riau24

Antisipasi Politik Uang, Bawaslu Bengkalis Gencar Patroli Bersama Gakumdu

Senin, 15 April 2019 | 13:26 WIB
Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU)/int Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU)/int

RIAU24.COM -  BENGKALIS - Di masa tenang pemilu 2019. Badan pengawas Pemilu bersama unsur Gabungan Pengekan Hukum Terpadu (GAKUMDU) terdiri dari Bawaslu, Polisi dan Kejaksaan melakukan operasi patroli pengawasn Politik Uang di beberapa titik di Kabupaten Bengkalis.

Patroli pengawasan Politik uang ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran masa tenang pemilu tahun 2019 jelang 17 April mendatang.

"Aturan soal politik uang di UU Pemilu tahun 2017 terbagi ke sejumlah pasal. Beberapa pasal itu diantaranya Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Kategori politik uang bukan hanya sejumlah uang namun juga janji-janji yang di sampaikan oleh peserta pemilu atau calon legislatif,"ungkap Usman Divisi penindakan Bawaslu Bengkalis, Senin 15 April 2019.



BACA JUGA : Terkait Insiden Saat Acara Road Race di Bengkalis Sebabkan Satu Meninggal, Ini Jawaban IMI

Diutarakan Usman, Patroli satgas anti politik uang juga dilakukan dengan memeriksa seluruh kendaraan yang melintas di wilayah Bengkalis. Sedangkan titik lokasi patroli meliputi Jalan Bantan senggoro, simpang lapangan tugu, pelabuhan roro, simpang kelapapati.

Kemudian untuk di wilayah daratan akan di lakukan patroli serupa ini di kecamatan Mandau pada tanggal 16 april 2019 malam hingga dini hari.

"Operasi patroli anti politik uang akan terus di laksanakan hingga tanggal 17 April dini hari, bawaslu dan unsur gakumdu telah membagi rute dan wilayah operasi yang diantaranya wilayah kepulauan dan wilayah daratan,"ungkapnya.

Lanjutnya, untuk hari pertama patroli politik uang telah berhasil menjaring 4 unit kendaraan mobil yang berisi Bahan Kampanye Caleg, mulai dari Kartu nama, Kalender, contoh surat suara.

"Bahan kampanye yang terjaring dalam kendaraan mobil caleg tersebut diamakan atau di sita oleh Bawaslu Bengkalis sebagai barang bukti. Karena kalau tidak disita dapat di khawatirkan akan di gunakan oleh caleg tersebut untuk kampanye dimasa tenang,"katanya.



BACA JUGA : Road Race IMI di Bengkalis Telan Korban Jiwa

Selain itu, ungkap Usman, kegaiatan serupa juga di lakukan oleh jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan dan Desa sebagai bentuk sosilaisasi kepada masyarakat atau pemilih.

"Kami dari bawaslu dan unsur Gakumdu juga menghimbau kepada partai politik peserta pemilu untuk tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun termasuk melalui sms, WA, instagram,  twitter, telpon dsb. Mengingat terhitung mulai tgl 14 sd 16 April 2019 adalah masa tenang. Karena tindakan itu termasuk kampanye diluar yang pelanggarannya dapat dikenakan 12 bulan penjara dan denda Rp.12 juta (Psl 492 UU no. 7/2017),"imbuhnya.***


R24/phi/hari
    

 

PenulisR24/hari


Loading...

loading...