riau24

Soal Vonis Ahmad Dhani, Fadli Zon: Bukti kegagalan Jokowi

Selasa, 11 Juni 2019 | 20:44 WIB
Fadli Zon Fadli Zon

RIAU24.COM -  Wakil ketua umum Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi soal vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Ahmad Dhani Prasetyo, sebagai bukti kegagalan Presiden Joko Widodo menjaga nilai demokrasi. 



BACA JUGA : Akan Segera Baca Syahadat, Deddy Corbuzier Ingin Jadi Mualaf Seperti Ini

Dhani dijatuhi vonis satu tahun penjara dalam kasus dugaan ujaran kebencian dengan mengucapkan kata "idiot" dalam vlog yang diunggahnya. 

"Kalau hanya kata idiot kemudian Ahmad Dani dijatuhi vonis satu tahun penjara, ini menurut saya satu luar biasa ketidakadilan yang dipertontonkan,"ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon melansir Alinea.id. Selasa 11 Juni 2019.

Fadli menjelaskan, vonis yang dijatuhkan terhadap Dhani merupakan tindakan diluar kewajaran dalam hukum. Dan hal ini mencerminkan gagalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjaga nilai-nilai demokrasi terhadap masyarakat luas.

"Masa orang memberikan kata idiot di vlognya dikenakan vonis satu tahun. Menurut saya ini aneh dan (Jokowi) menjadi Presiden yang sangat buruk dalam demokrasi kita,"terangnya.

Apalagi, Fadli melanjutkan, Ahmad Dhani tidak menyebut orang yang dimaksud idiot dalam vlognya tersebut. 

"Karena itu, menurut saya ini adalah bagian dari kematian dari demokrasi kita dalam kebebasan berbicara dan berpendapat," ucapnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada Ahmad Dhani.

Majelis hakim yang diketuai oleh Hakim R Anton Widyopriono menilai Ahmad Dhani terbukti secara sah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi, yang berakibat pada pencemaran nama baik.



BACA JUGA : Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Indonesia Kurang Baik, Netizen Langsung Bilang Ini

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Ahmad Dhani dihukum 18 bulan penjara. Tuntutan jaksa disampaikan pada sidang Selasa, 23 April 2019 lalu.

Dhani dinilai jaksa terbukti melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PenulisR24/riko


Loading...

loading...