riau24

Tolak Penetapan AKD, Fraksi PAN, Gerindra dan PKS Akan Buat Paripuna Tandingan, PKB: Rujukanya Mana

Sabtu, 12 Oktober 2019 | 16:30 WIB
Paripuna penetapan AKD DPRD Riau yang berlangsung Kamis menuai polemik oleh tiga Fraksi DPRD Riau Paripuna penetapan AKD DPRD Riau yang berlangsung Kamis menuai polemik oleh tiga Fraksi DPRD Riau

RIAU24.COM -  Polemik penetapan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Riau dalam sidang Paripurna kemarin terus memanas.  Tiga fraksi di DPRD Riau Garindra, dan PKS secara tegas menolak hasil penetapan AKD tersebut lantaran cacat prosedural. 

BACA JUGA : Mahasiswa FTIK Unisi Ikuti Workshop Dramatic Manipulation

Sebagai langkah selanjutnya Senin tiga fraksi itu mengancam akan melakukan paripuna tandingan jika polemik ini tidak diselesaikan. "Senin akan kita buat sidang paripuna tandingan jika polemik ini tidak diselesaikan sebab Gerindra punya wakil ketua DPRD Riau Hardianto, " kata ketua Fraksi Gerindra Husni Thamrin. Jumat 11 Oktober 2019.

Menanggapi adanya sidang paripuna tandingan itu, fraksi PKB justru mempertanyakan dasar aturan tiga fraksi DPRD Riau itu mengelar paripuna. Menurutnya tidak ada yang namanya paripuna tandingan di lembaga DPRD Riau ini. 

"Rujukanya dimana,  coba dululah dibuat aturanya,  wong semuanya fraksi sudah terisi kok, " kata Sugianto. 

Tapi yang jelas kata Sugianto AKD yang sudah ditetapkan itu sudah sah secara hukum. Jika ingin dirobah silahkan tiga fraksi mengusulkan nama-namanya untuk dilakukan paripuna kedua. 

"Jika ingin dirobah bisa yaitu dalam paripuna kedua nantinya,  dengan mengusulkan nama-nama fraksi yang belum masuk. Dan paripuna kedua itu agendanya bukan merubah ketua fraksi melainkan menetapkan nama-nama anggota fraksi, "jelasnya.



BACA JUGA : 74 Mahasiswa UIR Penerima Beasiswa Bidik Misi Ikuti Pembinaan

Diakui Sugianto, PKB sendiri untuk posisi jabatan di komisi ini dari dulu pihaknya tidak mempermasalahkan. Sebab PKB selalu Korperatif meski tidak dapat posisi di komisi. 

" PKB dulunya juga tidak mendapat posisi di komisi dan PKB Korperatif tetap mengirim nama-nama komisi pada pimpinan DPRD Riau. Tapi intinya paripuna pembentukan AKD kemarin itu sah secara hukum, "tutupnya.

PenulisR24/riko



Loading...