riau24

Jelang Sidang Gugatan di MK, Kubu Prabowo Temukan Bukti Baru Yang Bisa Mendiskualifikasi Jokowi

Senin, 10 Juni 2019 | 20:47 WIB
Bambang Widjojanto Bambang Widjojanto

RIAU24.COM -  Ketua Tim Hukum calon presiden no urut 02 Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menemukan bukti baru kecurangan Pilpres 2019 yang dilakukan oleh calon presiden no urut 01 Jokowi- Amin. Menurutnya bukti baru ini akan bisa mendiskualifikasi Jokowi. 



BACA JUGA : Wasekjen PAN Buat Video Prabowo Tak Akan Menang di MK, BPN Sebut Faldo Sok Ngerti Hukum

Adapun bukti baru itu dijelaskan BW diantaranya Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat BUMN. Hal ini menurutnya menyalahi Pasal 227 huruf P di Undang-Undang Pemilihan Umum, di mana seorang calon harus berhenti jadi pejabat BUMN.

"Nah menurut informasi yang kami miliki, Pak calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah namanya masih ada, dan itu berarti melanggar Pasal 227 huruf P," katanya melansir dari Viva. 10 Juni 2019.

Menurut BW, bukti ini adalah salah satu argumen yang dimasukkan dalam perbaikan. Sementara alat-alat bukti lain, tim mempunyai 154 argumen kualitatif dan argumen kuantitatif yang jumlahnya bisa lebih banyak lagi.

"Loh bayangkan yang argumen kuantitatif. Kalau kualitatif saja segitu, apalagi yang kuantitatif," ucap BW.

Mengenai mengapa argumen soal Ma'ruf baru dimasukkan sekarang, dia beralasan dirinya dan yang lain belum ditunjuk masuk ke tim hukum. Kemudian ketika masuk tim hukum, dia melakukan kajian-kajian.

"Kami mempersoalkan itu ketika menjadi lawyers dan kemudian melakukan kajian sebaik-baiknya,"paparnya.

Seperti diketahui tim hukum calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 10 Juni 2019. 

Kedatangan mereka untuk membawa perbaikan permohonan sengketa pemilihan presiden 2019. Mereka juga membawa dokumen-dokumen yang diperlukan dan bukti-bukti lainnya.

"Sesuai dengan peraturan MK terutama Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2019, maka kami menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan perbaikan," katanya. 



BACA JUGA : Demokrat Makin Panas, Giliran Andi Arief 'Serang' Max Sopacua, Ini Katanya

Menurut BW, aturan menyatakan permohonan bisa diperbaiki, diregistrasi baru kemudian boleh diunggah oleh MK. Salah satu argumen perbaikan yang dimasukan menurutnya sangat penting.

"Karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 (Joko Widodo-Ma'ruf Amin) itu didiskualifikasi,"tutupnya.

 

PenulisR24/riko


Loading...

loading...