riau24

Terkait Pemilihan Ketum Golkar Kubu Bamsoet Nilai Airlangga Pelintir ART Partai

Jumat, 29 November 2019 | 10:39 WIB
Bambang Soesatyo Bambang Soesatyo

RIAU24.COM -  Ketua Umum Partai Golkar Airlanggga Hartanto dinilai telah memelintir anggaran rumah tangga Partai beringin untuk kepentingan di musyawarah Nasional (Munas) Golkar. 

Hal itu disampaikan oleh ketua tim sukses bakal calon ketua umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, Ahmad Noor Supit. 

Baca Juga: SBY: Jangan Sampai Pertumbuhan Ekonomi Kita di Bawah 5 Persen

Supit menyebutkan, Airlangga telah membolak-balik ART Partai Golkar dengan menafsirkan bahwa tahap penjaringan, pencalonan, dan pemilihan ketum dilakukan dengan cara berbeda dari ketentuan aslinya.

Airlangga dan timnya ingin pada tahap penjaringan calon, seorang dianggap memenuhi syarat bila mendapat dukungan tertulis dari 30 persen pemilik suara.

Padahal, menurut dia, ART Pasal 50 Ayat 1 menyatakan bahwa pemilihan ketua umum dipilih secara langsung di Munas, tanpa ada embel-embel harus mendapat dukungan tertulis.

"Artinya, ketiga tahapan itu, penjaringan, pencalonan, dan pemilihan ya dilakukan secara langsung melalui voting atau pemilihan," kata Supit melansir dari Tribunnews. Kamis 28 November 2019.

Menurut Supit, mekanisme seperti ini telah dilakukan dalam Munas Luar Biasa Golkar di Bali tahun 2016. Waktu itu Airlangga hanya mendapat suara 14 pada tahap penjaringan sehingga tidak bisa lanjut pada tahap pencalonan.

Pada Munas itu, hanya Setya Novanto dan Ade Komarudin yang mendapat suara lebih dari 30 persen dan lolos menjadi calon. Selanjutnya, karena Ade Komarudin mengundurkan diri, pemilihan tidak dilanjutkan dan Setya Novanto dinyatakan terpilih secara aklamasi.

"Partai Golkar sudah melaksanakan ART Pasal 50 itu secara benar dalam Munaslub di Bali tahun 2016. Itu menjadi konvesi dalam penerapan ART," kata Supit.

"Jadi jangan lagi ada akal-akalan membuat tafsir baru terhadap ART Pasal 50. Apalagi Airlangga sudah mengalami sendiri ikut penjaringan calon ketua umum tanpa dukungan tertulis, tetapi melalui pemilihan secara langsung oleh peserta munas," ucap anggota DPR ini.

Baca Juga: Kemendikbud Hapus Ujian Nasional dan Diganti Sistem Penilaiaan Berbobot Penalaran

Adapun Airlangga Hartarto menginginkan syarat calon ketua umum pada musyawarah nasional harus mengantongi 30 persen dukungan. Syarat itu harus dibuktikan dengan surat yang ditandatangani pemilik suara.

"Nah, dukungan 30 persen itu kan harus dibuktikan, bukan mengklaim didukung 30 persen. Tetapi, ini harus dibuktikan oleh pihak 30 persen," kata Airlangga Hartarto di Hotel Merlynn Park. 

PenulisR24/riko



Loading...
Loading...