riau24

Pemerintahan Jokowi Tiadakan Ibadah Haji Tahun Ini, NU: Semakin Nggak Cerdas

Jumat, 05 Juni 2020 | 10:22 WIB
Ketum PBNU Kiai Haji Said Aqil Siroj Ketum PBNU Kiai Haji Said Aqil Siroj

RIAU24.COM -  Kebijakan Pemerintahan Jokowi yang meniadakan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, mendapat respon dari banyak kalangan muslim di Tanah Air. Salah satunya, datang dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Said Aqil Siroj. Ia menilai, kebijakan itu diambil secara terburu-buru. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi sendiri belum mengeluarkan keputusan, namun Kementerian Agama sudah mengambil keputusan terlebih dahulu. 

Said Aqil Siroj menilai, sejak merdeka hingga saat ini, Indonesia selalu melayani warganya yang ingin melaksanakan rukun Islam kelima itu. Seharusnya, dengan pengalaman yang sudah sekian lama, pemerintah bisa mengantisipasi kondisi yang terjadi saat ini. Sementara yang terjadi saat ini, kesannya pemerintah semakin tidak cerdas dalam menyikapi kondisi. 

Baca Juga: Bupati Alfedri Letakkan Batu Pertama Pembangunan IPA Baja INDOOR Pertama di Siak

“Jadi haji pada tahun ini vakum. Tidak mengadakan haji tahun ini, dengan alasan Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan apa dibuka atau tidak, sehingga persiapan tidak mungkin mungkin lagi maksimal,” ungkapnya, dalam akun Instagram @saidaqilsiroj53, Jumat 5 Juni 2020.

Karena kebijakan itu pula, umat Islam yang sudah daftar haji diminta untuk sabar dan menerima keputusan ini dan uang yang sudah dibayarkan dapat ditarik kembali.

Dilansir viva, Said Aqil punya beberapa catatan sendiri terkait hal itu. Di antaranya, pemerintah dianggap terlalu terburu-buru mengambil keputusan hingga mendahului keputusan pemerintah Arab Saudi. Seharusnya, tambahnya, pemerintah Indonesia menunggu keputusan dari Pemerintah Arab Saudi terlebih dahulu, apakah akan membuka kegiatan penyelenggaran ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tidak

“Kalau pemerintah Arab Saudi menutup ibadah haji, baru kita terima dengan pertimbangan. Namun sampai hari ini pemerintah arab Saudi belum memutuskan apakah haji akan dilaksanakan atau ditutup,” ungkapnya.

Selain itu, mendengar tidak koordinasi dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat sehingga ada keputusan sepihak. “DPR tidak diajak ngomong haji itu ditiadakan,” ujarnya.  

Sedangkan terkait persiapan yang dikhawatirkan tidak maksimal, mengingat jarak waktu pelaksanaan ibadah haji yang kian dekat, Said Aqil punya pandangan sendiri. 

Dikatakannya, pemerintah telah melaksanakan haji sejak merdeka sampai sekarang, setiap tahun menyelenggarakan haji.

“Sebenarnya, selayaknya harus semakin cerdas, semakin pinter, semakin sempurna. Dan semakian kalau ada ini begini, kalau ada ini begini tidak hanya sekedar alasan persiapan belum, tidak sempurna atau tidak siap. Padahal pemerintah setiap tahun melaksanakan haji dari kemerdekaan, kok enggak semakin pintar, enggak semakin cerdas,” tambahnya lagi. 

Baca Juga: RUU HIP Terus Berpolemik, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg

Sebelumnya, Kementerian Agama menunda pelaksaan ibadah haji pada tahun 2020 ini karena dalam masa pandemi COVID-19. Menag Fachrul Razi mengatakan, alasan penundaan karena Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini tak kunjung membuka akses bagi jamaah haji dari negara mana pun. 

Akibatnya, pemerintah tidak Indonesia tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuyk melakukan persiapan utamanya pelayanan dan perlindungan jemaah.

“Berdasarkan pernyataan tersebut pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 2020 atau 1441 Hijriah,” terang Menag Fachrul Razi belum lama ini. *** 

PenulisR24/wan



Loading...
Loading...