riau24

Yuhelmi: Dukung Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemkab Bengkalis Sudah Terapkan e-Planning

Minggu, 10 Februari 2019 | 11:55 WIB
Ilustrasi/int Ilustrasi/int

RIAU24.COM -  BENGKALIS - Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yuhelmi mengatakan, untuk mendukung dan peningkatan kualitas perencanaan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bappeda telah menerapkan proses perencanaan berbasis elektronik atau e-Planning.

“Penggunaan e-Planning ini diatur telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 46/2017,”ungkap Yuhelmi beberapa waktu lalu.

Diutarakan Yuhelmi, penerapan e-Planning, juga diterapkan pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Bengkalis.



BACA JUGA : Pedagang Liar Marak di Jalan Jendral Sudirman Bengkalis

“Setiap Pokir anggota DPRD Bengkalis, akan dituangkan dalam bentuk program kegiatan dan diinput ke dalam e-Planning sampai seminggu sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dilaksanakan,"katanya lagi.

Lanjutnya, sesuai Permendagri 46 dan 98. Dalam Permendagri No 46/2017, Pasal yang mengatur tentang e-Planning ini adalah Pasal 14. Tepatnya, Pasal 14 ayat (3), yang menjelaskan, “Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada e-Planning.”

"Sedangkan Pasal 14 ayat (3), mengatur bagaimana penerapannya. Adapun bunyi Pasal 14 ayat (4) ini, yakkni. Penerapan e-Planning diatur dalam Peraturan Menteri.”ujarnya.

Selain Permendagri No 46/2017, kewajiban e-Planning ini juga tertuang dalam Permendari No 98/2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Disamping itu, Permendagri No 98/2018 diterbitkan memang untuk menindaklanuti “perintah” Pasal 14 ayat (4) Permendagri No 46/2017.

"Dalam Pasal 1 angka 3 Permendagri No 98/2018 dijelaskan, “Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, merumuskan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah berbasis daring.”ungkapnya lagi.



BACA JUGA : Tingkatkan Tertib Administrasi Kepegawaian, BKPP Akan Dilaksanakan Sumpah PNS

Sedangkan, seperti Pasal lain dalam Permendagri No 98/2018 yang mengatur tentang e-Planning ini diantaranya Pasal 12 dan Pasal 13. Pasal 12 ayat (1) ini menjelaskan, “Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah menggunakan Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.”

Kemudian, Pasal 12 ayat (2), menerangkan, “Perencanaan Berbasis Elektronik/e-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan penyusunan dokumen: a. RPJPD; b. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah; dan c. RKPD dan Renja Perangkat Daerah.(***)


R24/phi

PenulisR24/hari


Loading...

loading...