigasi kasus.

Lebih fundamental lagi, karena penersangkaan secara keliru membuat pelaku kriminal tetap berkeliaran, maka itu berpeluang timbul kesan bahwa polisi membiarkan masyarakat dalam posisi rentan menjadi korban kejahatan kembali.

Dukungan publik yang sejatinya merupakan alasan polisi untuk menetapkan tersangka (secara prematur) seketika berbalik arah menjadi skeptisisme.

Atas dasar itu, kita mesti kembali ke adagium bahwa membebaskan seribu orang bersalah jauh lebih baik ketimbang memenjara satu orang yang tidak bersalah. Memang tidak mudah bagi kepolisian untuk bertindak-tanduk sesuai dengan tamsil tersebut, terlebih ketika polisi kadung memperlihatkan gestur sedemikian yakin akan tangkapan mereka.

Di situlah kinerja Kepolisian Federal Amerika Serikat (FBI) bisa menjadi kaca benggala. Data mutakhir FBI menunjukkan bahwa clearance rate dalam kasus-kasus pembunuhan hanya 64,1%. Padahal 50 tahun lalu, clearance rate untuk kasus serupa mencapai 90%.


Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_nfrwg_3427.jpg
Inhil, Riau24.com - Bupati Inhil HM Wardan terus melakukan peninjauan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di lapangan, guna memastikan pengerjaannya berjalan dengan baik.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru