riau24 Kanwil Kemekumham Ikut Turun Tangan | Berita Riau
Rabu, 13 Desember 2017

Terkait Persoalan Hukum Yayasan Perguruan Wahidin,

Kanwil Kemekumham Ikut Turun Tangan

0
Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, sedang berdiskusi dengan beberapa pihak terkait persoalan hukum Yayasan Perguruan Wahidin di Bagan Siapiapi
Berita Riau -  Kanwil Kemekumham Ikut Turun Tangan

Rohil-Riau24.com-Kanwil Menkumham Provinsi Riau merasa prihatin dan peduli adanya informasi terkait persoalan yang saat ini dihadapi Yayasan Perguruan Waidin (YPW) terkait dengan kasus pemblokiran rekening yang mengakibatkan terganggunya hak atas anak didik sekolah dalam proses belajar mengajar.

Hal itu dibuktikan dengan hadirnya pihak Kanwil Menkumham Riau di Kantor Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Bagansiapiapi, Rabu (23/9/2015) Kemaren. Kehadiran pihak Kanwil Menkumham tersebut guna melakukan diskusi bersama kedua pihak terkait.

"Kita saat ini hadir disini untuk diskusi terlebih dahulu, jadi ini juga sebagai langkah bagaimana mencari dan mengumpulkan keterangan," kata Kanwil Menkumham Riau, Parsoran Simaibang pada sejumlah wartawan usai melakukan diskusinya.

Parsaoran Simaibang mengaku belum bisa memberikan informasi kepada publik terkait hasil diskusi. Ia juga mengatakan kedatangannya kali ini baru langkah awal dan masih akan melakukan pengumpulan bukti -bukti. "Belum bisa kami katakan, ini masih awal dan akan mengumpulkan bukti terlebih dulu,"terangnya.

Sebelumnya sempat dirangkum informasi bahwa Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Bagansiapiapi telah disomasi dua kali oleh pihak Yayasan Perguruan Wahidin karena telah dianggap melakukan pemblokiran rekening secara sepihak tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu, kepada pihak pengurus yayasan. Akibatnya, kegiatan proses balajar menngajar siswa Perguruan Wahidin terganggu.

Pihak BRI Cabang Bagansiapiapi,membenarkan adanya somasi yang telah diterima, somasi dari Nasabah atas nama Yayasan Perguruan Wahidin."Tapi lebih jauh pihak BRI merasa tidak pernah melakukan pemblokiran secara sepihak, melainkan rekening tersebut untuk sementara dibekukan terlebih dahulu atas permintaan pembina yayasan itu sendiri pada tahun 2008 silam," terangnya .

"Kita tidak pernah memblokir rekening Yayasan Wahidin, kemaren kita juga telah menyurati pihak Yayasan untuk menyerahkan Akta Notaris pengurus sah yayasan. Dengan demikian kami tahu pasti siapa pengurus Wahidin yang sah saat ini," kata Kepala BRI Cabang Bagansiapiapi saat dikonfirmasi melalui salah satu staf perwakilan BRI yang kerap dipanggil Condro, hadir dalam acara diskusi bersama Kanwil Menkumham di rutan Bagansiapiapi.

Di tempat terpisah, Kuasa Hukum Yayasan Perguruan Wahidin,YPW Cutra Andika saat dikonfirmasi terlihat gerah setelah mengetahui jawaban dari pihak BRI yang meminta Akta Notaris dan kepengurusan baru yang sah. Pernyataan BRI tersebut dianggap terlalu ikut campur dalam rumah tangga orang lain." cetus Cutra.

"Jika mereka meminta Akta Notaris Yayasan, itu artinya mereka terlalu jauh ikut campur dalam urusan rumah tangga orang.lain, karena sengketa ini sudah dilalui dengan jalur hukum. Sebelumnya pengurus Pak Kasim dan Rajadi mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang pertama Pengadilan negeri Rokan Hilir telah menyurati BRI Bagan Siapiapi untuk mencabut blokiran rekening tapi tidak diindahkan."kata Cutra.

Tambah Cutra lagi, setelah yang pertama, masih ada lagi yang kedua yaitu menggugat pembina yang membuat surat sekaligus BRI, keputusan Pengadilan Rokan Hilir dan Pengadilan Tinggi Riau, dalam pertimbangan hukumnya menerangkan pemblokiran yang dilakukan atau perlakuan yang mengakibatkan uang yang ada di dalam rekening tidak bisa diambil itu adalah perbuatan melawan hukum," tegasnya.

"Jadi saya kira wajar pihak Kanwil Kemenkumham ikut campur dalam hal ini, karena ini menyangkut hak anak-anak didik sekolah Wahidin dalam mendapatkan proses pendidikan yang layak, tanpa ada gangguan aktifas proses belajar mengajar."kata Cutra.

Dalam hal itu, cutra Andika juga menyebutkan bahwa pihak BRI telah melawan hukum, karena telah mengindahkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Tanjung dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru. sehingga pihak yayasan telah berencana akan melimpahkan perkara tersebut kepada pihak -pihak tertentu termasuk juga pihak Kepolisian.

"Yang pertama dapat dilakukan upaya hukum dengan melaporkan BRI dengan undang- undang perbankan kepada pihak kepolisian dan seterusnnya dalam laporan perdata pada pihak Pengadilan Negeri, juga mengajukan kekantor OJK, Ombudsman dan Komnasham. Kalau dalam tindak pidana perbankan itu kan ada ancaman hukuman penjara dan denda, hukuman panjara kalau tak salah itu lima bulan dan denda lima miliar rupiah,"pungkas Cutra.

R24/mrd/syofyan

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru