riau24

Blak-blakan di Depan DPR, Laode Ungkap Banyak Rekomendasi KPK Dicuekin Rezim Jokowi

Rabu, 27 November 2019 | 14:12 WIB
Laode M Syarif Laode M Syarif

RIAU24.COM -  Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar. Dalam rapat tersebut, KPK secara blak-blakan mengungkap banyak rekomendasi yang tak diindahkan pemerintahan Jokowi.

Pernyataan KPK ini berawal ketika pimpinan rapat, yakni Desmond Junaidi Mahesa bertanya apakah konsep pencegahan yang diberikan KPK kepada sejumlah lembaga pemerintahan diterima dengan baik atau tidak.

Baca Juga: Sebut Politikus PDIP Henry Yosodiningrat Malu-maluin, Rocky Gerung: Ahli Hukum Tak Paham Hal Dasariah

"Kalau konsep pencegahan yang dibebankan KPK kepada kelembagaan lain tak diikuti bullshit ya kan. Kan ini yang poin penting," tanya Desmond, seperti dilansir okezone, Rabu (27/11/2019).

Menurut Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, selama ini rekomendasi dari KPK ada yang dijalankan, namun banyak pula yang tidak. Bahkan kata dia, tak jarang rekomendasi KPK tak diindahkan oleh lembaga pemerintahan. "Contoh ESDM mereka ingin masang alat ukur berapa lifting minyak di Indonesia. Kita bilang enggak boleh karena tak efektif, tetap dilaksanakan," jawab Laode.

Kedua, KPK juga telah menyampaikan bahwa ada izin tambang lebih dari 10 ribu dan lebih dari 60 persen ilegal. Namun, hingga saat ini tidak ada satupun yang dihukum terkait hal itu. "Bahkan dari SDM misalnya untuk tambang yang ilegal saja kan mereka punya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) itu sampai hari ini tak ada satu pun kasus yang diselidiki. Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, yang tidak tutup lubang tambangnya banyak," ungkapnya.

Baca Juga: Megawati Usir Pro Paham Khilafah: Sudah Ndak ada, Bubar

Ketiga, sambung Laode, rekomendasi untuk Hak Guna Usaha (HGU) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) supaya dibuka untuk umum, tapi hingga sekarang tidak dilakukan. "Bahkan itu putusan pengadilan tertinggi sudah dikuatkan sampai hari ini HGU-nya tak dibuka untuk umum," ujarnya.

Ia juga menyinggung perihal peta satu data atau one map policy yang hingga hari ini tidak dibuka. Padahal KPK sudah menginstruksikan agar dibuka, tidak ada hasil. "Jadi banyak sekali rekomendasi KPK itu, terus terang saya merasa agak tak dihargai termasuk oleh bapak-bapak. Ah pencegahan KPK itu tak pernah melakukan apa-apa. We do a lot," ujarnya.**

PenulisR24/saut



Loading...
Loading...