riau24 Bos PLN: Masyarakat Banyak yang Tak Dukung Proyek Listrik | Berita Riau
Senin, 18 Desember 2017

Bos PLN: Masyarakat Banyak yang Tak Dukung Proyek Listrik

0
Berita Riau -  Bos PLN: Masyarakat Banyak yang Tak Dukung Proyek Listrik
Jakarta, Riau24.com -Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengungkapkan, banyak proyek kelistrikan di Indonesia terhambat karena sekelompok masyarakat hanya memikirkan kepentingan pribadi. Salah satunya meminta ganti rugi pembebasan lahan dengan harga yang tak masuk akal.

"Karena mohon maaf, masyarakat banyak yang sangat tidak mendukung. Hanya memikirkan kepentingan pribadi saja mereka," kata Sofyan ditemui usai rapat dengan Menko Polhukam, Kapolri, dan Jaksa Agung, di Kantor PLN Pusat, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2015).

Sofyan mencontohkan, seperti persoalan PLTU 2 x 1.000 MW di Batang, Jawa Tengah yang molor hingga 4 tahun, masalah utama karena pembebasan lahan.

"Contoh Batang. Harga tanah rata-rata masih sekitar Rp 20.000 per meter persegi, NJOP masih Rp 10.000, kita bayar Rp 100.000 tidak mau, Rp 400.000 tidak mau, mereka minta 4 juta," ungkap Sofyan.

Padahal kata Sofyan, harga tanah di jantung Kota Batang tidak ada yang sampai Rp 4 juta per meter persegi. 

"Nah orang-orang seperti itu memang niatnya mengganggu. Apakah kita akan melakukan pembiaran? Kan yang rugi masyarakat karena masalah energinya tidak ada. Listriknya tidak ada. Listrik tidak bisa dialiri karena ada beberapa segelintir orang yang menghambat. Ini menurut saya aparat hukum akan sangat bijak untuk mengambil sebuah keputusan, demi kelanjutan proyek-proyek pemerintah," jelasnya.

Sofyan menambahkan, ke depannya, masalah pembebasan lahan akan lebih banyak lagi bila melihat proyek listrik 35.000 MW yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Salah satunya harus membangun jaringan transmisi yang panjang totalnya mencapai 46.000 km. Di mana dengan jumlah transmisi tersebut, setiap 2 km harus dibangun tiang atau tower kabel listrik
"Artinya ada 80.000 tiang lebih. Setiap tiang butuh tanah untuk tapaknya sekitar 800-1.000 meter persegi. Artinya ada 80.000 meter persegi lebih untuk tapak tiang ini yang harus dibebaskan. Itu bisa jadi kendala," tambahnya.

Kondisi seperti kata Sofyan memerlukan keterlibatan aparat hukum baik polisi maupun kejaksaan. Apakah permintaan harga yang tak masuk akal tetap disanggupi atau dengan cara menerapkan Undang-Undang pembebasan lahan.

Bila dibayar langsung masalah cepat selesai, tapi meninggalkan konsekuensi. Karena uang yang dibayar adalah uang negara, bila dianggap angka yang disepakati tak tepat maka dianggap merugian negara.

"Nantinya, semua masalah itu akan didokumentasikan. Kami akan mengamankan adik-adik kami yang bekerja dan di ujung itu semua, kalau masalah administratif saya sebagai dirut akan bertanggung jawab," ujarnya.

Selain masalah lahan, permasalahan di PLN yang mengambat proyek listrik selama ini adalah soal tender pengadaan. Karena banyak pihak yang kalah tender justru tak terima dan melaporkan ke polisi.

"Mohon maaf, masak hanya karena kalah tender, kesal, mereka laporkan, orang kita dipersulit. Proyek akan terhenti karena pemeriksaan bertubi-tubi. Adik-adik saya akan takut melanjutkan proyek. Yang rugi adalah negara. Untuk itu, ke depan tidak ada lagi dipanggil. Akan langsung ke atas. Ke dirut atau menterinya. Nanti menteri akan lapor BPK. BPK yang periksa," tutupnya.

R24/detik/Noe

Video Channel Riau24 TV




Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru