riau24 Mencermati Temuan BPK terhadap Dugaan Korupsi Pemprov DKI Jakarta
Senin, 18 Desember 2017

Mencermati Temuan BPK terhadap Dugaan Korupsi Pemprov DKI Jakarta

0
Tikus Kantor
Mencermati Temuan BPK terhadap Dugaan Korupsi Pemprov DKI Jakarta

Oleh : DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, MM.
Komisi Kumdang MUI Pusat dan Ketua TAM-NKRI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya Lembaga Negara yang berwenang memeriksa dan menghitung kerugian keuangan Negara. Temuan BPK sebagaimana dapat dilihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHPK) dapat menjadi salah satu alat bukti permulaan yang cukup. LHPK-BPK yang menunjukkan adanya potensi dan indikasi kerugian keuangan Negara, seharusnya menjadi pintu masuk (entry point) bagi aparat penyidik Polri, Kejaksaan maupun KPK. Hal ini diperlukan guna menetapkan apakah temuan BPK itu sebagai pelanggaran administratif semata atau tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi, jenis delik yang digunakan adalah delik formil bukan materil.

Artinya, tidak harus terjadi adanya kerugian keuangan Negara (actual loos), namun adanya potensi kerugian keuangan Negara (potential loos) sudah cukup dikatakan bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi. Konsep potential loos inilah yang dianut dalam Undang-Undang  No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan adanya unsur “dapat merugikan keuangan Negara”. Tentu beda pengertian kata “dapat” (fakultatif) dengan “harus” (imperatif).  Kerugian Negara tidak dipersyaratkan sudah timbul, karena pada hakekatnya kerugian tersebut adalah akibat dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.

Jadi tanpa harus disebutkan terlebih dahulu jumlah kerugian Negara tersebut. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi upaya asset recovery harus dilakukan dengan pendekatan pelacakan (asset tracing) yang optimal. Oleh karena itu, temuan BPK harus menjadi acuan dan dasar penelusuran/pelacakan bagi aparat penyidik terhadap adanya dugaan asset yang dikorupsi.

Dalam kasus Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013, BPK mengungkapkan adanya sebanyak 70 temuan dugaan penyimpangan senilai Rp. 2,16 triliun, suatu angka yang cukup fantastis. Temuan-temuan itu berindikasi ada kerugian daerah senilai Rp. 442,37 miliar, potensi kerugian deerah senilai Rp. 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp. 3,23 miliar, administrasi senilai Rp. 469,51 juta, dan pemborosan senilai Rp. 3,04 miliar.

Permasalahan yang mendapat perhatian terkait 70 temuan dugaan penyimpangan tersebut, adalah: (1) Pengawasan dan pengendalian kerjasama pemanfaatan aset tanah seluas 30,80 hektar di Mangga Dua dengan PT DP lemah dan tidak menjamin keamanan aset Pemprov DKI.  (2) Pengadaan tanah RS SW tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp. 191,33 miliar. (3) Penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov DKI kepada PT TJ melalui inbreng tidak sesuai ketentuan. (4) Penyerahan aset inbreng Pemprov DKI berupa tanah seluas 794,830 meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah pada BUMD. (4) Kelebihan pembayaran premi asuransi kesehatan senilai Rp. 3,76 miliar.

(5) Administrasi pengelolaan dana operasional pendidikan (BOP) tidak tertib dan terdapat pengeluaran dana BOP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 3,05 miliar.  Kondisi tersebut harus menjadi perhatian ekstra aparat penegak hukum, mengingat keterangan BPK adalah sah “di mata hukum” dan menjadi alat bukti permulaan yang cukup.

Laporan Front Pembela Islam (FPI) senin kemarin, wajib untuk ditindaklanjuti oleh penyidik pada Unit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Dengan adanya Laporan tersebut, menunjukkan perhatian umat Islam terhadap dukungan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Temuan BPK tersebut memberikan sinyal kual adanya penyimpangan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur Basuki T. Purnama alias Ahok terindikasi telah melakukan penyelewengan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Dengan adanya LHPK, maka menurut hukum temuan BPK ini menjadi salah satu alat bukti yakni “Surat” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP.


Bagikan :
Sumber:
islampos.com
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Nama :
Komentar :
     
riau24_nfrwg_3427.jpg
Inhil, Riau24.com - Bupati Inhil HM Wardan terus melakukan peninjauan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan di lapangan, guna memastikan pengerjaannya berjalan dengan baik.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru