riau24

Bantah Lobi Pemerintah Indonesia Soal Pembebasan Aisyah, Fahri Hamzah dan Dahnil Anzar Minta Maaf ke Mahathir

Rabu, 13 Maret 2019 | 16:50 WIB
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak

RIAU24.COM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengatakan jika pejabat pemerintah Indonesia telah mengadakan pertemuan dengan PM Mahathir, Jaksa Malaysia, dan polisi Malaysia pada tahun lalu sebagai bagian dari upaya lobi mereka untuk membebaskan Aisyah.

Namun, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad membantah penyataan jika ada lobi Pemerintah Indonesia dalam pembebasan Siti Aisyah yang sebelumnya dinyatakan tersangka pembunuhan saudara tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.


BACA JUGA : Harus Benar-benar Waspada, di Provinsi Ini Tsunami Bisa Datang Kurang dari 5 Menit

Hal itupun ditanggapi oleh Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. Sambil mention ke akun Twitter Mahathir @chedetofficial, dia meminta maaf atas klaim yang dilakujan pemerintah Jokowi

"Tun Dr @chedetofficial maaf kan pemerintah kami yg klaim melakukan lobi terhdp pemerintah Malaysia terkait Siti Aisyah. Kami menghormati keputusan pengadilan yg menyatakan tdk ada bukti SA terlibat pembunuhan," kata Dahnil di akun Twitternya.

Hal itupun juga dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Dia pun meminta maaf soal klaim itu.


BACA JUGA : Suami Lucinta Luna Cuma Ada Empat Postingan, Netizen: Kok Enggak Ngepost Foto Nikah?

"Selamat pagi Malaysia..
Assalamualaikum Tun dan Datuk ...
Tuan2 dan Puan2 maafkan kami...," kata Fahri di akun Twitternya.

Dikutip dari viva.co.id, Rabu 13 Maret 2019, Mahathir membantah ada tekanan diplomatik dalam upaya pembebasan warga negara Indonesia bernama Siti Aisyah yang dituduh membunuh Kim Jong Nam.

Menurut dia, pembebasan Siti Aisyah dari dakwaan pembunuhan tersebut sudah sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan. Sehingga ini murni keputusan pengadilan.

PenulisR24/ibl


Loading...

loading...