riau24

Jokowi Tolak Empat Poin Draf Revisi UU KPK Yang Disusun DPR

Jumat, 13 September 2019 | 12:02 WIB
Jokowi Jokowi

RIAU24.COM -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak empat poin dari draf revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disusun oleh DPR.

“Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi revisi undang-undang inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi tugas KPK,”katanya melansir dari Sindonews di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 September 2019.



BACA JUGA : Seram, Seperti Ini Penampakan Langit di Provinsi Jambi Saat Siang Hari Gara-gara Karhutla

Adapun poin pertama yang tolak Jokowi adalah terkait dengan mekanisme penyadapan. Jokowi tidak setuju jika KPK harus izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan.

“Saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. KPK cukup memperoleh izin dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan,” ungkapnya.

Dia juga tidak setuju jika penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. “Penyelidik dan penyidik KPK bisa berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lain. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar,” tuturnya.

Jokowi juga menyatakan penolakannya terhadap kewajiban KPK untuk melakukan koordinasi dengan kejaksaan dalam hal penuntutan. “Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik. Sehingga tidak perlu diubah lagi,” katanya.



BACA JUGA : Pasca Kasus Korupsi Menpora, Jokowi Segera Bereskan Semua Menteri Bermasalah Sebelum Memulai Periode Kedua

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menolak adanya pengalihan kewenangan mengelola LHKPN dari KPK ke kementerian/lembaga lain.

“Tidak. Saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini,” pungkasnya.

PenulisR24/riko


Loading...

loading...

Terpopuler