riau24

La Nyalla Sebut Masih Ada Swasta yang Keluhkan Dominasi BUMN

Kamis, 16 Januari 2020 | 18:16 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla M Mattalitti (foto/int) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla M Mattalitti (foto/int)

RIAU24.COM -  JAKARTA- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla M Mattalitti menyebutkan, masih banyak pengusaha yang mengeluhkan dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga ruang gerak mereka menjadi sempit.

Menurut La Nyalla, berdasarkan aspirasi yang diterima pihaknya ada dua sektor yang dikeluhkan pihak swasta. Pertama pelabuhan dan bandara udara serta kedua jasa konstruksi.

Baca Juga: Gubernur Anies Baswedan Telekonferensi Dengan 31 Pemimpin Kota di Dunia, Netizen: Rasa Presiden



"Kalangan dunia usaha selain Pelindo dan Angkasa Pura, juga dominasi BUMN karya di pekerjaan jasa konstruksi. Salah satu indikatornya banyaknya aduan yang masuk ke DPD, Ombudsman dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Artinya masih terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,” ujarnya saat kopi pagi bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Hotel Fairmont Senayan, Kamis (16/1/2020). 

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu menjelaskan, beberapa asosiasi di sektor pelabuhan seperti INSA, ALFI dan IPERINDO juga pernah mengadukan beberapa persoalan yang mereka alami ke DPD RI.

Baca Juga: Di Tengah Wabah Corona, Rocky Gerung Dipanggil Bareskrim Polri, Adhie Massardi: Konsekuensi Penyuara Kebenaran

Salah satunya kurangnya layanan yang diberikan Pelindo kepada swasta yang beraktifitas di lingkup pelabuhan. “Di Surabaya dikeluhkan tentang pendangkalan alur, sehingga pengusaha galangan kapal kesulitan mendapat pekerjaan kapal skala besar. Ini salah satu contoh saja,” ungkapnya.

Untuk itulah, ia berharap agar  roadmap yang disusun Erick Thohir menjadikan BUMN menjadi pemain global dengan mengikuti tender pekerjaan di luar negeri bisa terwujud. Sehingga memasok devisa negara. Seperti sudah pernah dilakukan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Inka, PT Dirgantara Indonesia dan lainnya.

Erick sendiri mengungkapkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar BUMN tidak  mematikan pengusaha swasta.

“Presiden menugaskan kami untuk menciptakan ekosistem yang baik antara BUMN, Swasta, BUMD dan BUMDes. Itu yang sedang kami susun dan jalankan sekarang. Termasuk penggunaan key performance indicator dalam penataan ini,” tukasnya.

Erick juga menyebutkan, sebagai Menteri diri punya kewenangan untuk  menutup atau memerger perusahaan plat merah yang ada. “Ini salah satu bagian dari cara untuk mengembalikan BUMN kepada core bisnisnya. Kita konsolidasikan atau kita tutup. Intinya harus back to core business,” tandasnya.

Sebab, lanjut pengusaha di sektor media dan sport itu, dari Rp 210 trilyun keuntungan BUMN, disumbang oleh tidak lebih dari 10 BUMN saja.

“Jadi lebih baik fokus kepada BUMN yang besar-besar saja, daripada ke yang kecil-kecil, yang malah bersaing dengan UKM dan swasta menengah,” ungkapnya seraya memberi contoh program re-orientasi beberapa BUMN, sehingga tidak malah menjadi kompetitor swasta/UKM.

Erick juga memaparkan rencana pengembangan pelabuhan Benoa menjadi world class port yang memadukan layanan jasa pelabuhan dan bisnis serta pariwisata.

“Nantinya Benoa menjadi one stop area yang dilengkapi dengan pusat kesenian, wisata kuliner dan pusat perdagangan UMKM. Juga convention hall, pusat perdagangan dan lainnya. Sehingga kapal-kapal pesiar besar yang sandar, bila waktu singgahnya hanya sebentar, mereka tetap bisa belanja dan juga menikmati kuliner,” ujarnya.

Pelabuhan ini selain punya area hutan kota, juga dilengkapi terminal energi, industri perikanan dan instalasi pengelolaan air limbah. Tak ketinggalan penataan jalur nelayan dan tempat sandar kapal-kapal nelayan. “Ini akan menggerakkan ekonomi kawasan dengan cepat,” tandasnya. (R24/Bisma)

PenulisR24/bis



Loading...
Loading...