riau24

Yusril Tak Ingin Darurat Sipil Dipakai untuk Atasi Wabah, Ustaz Zulkarnain Langsung Balas Begini

Rabu, 01 April 2020 | 08:57 WIB
Kolase foto ustaz zulkarnain Kolase foto ustaz zulkarnain

RIAU24.COM - JAKARTA - Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra turut angkat bicara soal rencana Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan Darurat Sipil dalam Perpu Tahun 1959.

Menurut Yusril, pasal-pasal dalam Perpu Nomor 23 Tahun 1959 yang mengatur Keadaan Darurat Sipil tidak tidak relevan dengan upaya melawan wabah virus corona.

Pengaturannya hanya efektif untuk mengatasi pemberontakan dan kerusuhan, bukan mengatasi wabah yang mengancam jiwa setiap orang," tulis Yusril dalam utasan Twitter-nya.

Baca Juga: KPK Telisik Rekayasa Kebun Sawit Milik Nurhadi

Unggahan status Yisril inipun langsung diretwett ustaz Tengku Zulkarnain melalui akun twitter pribadinya, ia mengucapkn terimaksih kepada Yusril atas dukungannya menolak status Darurat Sipil yang diterapkan Presiden Jokowi.

“Kami setuju dan mendukung, Terimakasih,” kicau akun @ustadtengkuzul.

Lebih lanjut Yusril menjelaskan bahwa poin-poin yang tidak relevan dengan situasi wabah meliputi pembatasan penggunaan alat-alat komunikasi, razia dan keramaian yang masih diperbolehkan sepanjang ada izin dari Penguasa Darurat. 

Poin-point tersebut selain tidak relevan juga dinilainya kontradiktif dengan langkah pencegahan penyebaran virus corona saat ini.

Baca Juga: BW Ragukan KPK Ungkap Siapa Oknum Jendral Polisi Yang Lindungi Nurhadi

Ia menjelaskan,"Satu-satunya pasal yang relevan hanya berkaitan dengan kewenangan Penguasa Darurat Sipil untuk membatasi orang keluar rumah."

Lebih dari itu, lanjut Yusril, Darurat Sipil terkesan sebagai kebijakan yang represif.

"Militer memainkan peran yang sangat penting untuk mengendalikan keadaan. Yang kita butuhkan adalah ketegasan dan persiapan matang melawan wabah ini untuk menyelamatkan raykat. Pemerintah harus berpikir ulang mewacanakan Darurat Sipil ini," jelas Yusril melansir suara.com.

Ia mengaku pernah mendapat hujan kritik ketika menerapkan pasal-pasal Darurat Sipil saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk menangani kasus Ambon.

"Saya pernah gunakan pasal-pasal Darurat Sipil itu untuk mengatasi kerusuhan di Ambon tahun 2000. Presiden Gus Dur akhirnya setuju menyatakan Darurat Sipil dan meminta saya mengumumkannya di Istana Merdeka. Darurat Sipil mampu redam kerusuhan bernuansa agama itu, walau banyak kritik kepada saya," kenang Yusril.

Namun, ia mengingatkan bahwa kerusuhan di Ambon adalah kondisi yang berbeda dengan wabah virus corona.

Ia berharap pemerintah bisa menemukan langkah yang tepat untuk menangani situasi sulit ini.

"Keadaan memang sulit, tapi kita, terutama para pemimpin jangan sampai kehilangan kejernihan berpikir menangani situasi,"pesan Yusril. ***

 

 

PenulisR24/put



Loading...
Loading...