Selasa, 02 September 2014
Revisi UU Jadi Solusi Kisruh Organisasi Advokat
0
Foto:Ilustrasi
Revisi UU Jadi Solusi Kisruh Organisasi Advokat

Kisruh organisasi advokat di Indonesia hingga saat ini belum berujung. Sejumlah upaya sudah ditempuh untuk menengahi kisruh itu, namun belum membuahkan hasil. Oleh sebab itu, Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) berharap revisi Undang-Undang Advokat bisa menjadi solusi kisruh organisasi advokat.

"Revisi ini satu-satunya jalan, kami ambil langkah yang elegan agar semua organisasi advokat bisa hidup," kata Ketua Umum Ikadin, Todung Mulya Lubis, usai membuka Rapimnas Ikadin di Park Hotel, Jakarta, Jumat 16 November 2012.

Jika tidak dilakukan revisi UU, menurut Todung, kisruh tidak akan selesai. Sebab, sepanjang sejarah advokat di Indonesia, tercatat tidak ada penyatuan wadah tunggal advokat yang berhasil. "Jadi, kenapa tidak ambil sistem model multibar untuk wadah advokat seperti organisasi wartawan?," ujarnya.

Sistem multibar merupakan wadah organisasi advokat yang lebih dari satu, tidak tunggal seperti yang diamanatkan oleh UU selama ini.

Bola panas, Todung melanjutkan, saat ini berada di tangan Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat RI, karena revisi ini sudah berada di badan tersebut.

Dalam waktu dekat, Baleg akan mengundang semua organisasi advokat untuk melakukan rapat dengar pendapat. "Semua organisasi diundang, tidak ada yang tidak. Tinggal dilihat nanti hasilnya," katanya.

Ia pun optimistis jika substansi revisi tersebut akan diterima oleh semua organisasi advokat.

Materi revisi
Adapun beberapa materi yang diusulkan Ikadin untuk direvisi mencapai 10 item. Namun, Todung tidak membeberkan secara detail materi revisi tersebut.

"Yang jelas Pasal 28, prinsip singlebar menjadi multibar," tegasnya. Untuk pasal ini, Todung menambahkan, mayoritas anggota advokat menganggap perlu adanya perbaikan UU Advokat.

Selain sistem wadah organisasi advokat, Ikadin juga mengusulkan adanya lembaga khusus yang mengawasi aktivitas advokat, untuk mencegah advokat yang nakal. Untuk nama badan, ia menyerahkan pada keputusan bersama dalam revisi UU.

"Bisa Dewan Advokat atau Komisi Advokat Indonesia. Ini fungsinya regulator, mengawasi pendidikan, pengawasan, dan kode etik advokat, sehingga tidak saling rebut ujian penyumpahan, nggak begitu lagi," kata mantan anggota Watimpres itu.

Satu-satunya wadah organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang selama ini adalah Peradi. Namun, dalam perjalanannya, terdapat beberapa organisasi advokat bermunculan, seperti Kongres Advokat Indonesia atau KAI dan lainnya. (Vivanews.com)

Silahkan SMS ke No HP : 0812 6866 1601, Invite Pin BB : 2756E754,
atau email ke alamat : redaksi@riau24.com
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
(harap cantumkan data diri anda).

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     
  • Subscribe

    untuk mendapatkan berita terbaru

Baca

Versi mobile Riau24 disini

m.Riau24.com