riau24 Hukum Indonesia Masih Tidak Jelas
Kamis, 14 Desember 2017

Penegakan Hukum Sejak Zaman Jokowi

Hukum Indonesia Masih Tidak Jelas

1
Hukum Indonesia Masih Tidak Jelas

Penulis: Bayu Fahmi Ramadhan (Pemenang ke-2)

Riau24.com - Penegakan hukum di zaman jokowi, sejak satu tahun belakangan ini, menurut hemat saya banyak sekali ketidak jelasan yang terjadi terhadap kenegakan hukum di negri ini.menurut hasil survei yang di lakukan oleh lembaga survei masyarakat bahwasanya tingkat kepuasan masyarakat untuk penegakan hukum satu tahun belakangan ini hanya sekitar 44,3%, dan tingkat ketidak puasan masyarakat sekitar 54,7%.

Dari hasil survei tersebut menurut hemat saya selaku mahasiswa hasil tersebut sangat pantas di dapat kan oleh pemerintahan jokowiJK, karna melihat fakta dan realita yang terjadi pada saat ini. Seperti, di angkat nya yasona lauli menjadi mentri hukum dan ham,yang jelas-jelas beliau berasal dari kader partai demokrasi indonesia perjuangan(PDI), menurut hemat saya ini akan membuat penegakan hukum menjadi tidak seimbang,karna kuat nya interpensi dari partai sehingga keputusan yg di ambil menjadi tidak sejalan lagi dengan nilai-nilai pancasila. Dan yang kedua, budi gunawan yang di angkat menjadi waka polri di saat diri nya telah di tetapkan tersangka oleh kpk dalam kasus memiliki rekening gendut,bisa kita bayangkan orang nomor dua didalam institusi polri adalah tersangka.


Dalam kasus yang sama kita bisa melihat pada tanggal 23 januari 2015 terjadinya konflik kpk dan polri, yang berujung bambang wijayanto di tangkap oleh penyidik mabes polri,dan pada tanggal 9 februari 2015 giliran abraham samad selaku pimpinan kpk yang selanjutnya di tahan oleh kapolri,dengan mengungkit-ungkit kasus lama yang tidak pernah tersentuh sebelum nya, sangat terlihat jelas sekali di sini ada unsur balas dendam yang di lakukan oleh kapolri kepada kpk, dan bisa kita bayangkan antara dua lembaga penegak hukum yang menjadi harapan masyarakat untuk bisa menciptakan keadilan,sudah sirna dan tiada.di tambah dengan di revisi nya uu kpk , yang isi nya memperlemah kekuatan kpk dalam memberantas korupsi.

Dari beberapa potret khasus di atas, apa yang di sebut di dalam uud pasal 1 ayat 3 bahwa negara indonesia adalah negara hukum,menurut saya kita tidak mencerminkan apa yg dikatakan undang-undang dasar di atas, terbukti dari lemah nya penegakan hukum dan kurangnya kejujuran dalam menjalankan hukum.

R24/mla


Bagikan :
#Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Komentar Anda

Wahyu Nurhalim
Kamis, 24 Desember 2015 14:17 wib
Mantap.
Nama :
Komentar :
     
riau24_sde4m_3406.jpg
Inhil, Riau24.com - Puluhan pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) dan Dewan Pimpinan Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Pulau Burung berikrar untuk senantiasa berupaya mencapai tujuan dan mematuhi peraturan organisasi yang berlaku.
loading...
  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru