riau24 Komisi B DPRD Riau Undang Mitra Kerja Hanya untuk Evaluasi Serapan APBD | Berita Riau
Senin, 11 Desember 2017

Komisi B DPRD Riau Undang Mitra Kerja Hanya untuk Evaluasi Serapan APBD

0
Kabut asap melanda hampir seluruh wilayah Riau. Diskes meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah
Berita Riau -  Komisi B DPRD Riau Undang Mitra Kerja Hanya untuk Evaluasi Serapan APBD
Pekanbaru-Riau24.com-Karena rendahnya serapan APBD Riau 2015 di setiap SKPD, membuat komisi-komisi di DPRD Riau melakukan hearing dengan SKPD terkait untuk mengevaluasi akar persoalan tersebut.

Salah  satunya Komisi B DPRD Riau yang mengundang sejumlah mitra kerjanya terkait dengan rendah serapanya APBD. SKPD yang dipanggil hearing itu antara lain Dinas Peternakan dan Pertanian, Dinas Koperasi, serta Dinas Perindustrian Pedagangan.

Hearing ini dipimpin Ketua Komisi B DPRD Riau, Marwan dan Wakil Ketua Said Ismail, Sekretaris Syamsurizal. Juga tampak hadir anggota yang lainnya Firdaus, Makmun Solihin. Sementara itu, instansi SKPD diundang langsung dihadiri kepala dinas.

Dalam pertemuan itu terungkap banyak kendala yang terjadi dalam melakukan dan merealisasikan anggaran. Misalnya saja seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimana banyak anggaran atau program yang tidak bisa dilakukan.

Seperti pembangunan kios yang dianggarkan sebesar Rp2 Miliar namun tidak bisa dilaksanakan sebab tidak ada lahan. Kemudian ada juga pembangunan pasar yang dianggarkan di Gaung, Inhil dan ternyata pasar tersebut sudah dibangun menggunakan APBN. Tentulah tidak bisa dibangun lagi.

Anggota Komisi B DPRD Riau, Makmun Solihin dalam pertemuan tersebut menuturkan jika ada kendala yang memang tidak memungkinkan dilakukanya program tidak perlu dipaksakan. "Kalau serapan APBD sampai 100 persen ini justru jadi pertanyaan. Kami juga paham banyak kendala terjadi," katanya.

Senada juga dituturkan anggota DPRD Riau lainya, Firdaus yang mengatakan kalau  ada program yang tidak bisa dilakukan jangan dipaksakan. Tetapi disini diharap pejabat dapat melaksanakan itu sesuai dengan aturan, sehingga tidak terjadi nantinya persoalan hukum.

"Saya secara pribadi kurang memahami APBD ini karena bukan kami yang membahas. Kemudian sekarang bapak-bapak yang ada di dinas juga baru. Kalau  ada program yang dirasa tidak jelas jangan dilakukan. Tapi seandainya itu bisa dilakukan silahkan dilakukan. Kalau yang tidak bisa dan terganjal benturan nanti kita perbaiki dalam APBD Perubahan," jelasnya. R24/dai
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru