riau24

Saat Berkunjung ke Bengkalis, Ketua DPRD Riau Bahas Pendidikan dan Insfrastruktur

Rabu, 20 November 2019 | 08:29 WIB
Ketua DPRD Provinsi Riau H. Indra Gunawan Eet, Phd, mensosialisasikan tentang persoalan kebijakan provinsi terhadap pendidikan termasuk bangunan gedung sekolah (foto/Hari) Ketua DPRD Provinsi Riau H. Indra Gunawan Eet, Phd, mensosialisasikan tentang persoalan kebijakan provinsi terhadap pendidikan termasuk bangunan gedung sekolah (foto/Hari)

RIAU24.COM - BENGKALIS- Ketua DPRD Provinsi Riau H. Indra Gunawan Eet, Phd, mensosialisasikan tentang persoalan kebijakan provinsi terhadap pendidikan termasuk bangunan gedung sekolah, dari tingkat SMP dan tingkat SMA.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Indra Gunawan Eet, saat melakukan kunjungan silaturrahmi dan kunjungan kerja bersama pengurus partai Golkar serta tokoh masyarakat Bengkalis, Selasa 19 November 2019 disalah satu warkop di Bengkalis.

Baca Juga: Peringati Hari Anti Korupsi Se-Dunia, Kajari Bengkalis: Korupsi Musuh Bersama



"Sosialisasi ini, tentang persoalan kebijakan provinsi terhadap pendidikan termasuk bangunan gedung sekolah, dari SMP dan tingkat SMA. Memang selama ini anggarannya di provinsi Riau yang mandatori 30 persen pendidikan tidak sesuai dengan harapan," ungkap ketua DPRD Provinsi Indra Gunawan Eet saat di Bengkalis.

Diutarakan dengan sapaan Engah Eet ini lagi, jadi untuk inpelemintasinya mengenai pendidikan tersebut hanya sebatas bicara. Eet menyontohkan, ada beberapa sekolah SMU sederajat di Kabupaten Bengkalis yang sudah dilelang tetapi tidak dikerjakan.

Baca Juga: Kandidat Balon Bupati Resmi Daftarkan Diri ke DPC PKB Bengkalis, Ini Nama-namanya

"Itu sudah dilelang, tapi tidak dikerjakan. Dengan alasan kondisi dan waktu. Salah satunya adalah SMAN yang terletak di Desa Sebauk kec. Bengkalis yang sudah 4 tahun lebih hanya dibangun pondasinya," ucap Eet lagi.

Masih kata Eet, ada beberapa persoalan tentang pendidikan seperti alat praga, mubiler SMA sederajat yang sudah masuk lebih kurang 30 milyar lebih untuk kabupaten Bengkalis. Dan ini diluar dari kabupaten Meranti dan Dumai.

"Tapi untuk persoalan di provinsi Riau, memang pendidikan ini mandatori nya lebih kurang 24 persen sampai 25 persen. Karena ini terjadi rasionalisasi lebih kurang 800 milyar, dengan total 1,2 Triliun untuk bagi hasil," katanya lagi.

Untuk asumsinya, ini tidak boleh 100 persen. Tetapi angka paling tinggi 75 persen dan hari ini kita juga defisit anggaran bukan tanggung tanggung itu sebanyak Rp 800 miliar.

"Dari defisit anggaran ini, mudah mudahan kita bisa mencari celah bagaimana, meng up kan minimal diangka 400-500 milyar. Dan ersoalan lain seperti infrastruktur, untuk wilayah provinsi Riau, yang hari ini hanya 600 milyar untuk jalan, berarti ini sama dengan tahun sebelumnya,"ucap Eet lagi.

Lanjut Eet, sedangkan niat dari pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan pinjaman dana ke daerah sebesar Rp 4,4 triliun dan itu baru tahap wacana.

Disamping itu, untuk masalah sekolah perguruan tinggi, saat ini, kebetulan kawan kawan dari dosen AKN itu sendiri minimal sudah menjadi tolak ukur. Apalagi Polbeng sudah melepaskan.

"Yang kita sayangkan adalah, pemerintah kabupaten Bengkalis, tidak memberikan biaya terhadap AKN ini. Jadi, ibarat gantung tak bertali. Karena ada desakan desakan politik dari DPRD, alhamdulilah AKN sudah kembali dan menerima sebagai satuan dari Politeknik Bengkalis. Sedangkan bantuan dari provinsi karena masih ada transisi, KUA itu sudah tidak bisa dibahas. Tapi ditahun 2020 mendatang saya yakin ada perubahan konsentrasi kepada perguruan tinggi di Provinsi Riau akan tetap kita akomodir," pungkasnya. (R24/Hari)

PenulisR24/hari



Loading...
Loading...