riau24

Anggota DPR Ini Sebut Iuran BPJS Kesehatan Naik, Rakyat Tak Akan Berontak

Kamis, 07 November 2019 | 21:58 WIB
Iuran BPJS Kesehatan naik (foto/int) Iuran BPJS Kesehatan naik (foto/int)

RIAU24.COM - JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Anwar Hafid meyakini rakyat Indonesia tidak akan berontak atas kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2020.

"Saya kira itu masih jauh (rakyat berontak karena kenaikan BPJS) orang miskin ini lebih masih berpikir rasional," ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

BACA JUGA : Gara-gara Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, PA 212 Sebut Kinerja BUMN Akan Terganggu



Meskipun ia meyakini, bahwa kenaikan iuran ini khususnya untuk penerima manfaat kelas III telah menyalahi filosofi dibentuknya BPJS ketika masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Karena ada dua tujuan dibentuknya BPJS ini satu  mengurangi beban orang miskin yang kedua yang mampu kaya itu diharapkan berkontribusi bergotong royong membantu orang yang susah."



BACA JUGA : Diingatkan Tentang Kematian oleh Netizen, Vanessa Angel Malah Jawab ini



"Sehingga, makna gotong royong BPJS ini bukan kepada orang miskin tetapi kepada orang yang mampu. Orang miskin kalau tenaganya bisa gotong royong tetapi kalau uang enggak bisa mau makan saja susah," jelasnya.

Tetapi, Anwar enggan menyebutkan, bahwa ini adalah bukti negara telah gagal dalam menegakkan sila kelima pancasila. "kalau negara gagal kan banyak persoalannya ini kan hanya sebagian dari persoalan bangsa. Namun negara alpa disini khususnya masalah kesehatan," jelasnya.

Untuk itu, Anwar berharap mudah-mudahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa membatalkan kenaikan tersebut. Meskipun Jokowi telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

"Ini kan baru Keppres nanti dinaikan pada 2020 kalau jadi berarti negara alpa disitu," jelasnya.

Sementara itu, pada Kamis (31/10/2019), dalam rapat kabinet Jokowi menginstruksikan agar jajarannya bisa memberikan penjelasan alasan atas naiknya iuran BPJS Kesehatan. Hal ini untuk mengantisipasi gejolak politik sebagaimana yang terjadi di Chili.

Dimana, masyarakat di negara Amerika Latin itu turn ke jalan dalam jumlah yang besar memprotes atas kenaikan transportasi sebesar 4 persen. Akibatnya jajaran kabinet pun dirombak.

"Saya kira pengalaman seperti itu harus bisa kita baca dan kita jadikan pengalaman. Kita harus waspada sejak awal," jelas Jokowi. (R24/Bisma)

PenulisR24/riki



Loading...
Loading...