riau24

Tak Terencana dengan Matang, Proyek Infrastruktur RI Dinilai Berkualitas Rendah

Senin, 07 Januari 2019 | 14:57 WIB
Ilustrasi  Ilustrasi

RIAU24.COM -   Bank Dunia menilai, proyek infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah. Kondisi ini terjadi karena pembangunan yang dilakukan tidak memiliki kesiapan dan tak terencana dengan matang.

Kondisi ini pula yang pada akhirnya membuat pemerintah terkendala dalam memobilisasi lebih banyak modal swasta ke dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

Penilaian itu termaktub dalam laporan bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program, yang dirilis Juni 2018 lalu.



BACA JUGA : Jokowi dan Sofyan yang Tak Kompak Soal Ibu Kota Baru, Rocky Gerung Cuma Bilang Satu Kata ini

Seperti dilansir cnnindonesia.com, Senin 7 Januari 2019, Bank Dunia menjelaskan. proyek infrastruktur di Indonesia tidak diprioritaskan berdasarkan kriteria atau seleksi yang jelas.

"Reputasi proyek di Indonesia berkualitas rendah dan tidak direncanakan dengan baik," tulis laporan Bank Dunia.

Selain itu, metode pengadaan diputuskan terlalu dini sebelum adanya analisa yang mendalam. Misalnya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), business to business (B2B), atau lewat pembiayaan publik.

Kondisi ini jauh berbeda dengan banyak negara lain, di mana pemerintah setempat mendahulukan proses studi dan analisis bertahap. Barulah kemudian diambil keputusan terkait skema pengadaan dan pembiayaan yang tepat.



BACA JUGA : Bikin Heboh, Wanita Ini Nekat Pamer Payudara di Mal Bekasi

"Di Indonesia, keputusan untuk menggunakan skema KPBU dibuat sebelum Kajian Awal Prastudi Kelayakan atau Outline Business Case (OBC) lengkap," tulis Bank Dunia.

Selain itu, analisa awal yang disediakan Badan Kontrak Pemerintah atau Government Contracting Agency (GCA), juga dinilai masih kerap tidak lengkap. Sehingga keandalannya juga ikut diragukan.

Sebelum diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), CGA dituntut menyiapkan studi pendahuluan terkait sisi hukum, teknis, ekonomi, komersial, lingkungan, dan aspek sosial dari proyek KPBU. Namun dalam praktiknya, mereka jarang melakukan hal tersebut.

Menurut Bank Dunia, ini disebabkan pemberian instruksi yang terbatas tentang format studi pendahuluan dan kendala pendanaan.

Bank Dunia menilai Bappenas masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran memadai. Sementara di satu sisi, hal ini sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasi CGA, sehingga memberikan hasil analisis terbaik untuk setiap proyek. ***

R24/wan

PenulisR24/wan


Loading...

loading...