riau24

Ironis, Korupsi Terbanyak Ada Pada BUMN, Ketua PA 212: Ada yang Salah Urus

Sabtu, 22 Februari 2020 | 01:07 WIB
Emak-emak pun ikut turun dalam aksi damai 212 yang mengangkat isu korupsi. Foto: int Emak-emak pun ikut turun dalam aksi damai 212 yang mengangkat isu korupsi. Foto: int

RIAU24.COM -  Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif menyebutkan, kasus korupsi saat ini sudah berada pada tingkat mengkhawatirkan. Pihaknya menduga, ada ratusan triliun kerugian pemerintah akibat korupsi. Ironisnya, kebanyakan justru terjadi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, hal ini mengindikasikan ada yang salah urus pada negara saat ini.

Hal itu dilontarkannya saat aksi damai 212 yang digelar PA 212 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat 21 Februari 2020. Aksi kali ini mengusung tema Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI', diperkirakan ada ribuan orang yang hadir dalam aksi ini.
 
Baca Juga: Kata Refly Harun, Tiga Syarat Berikut ini Bisa Menjatuhkan Seorang Presiden

Dikatakan, perkara korupsi banyak bersarang di BUMN seperti PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, PT Jiwasraya dan Asabri. 

"Yang aneh, yang saya baca, korupsinya di BUMN, Garuda, Pertamina, Jiwasraya, Asabri," lontarnya, dilansir viva. 

Jika memang demikian kondisinya, pemerintah dianggap salah urus dalam mengelola negara ini. Untuk itu, PA 212 menggelar kegiatan aksi unjuk rasa untuk mengingatkan kepada pemerintah. 

"Kalau korupsi di lembaga negara berarti ada yang salah urus. Yang salah yang memberikan jabatan ke BUMN, makanya kita datang ke Istana mengingatkan, hei yang berikan amanah, yang berikan SK (surat keputusan), engkaulah yang bertanggung jawab," katanya. 

Tak hanya itu, Slamet juga menjelaskan, bahwa korupsi zaman sekarang jauh lebih dahsyat dari zaman sebelumnya, korupsi Orde Lama di bawah meja, korupsi Orde Baru di atas meja, sekarang korupsi sama meja-mejanya dibawa. 

"Korupsi sekarang ratusan triliun," tambahnya. 

Baca Juga: Akhirnya Klarifikasi Fizi Minta Maaf ke Upin dan Ipin, Netizen: Belum Lengkap Tanpa Podcast Deddy Corbuzier

Masukan Bagi Pemerintah
Menanggapi aksi itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, pihak istana tak masalah selama aksi mengusung isu yang benar.

Ditambahkannya, aksi demonstrasi menjadi tanda bagi bahwa masih ada masyarakat yang belum puas pada kinerja pemerintah. Karena itu, ia menganggap demo itu sebagai bagian dari masukkan terhadap pemerintah. 

"Kalau memang mau demo apa yang menjadi keberatan, disampaikan ya secara edukatif juga. Bukan hanya sekadar ramai-ramai provokasi dan tawuran," ujarnya, dilansir tempo.

Dalam aksi tersebut, massa sempat menyorot beberapa kasus korupsi yang pengusutannya dinilai mangkrak. Di antaranya kasus suap yang melibatkan eks Caleg DPR RI dari PDIP Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan kasus yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian negara mencapai Rp35 triliun. ***

PenulisR24/wan



Loading...
Loading...