riau24

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KPK, Begini Sindiran Tajam ICW

Selasa, 17 September 2019 | 11:55 WIB
Ilustrasi Ilustrasi

RIAU24.COM -  Hingga saat ini, sorotan terkait revisi Undang-undang KPK, masih saja melahirkan penolakan dari masyarakat pendukung pemberasan korupsi. Seperti diketahui, saat ini antara DPR dan pemerintah sudah saling sepakat tentang revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut. Meski pun proses pembahasannya terkesan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.

Menyikapi kondisi itu, sindiran tajam datang dari Indonesia Corruption Watch. Seperti dituturkan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, pihaknya melihat ada upaya memaksakan revisi aturan tersebut supaya bisa dilakukan dalam waktu singkat.  

Padahal, pihaknya menilai ada banyak prosedur yang dilanggar demi memaksakan revisi UU yang dinilai melemahkan KPK itu bisa disahkan secepat mungkin.

BACA JUGA : Ketum Golkar Klaim Masih Jadi Menteri Jokowi, Airlangga: Insyaallah Rabu Diumumkan

"Secara prosedur dan subtansi banyak sekali dilanggar namun semua tetap dipaksakan agar KPK lemah dan bisa dikontrol secara politik," lontarnya, dilansir kompas, Selasa 17 September 2019.

Salah satu prosedur yang dilanggar, adalah dengan tidak dilibatkannya KPK dalam pembahasan revisi UU KPK. Tak hanya itu, baik DPR mau pun pemerintah juga dianggap tidak pernah memberikan ruang bagi publik untuk memberikan pendapat.

Donal mengaku curiga, DPR dan pemerintah sengaja tak mempertimbangkan suara publik dan KPK demi segera menggolkan RUU tersebut.  Sehingga kesan terjadinya persekongkolan terasa begitu kentara. "Proses pembahasan yang kilat membuktikan pembahasan RUU ini sudah menjadi persekongkolan penguasa," ujar dia.

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah telah menyepakati poin-poin revisi UU KPK. Kesepatan itu didapat dalam rapat panitia kerja (Panja) di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019) kemarin.



BACA JUGA : Terkuak, Jokowi Akui Ada Menteri dari Gerindra, Dahnil Anzar: Belum Ada yang Dihubungi

Menurut Ketua Tim Panja DPR Revisi UU KPK, Totok Daryanto, ada tujuh poin perubahan yang telah disepakati dalam revisi UU KPK.

Pertama, soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen. Kedua, terkait pembentukan dewan pengawas. Selanjutnya mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK.

Poin keempat adalah terkait mekanisme penerbitan surat perintah penghentian penyidikan perkara (SP3) oleh KPK. Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Poin keenam, terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan dan terakhir sistem kepegawaian KPK.

Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan dalam rapat kerja antara Baleg DPR dan pemerintah untuk mendengarkan pandangan seluruh fraksi. Setelah itu, pembahasan revisi UU KPK akan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II di rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. ***

 

PenulisR24/wan



Loading...