riau24

Soal Penanganan Karhutla, Fadli Zon Sindir Jokowi Seperti Ini

Rabu, 14 Agustus 2019 | 13:36 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon Wakil Ketua DPR Fadli Zon

RIAU24.COM -  Semakin maraknya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sejak beberapa waktu belakangan ini, membuat kinerja pemerintahan Presiden Jokowi kembali disorot. Tidak hanya di daerah yang dilanda Karhutla seperti Riau, sorotan juga datang dari Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

Ia menyindir Presiden Joko Widodo tak cuma marah-marah kepada para pejabat pembantunya tanpa mengusulkan dan memberi sanksi yang jelas dan tegas, terkait Karhutla tersebut.



BACA JUGA : Pulang dari Tanah Suci, Jamaah Haji Ini Malah Bawa Kain Kafan

Dilansir cnnindonesia, Fadli Zon mengatakan, bila tidak ada sanksi yang tegas, maka buntutnya akan seperti yang terjadi sekarang ini. Di mana Karhutla yang terjadi makin meluas. Khususnya di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan.

"Makanya Jokowi harus beri sanksi keras. Jangan hanya suaranya keras, marah-marahnya keras, tapi sanksinya apa gitu lho? Ini yang saya kira harus diikuti. Nanti takutnya tong kosong nyaring bunyinya," lontarnya, Rabu 14 Agustus 2019 di Kompleks Parlemen Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot anak buahnya yang tak bisa mengatasi Karhutla di daerah mereka.



BACA JUGA : Tegas, Walikota Ini Liburkan Siswa Karena Kabut Asap Makin Parah

Menurut Fadli, Karhutla sudah seperti bencana tahunan. Kemarahan Presiden Jokowi tanpa diikuti alternatif kebijakan yang jelas, disebutnya akan sia-sia.

"Kalau misalnya cuma ngomong marah-marah enggak ada perubahan apa-apa, ya enggak ada dampak namanya," ujarnya lagi.

Fadli meminta pemerintah juga berani bersikap tegas memberikan sanksi kepada para pelaku pembakar hutan. Ia turut mengingatkan agar para perusahaan yang memiliki konsesi lahan yang terbakar dapat bertanggungjawab terhadap bencana kebakaran tersebut

"Apalagi kalau itu dilakukan dengan sengaja, dengan dalih penghematan land clearing, saya kira membahayakan ekosistem, membahayakan keseluruhan masyarakat lainnya yang terkena dampak,'' tutupnya. ***

PenulisR24/wan


Loading...

loading...