riau24

Catat, Hitung Cepat Pemilu Baru Bisa Diumumkan 2 Jam Setelah Pemungutan Suara di indonesia Barat

Selasa, 16 April 2019 | 16:20 WIB
Hakim Ketua Konstitusi Anwar Usman (tengah) memimpin sidang putusan gugatan quick count atau hitung cepat pada Pemilu serentak 2019. Foto: int Hakim Ketua Konstitusi Anwar Usman (tengah) memimpin sidang putusan gugatan quick count atau hitung cepat pada Pemilu serentak 2019. Foto: int

RIAU24.COM -  Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu, tentang pengumuman hasil hitung cepat. MK juga memutuskan, pengumuman hasil hitung cepat baru boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah pemungutan suara di wilayah waktu Indonesia bagian barat, selesai dilaksanakan. Atau dengan kata lain, pengumumam hitung cepat baru bisa dilakukan mulai pukul 15.00 WIB.

Putusan itu dibacakan Ketua MK Anwar Usman, dalam sidang di Gedung MK, Selasa 16 April 2019.



BACA JUGA : Raih Suara Terbanyak, Tim Relawan ABS Siap Kawal Suara Hingga ke KPU

Dalam pertimbangannya MK berpendapat, ketentuan pembatasan aturan hitung cepat setelah dua jam Waktu Indonesia Barat (WIB) tidak dapat dimaknai menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai hasil pemilu.

Selain itu, MK menilai kemurnian suara pemilih di wilayah waktu lain haruslah dijaga.

Dilansir republika, sesuai pembagian wilayah di Indonesia, penyelenggaraan pemungutan suara di wilayah Waktu Indonesia Timur (WIT) lebih cepat dua jam sebelum WIB. Kemudian penyelenggaraan pemungutan suara di wilayah Waktu Indonesia Tengah (WITA) berbeda satu jam lebih lambat dari WIB.



BACA JUGA : KawalPemilu: ada Selisih 268.842 Suara, ini Perolehan Suara Sementara Jokowi-Maruf vs Prabowo-Sandi

"Kalau itu (hitung cepat) dilakukan, beberapa wilayah di Indonesia ada yang belum selesai melakukan penghitungan suara," kata majelis hakim.

Sebelumnya, gugatan itu diajukan sejumlah stasiun televisi dan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI).

Terkait hal itu, perwakilan kuasa hukum pemohon, Andi Syafrani, berpendapat, pada zaman dengan kecepatan informasi saat ini, penundaan itu justru berpotensi munculnya penyebaran berita-berita palsu.

"Empat jam adalah waktu yang sangat panjang bagi munculnya berbagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya. ***

PenulisR24/wan


Loading...

loading...